Kompas.com - 18/10/2018, 20:11 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta Badan Pengawas Pemilu melakukan verifikasi saat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Koordinator Urusan Penanganan Pelanggaran TKN Jokowi-Ma'ruf Nelson Simanjuntak menilai, Bawaslu mesti melakukan verifikasi demi memastikan kelayakan laporan tersebut untuk diproses.

"Mestinya sejak awal yang biasanya dilakukan dalam menangani dugaan pelanggaran itu sebelum diregistrasi harus dilakukan dulu verifikasi apakah layak suatu laporan itu untuk ditindaklanjuti atau tidak," kata Nelson di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Kamis (18/10/2018), setelah mengikuti sidang penanganan pelanggaran adiminstrasi pemilu.

Sidang tersebut membahas laporan terhadap Jokowi-Ma'ruf ke Bawaslu DKI terkait tayangan videotron kampanye pasangan calon tersebut di sejumlah titik yang mestinya steril dari alat peraga kampanye.

Baca juga: Luhut dan Sri Mulyani Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Salam Satu Jari

Nelson mengatakan, verifikasi harus dilakukan oleh Bawaslu karena pelanggaran pemilu mudah direkayasa oleh lawan politik.

Ia mencontohkan, betapa mudahnya orang tak dikenal memasang foto calon presiden atau calon wakil presiden di tempat terlarang yang bisa membuat calon yang bersangkutan tersandung pelanggaran kampanye.

"(Pasang foto) ke tempat ibadah misalnya lalu dilaporkan itu pelanggaran yang dilakukan pasangan calon. Kan terlalu gampang, terlalu naif kalau begitu cara mengelola pemilu ini," ujar Nelson.

Baca juga: Pelapor Kekeh Terlapor Harus Bawa Surat Kuasa, Sidang Videotron Jokowi-Maruf Ditunda Lagi

Menurut dia, Bawaslu akan kerepotan bila setiap laporan yang diterima langsung disidangkan tanpa didahului verifikasi.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi mengatakan, pihaknya memastikan setiap kasus yang disidangkan sudah memenuhi syarat formil maupun materil.

"Ya sekarang begini, yang namanya laporan sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materil itu harus dilanjuti," ujar Puadi.

Sebelumnya, Jokowi-Ma'ruf dilaporkan seorang warga bernama Sahroni karena dinilai telah memasang tayangan videotron di jalan-jalan protokol yang mestinya steril dari alat peraga kampanye. Laporan ini diproses Bawaslu dan dalam tahap sidang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPRD DKI Nilai Pergantian Nama 22 Jalan di Jakarta Tidak Sah

Ketua DPRD DKI Nilai Pergantian Nama 22 Jalan di Jakarta Tidak Sah

Megapolitan
Jakarta Hajatan ke-495, Dompet Dhuafa Gelar Panen Raya Kebun Sehat di Kebayoran Lama

Jakarta Hajatan ke-495, Dompet Dhuafa Gelar Panen Raya Kebun Sehat di Kebayoran Lama

Megapolitan
Mayat Pria yang Ditemukan Tewas di Pelintasan Rel Cikarang Diduga Pengemudi Ojol yang Punya Masalah Ekonomi

Mayat Pria yang Ditemukan Tewas di Pelintasan Rel Cikarang Diduga Pengemudi Ojol yang Punya Masalah Ekonomi

Megapolitan
Segera Dibuka, Jumlah Kendaraan di Tebet Eco Park Bakal Dibatasi

Segera Dibuka, Jumlah Kendaraan di Tebet Eco Park Bakal Dibatasi

Megapolitan
Senior di Ponpes Depok yang Diduga Cabuli Santriwati Masih SMP, 3 Pelaku Lainnya Ustaz

Senior di Ponpes Depok yang Diduga Cabuli Santriwati Masih SMP, 3 Pelaku Lainnya Ustaz

Megapolitan
Ada Helipad Ilegal, Ketua DPRD DKI Akan Panggil Bupati Kepulauan Seribu

Ada Helipad Ilegal, Ketua DPRD DKI Akan Panggil Bupati Kepulauan Seribu

Megapolitan
Nama Jalan di Kebon Kacang dan Bambu Apus Diganti, JJ Rizal: Hilangnya Representasi Harapan Kota Hijau

Nama Jalan di Kebon Kacang dan Bambu Apus Diganti, JJ Rizal: Hilangnya Representasi Harapan Kota Hijau

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Sebut Perubahan Nama Jalan di Jakarta Tak Dikonsultasikan Terlebih Dahulu

Ketua DPRD DKI Sebut Perubahan Nama Jalan di Jakarta Tak Dikonsultasikan Terlebih Dahulu

Megapolitan
Soal Kasus Kematian Akseyna, Polda Metro Jaya: Belum Ada Temuan Baru yang Signifikan

Soal Kasus Kematian Akseyna, Polda Metro Jaya: Belum Ada Temuan Baru yang Signifikan

Megapolitan
Saat Kasus Kematian Akseyna Tak Kunjung Temui Titik Terang, Polda Metro Akui Masih Lakukan Penyelidikan

Saat Kasus Kematian Akseyna Tak Kunjung Temui Titik Terang, Polda Metro Akui Masih Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
Pengajuan Asesmen Diterima, DJ Joice Resmi Jalani Rehabilitasi di BNNK Jaksel

Pengajuan Asesmen Diterima, DJ Joice Resmi Jalani Rehabilitasi di BNNK Jaksel

Megapolitan
Seorang Pria di Jatiasih Ditemukan Tewas Tergantung, Sebelumnya Mengeluh soal Oper Kredit Mobil

Seorang Pria di Jatiasih Ditemukan Tewas Tergantung, Sebelumnya Mengeluh soal Oper Kredit Mobil

Megapolitan
4 Ustaz dan 1 Senior di Ponpes Depok Diduga Cabuli 11 Santriwati, Ketua RT Mengaku Diminta Redam Amarah Warga

4 Ustaz dan 1 Senior di Ponpes Depok Diduga Cabuli 11 Santriwati, Ketua RT Mengaku Diminta Redam Amarah Warga

Megapolitan
Sidak ke Kepulauan Seribu, Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal

Sidak ke Kepulauan Seribu, Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal

Megapolitan
Polisi Sita Akun Twitter Roy Suryo sebagai Bukti Kasus Dugaan Penistaan Agama

Polisi Sita Akun Twitter Roy Suryo sebagai Bukti Kasus Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.