"Becak Banyak Dikritik Tak Manusiawi, Sekarang Mau Diaktifkan Lagi"

Kompas.com - 15/10/2018, 18:24 WIB
Rapat Komisi B DPRD DKI bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat Komisi B DPRD DKI bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengkritik rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melegalkan kembali becak di Jakarta.

Dia menceritakan sulitnya Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dulu menghapus becak di Jakarta.

Ida heran dengan kebijakan Pemprov DKI saat ini yang justru akan melegalkan becak.

"Zaman Pak Sutiyoso, ngehapusnya becak itu luar biasa. Becak sudah banyak dikritik bahwa tidak manusiawi, tapi sekarang mau diaktifkan lagi. Apa ya ini yang dianggap gebrakan Gubernur?" kata Ida dalam rapat Komisi B bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (15/10/2018).

Menurut Ida, beroperasinya kembali becak di Jakarta akan menambah kesemrawutan jalan. Anggota Fraksi PDI-P itu meminta Pemprov DKI berpikir matang sebelum memutuskan sebuah program atau kebijakan.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Pertanyakan Kajian Revisi Perda soal Pelarangan Becak

"Sesuatu yang sudah dihapus oleh gubernur yang lama itu, untuk ditampilkan lagi, nanti ngehapusnya setengah mati lagi," kata dia.

Ida khawatir banyak becak dari daerah lain yang datang ke Jakarta apabila Pemprov DKI Jakarta melegalkan becak.

Kekhawatiran yang sama disampaikan anggota Komisi B yang lainnya, Syarifuddin. Dia menyinggung soal banyaknya becak yang diangkut menggunakan truk masuk Jakarta pada tahun 2017.

"Warga memandangnya beda. Itu ada banyak (becak) yang didatangkan dari Indramayu," ucap anggota Fraksi Partai Hanura itu.

Ketua Komisi B DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi kemudian mencoba meluruskan informasi yang diperoleh rekan-rekan di komisinya tentang rencana becak dilegalkan. Suhaimi mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dari hasil komunikasi itu, Suhaimi memahami kebijakan Pemprov DKI bukan untuk mendatangkan becak-becak baru ke Jakarta.

Pemprov DKI mengajukan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum untuk mengatur beroperasinya becak yang memang sejak lama beroperasi, meskipun dilarang dalam peraturan daerah. 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Damkar Turun Tangan Bantu Ambilkan Ponsel Pengemudi Ojol yang Tercebur ke Selokan

Damkar Turun Tangan Bantu Ambilkan Ponsel Pengemudi Ojol yang Tercebur ke Selokan

Megapolitan
DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

Megapolitan
12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

Megapolitan
Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
 52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Megapolitan
Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Megapolitan
Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Megapolitan
Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Megapolitan
Pengemudi Ojek hingga Tukang Pijat, 9 Orang Ini Buktikan Siapa Saja Bisa Berbuat Baik

Pengemudi Ojek hingga Tukang Pijat, 9 Orang Ini Buktikan Siapa Saja Bisa Berbuat Baik

BrandzView
Motor Tabrakan dengan Mobil Boks di Perempatan TMP Taruna, Satu Meninggal Dunia

Motor Tabrakan dengan Mobil Boks di Perempatan TMP Taruna, Satu Meninggal Dunia

Megapolitan
Hasil Pembahasan di DPRD, Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Hasil Pembahasan di DPRD, Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Megapolitan
Pascakebakaran SMK Yadika 6, Wali Kota Bekasi Akan Cek Gedung-gedung Tinggi

Pascakebakaran SMK Yadika 6, Wali Kota Bekasi Akan Cek Gedung-gedung Tinggi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Gelontorkan Dana Tak Terduga untuk Pemulihan SMK Yadika 6

Pemkot Bekasi Akan Gelontorkan Dana Tak Terduga untuk Pemulihan SMK Yadika 6

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X