Bawaslu dan Sekolah Minta Klarifikasi Pelapor Guru SMAN 87 yang Diduga Doktrin Anti-Jokowi

Kompas.com - 12/10/2018, 09:40 WIB
SMAN 87 Jakarta KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARSMAN 87 Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala SMAN 87 Jakarta Patra Patiah mengatakan, pihaknya tengah mencari pelapor pertama terkait dugaan guru NK mendoktrin siswa anti-Jokowi.

Kasus ini bermula dari keluhan seorang orangtua murid yang viral di media sosial.

Orangtua itu mengadukan anaknya dan siswa SMAN 87 lainnya dikumpulkan guru NK di masjid dan ditunjukkan video gempa di Palu, Sulawesi Tengah.

NK dituduh menyebut banyak korban yang bergelimpangan akibat Jokowi.

Baca juga: Bawaslu Kesulitan Proses Kasus Guru SMAN 87 yang Doktrin Anti-Jokowi

Namun, laporan lewat SMS itu tak disertai identitas apa pun.

"Biasanya, kan, kalau orangtua SMS bunyinya, 'Selamat pagi, saya orangtua si Ani atau siapa, ini enggak ada'," kata Patra, Kamis (11/10/2018).

Ia mengatakan, SMS pertama yang dikirimkan orangtua murid kepada dirinya berbunyi: "Selamat siang ibu patria. Kami selaku orangtua siswa SMA 87 mengimbau agar guru agama yang melakukan pengajaran di sekolah untuk tidak memprovokasi siswa dengan menjelekkan presiden. Dan menggiring opini agar memilih lawannya. Saya selaku ortu kecewa tak terima hal ini dipaparkan saat jam pelajaran. Pilihan politik itu hak rakyat. Guru itu hanya bertugas membimbing dan mengajar bukan menjelekkan".

Baca juga: Guru SMAN 87 yang Dilaporkan Doktrin Anti-Jokowi Dinonaktifkan

Patra mengaku tidak langsung membalas SMS itu lantaran butuh waktu untuk mencerna maksudnya terlebih dahulu.

Kemudian SMS kedua dan ketiga dari nomor yang sama masuk mengutarakan hal yang sama. Setelah memahami maksud SMS itu, Patra pun membalasnya dengan mengucapkan terima kasih atas informasi itu dan berjanji akan membina guru NK.

Bawaslu lacak nomor pelapor

Namun, beberapa hari kemudian, laporan ini tersebar di media sosial dan menjadi viral.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta pun turun tangan menelusuri ada atau tidaknya pelanggaran pemilu.

Komisioner Bawaslu Puadi telah datang ke sekolah dan mendengar cerita dari kepala sekolah serta guru NK.

Baca juga: Siswa SMAN 87 Demo Bela Guru yang Dilaporkan Doktrin Anti-Jokowi

Namun, Puadi tidak bisa menjadikan ini temuan lantaran tak ada laporan resmi.

"Kami ingin panggil pelapornya, tetapi begitu saya telepon nomor itu sudah tidak aktif. Pun medsosnya juga sudah dihapus," ujar Puadi.

Puadi pun meminta bantuan polisi yang juga tergabung di Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk melacak nomor itu. Ia mendapat informasi nomor itu berada di Ciputat.

"Sekarang sudah kami ketahui, saya akan koordinasi dengan polisi untuk menemukan si pelapor," kata dia.

Baca juga: Kronologi Pelaporan Guru SMAN 87 yang Diduga Doktrin Anti-Jokowi

Jika nantinya pelapor ditemukan, Puadi akan meminta yang bersangkutan datang ke Bawaslu untuk melakukan klarifikasi.

Puadi berjanji pihaknya akan melindungi si pelapor jika takut ancaman persekusi baik dari sekolah maupun sesama murid.

"Tetap dilindungi identitasnya karena klarifikasi tertutup," ujar Puadi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Megapolitan
Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Megapolitan
Sirkus hingga Cosplay Bakal Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Sirkus hingga Cosplay Bakal Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Iuran BPJS Naik, DKI Usul Anggaran Rp 2,5 T untuk Subsidi 5,1 Juta Warga

Iuran BPJS Naik, DKI Usul Anggaran Rp 2,5 T untuk Subsidi 5,1 Juta Warga

Megapolitan
Flyover Tanjung Barat di Depan IISIP Akan Selesai Akhir 2020

Flyover Tanjung Barat di Depan IISIP Akan Selesai Akhir 2020

Megapolitan
Mengulik Cikal Bakal Keberadaan Bangunan Belanda di Pinggir Jalan TB Simatupang

Mengulik Cikal Bakal Keberadaan Bangunan Belanda di Pinggir Jalan TB Simatupang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X