Pemkot Bekasi Dinilai Pakai Isu Sampah untuk Dapatkan Dana dari DKI

Kompas.com - 22/10/2018, 06:36 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (21/10/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (21/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, proposal dana senilai Rp 2,09 triliun yang diajukan Pemerintah Kota Bekasi kepada Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta tidak berkaitan dengan masalah penanganan sampah di TPST Bantargebang yang menjadi kewajiban Pemprov DKI Jakarta.

TPST (Tempat Pengelolalan Sampah Terpadu) Bantargebang merupakan milik DKI Jakarta, tetapi berada di wilayah Kota Bekasi.

"Ini bukan masalah persampahan. Ini masalah APBD Kota Bekasi yang sebagian tanggung jawabnya dilimpahkan ke Pemprov DKI Jakarta, tetapi cara menyampaikannya menggunakan isu sampah," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (21/10/2018).

Anies menyampaikan, dana Rp 2,09 triliun yang diajukan Pemkot Bekasi termasuk kategori bantuan keuangan yang bersifat kemitraan.


Baca juga: Anies: Bekasi Masuk Provinsi Jawa Barat, Kok Minta Dananya ke Jakarta

Dana kemitraan itu berbeda dengan kewajiban Pemprov DKI membayar dana kompensasi bau sampah atau community development sesuai perjanjian kerja sama (PKS) tentang pengelolaan TPST Bantargebang.

"Saya harap Bekasi jangan dicampurkan ini. Urusan kompensasi itu memang ada perjanjiannya. Ada soal kemitraan, itu adalah sesuatu yang tidak ada perjanjiannya. Sekarang ini kesannya seperti menjadi satu, padahal enggak ada urusannya. Makanya saya katakan, ini bukan urusan persampahan sebetulnya," kata Anies.

Anies menambahkan, Pemprov DKI Jakarta sudah menunaikan kewajiban yang terkait dengan sampah, yakni dengan membayar dana kompensasi bau.

Tahun 2018, dana kompensasi yang dibayarkan sebesar Rp 138 miliar plus utang tahun 2017 sebesar Rp 64 miliar. Dana kompensasi itu sudah dibayarkan pada Mei 2018.

Dana kompensasi yang dibayarkan Pemprov DKI ke Pemkot Bekasi dihitung berdasarkan tonase sampah dari Jakarta yang dibuang ke TPST Bantargebang.

Baca juga: Besaran Dana Kemitraan yang Sudah Diterima Kota Bekasi Sejak 2015

Anies menyampaikan, dana Rp 2,09 triliun yang kini dipersoalkan Pemkot Bekasi bukanlah soal kewajiban Pemprov DKI, melainkan permohonan dana kemitraan yang diajukan pada Mei 2018. Namun, proposal yang diajukan tidak rinci sehingga Pemprov DKI tidak bisa memproses proposal itu.

Pemprov DKI mengembalikan proposal itu agar dilengkapi dengan rincian dana yang diajukan. Revisi proposal itu baru diterima Pemprov DKI pada Oktober ini.

"DKI menunaikan semua yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian. Lalu, DKI menerima permintaan bantuan keuangan dan bantuan keuangan itu belum ada perinciannya. Karena itu, tidak bisa diproses," ucap Anies.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebelumnya meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tidak mempersoalkan besaran nilai proposal yang diajukan Pemkot Bekasi.

Dia mengatakan, pihaknya hanya meminta Pemprov DKI melaksanakan kewajiban sebagaimana yang sudah disepakati dalam PKS tentang pengelolaan TPST Bantargebang.

Menurut dia, Pemprov DKI harus bertanggung jawab atas persoalan lingkungan di sekitar lokasi TPST Bantargebang. 

Baca juga: Komentar Wali Kota Bekasi soal Pengajuan Proposal Dana Hibah DKI Disebut Mendadak



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Penumpang Ambulans Gerindra Berisi Batu Dibekali Uang Operasional Rp 1,2 Juta

Penumpang Ambulans Gerindra Berisi Batu Dibekali Uang Operasional Rp 1,2 Juta

Megapolitan
DKI Inventarisasi Kerusakan akibat Kerusuhan 22 Mei

DKI Inventarisasi Kerusakan akibat Kerusuhan 22 Mei

Megapolitan
Anies Izinkan Anggota TGUPP-nya Bela Prabowo di MK

Anies Izinkan Anggota TGUPP-nya Bela Prabowo di MK

Megapolitan
Anies Minta Kantor dan Toko yang Tututp karena Aksi 22 Mei Buka Lagi

Anies Minta Kantor dan Toko yang Tututp karena Aksi 22 Mei Buka Lagi

Megapolitan
Ambulans Berlogo Partai Gerindra Milik PT Arsari Pratama

Ambulans Berlogo Partai Gerindra Milik PT Arsari Pratama

Megapolitan
Sisa Gas Air Mata Kerusuhan 22 Mei Bikin Perih Mata Pengendara

Sisa Gas Air Mata Kerusuhan 22 Mei Bikin Perih Mata Pengendara

Megapolitan
Polisi: Ambulans Gerindra Dikirim ke Jakarta atas Perintah Ketua DPC Tasikmalaya

Polisi: Ambulans Gerindra Dikirim ke Jakarta atas Perintah Ketua DPC Tasikmalaya

Megapolitan
Anggota Brimob yang Viral Saat 'Video Call' Ditawari Liburan Gratis ke Bali

Anggota Brimob yang Viral Saat "Video Call" Ditawari Liburan Gratis ke Bali

Megapolitan
Siapa Perempuan Bercadar yang Diamankan di Depan Bawaslu Saat 22 Mei?

Siapa Perempuan Bercadar yang Diamankan di Depan Bawaslu Saat 22 Mei?

Megapolitan
Dalam Ambulans Berlogo Gerindra, Tak Ditemukan Perlengkapan Medis

Dalam Ambulans Berlogo Gerindra, Tak Ditemukan Perlengkapan Medis

Megapolitan
Anies Bersihkan Jalan MH Thamrin Pascakerusuhan 22 Mei

Anies Bersihkan Jalan MH Thamrin Pascakerusuhan 22 Mei

Megapolitan
Pasukan Oranye Angkut Sampah 72 Karung Seberat 3,6 Ton di KS Tubun

Pasukan Oranye Angkut Sampah 72 Karung Seberat 3,6 Ton di KS Tubun

Megapolitan
Anggota TGUPP, Bambang Widjojanto dan Rikrik Jadi Pengacara Prabowo

Anggota TGUPP, Bambang Widjojanto dan Rikrik Jadi Pengacara Prabowo

Megapolitan
Foto 'Video Call' Anggota Brimob dengan Anaknya Menginspirasi Ilustrasi Ini

Foto "Video Call" Anggota Brimob dengan Anaknya Menginspirasi Ilustrasi Ini

Megapolitan
Senyum Anggota Brimob di Bawaslu Saat Diberikan Bunga oleh Warga

Senyum Anggota Brimob di Bawaslu Saat Diberikan Bunga oleh Warga

Megapolitan

Close Ads X