Pemkot Bekasi Dinilai Pakai Isu Sampah untuk Dapatkan Dana dari DKI

Kompas.com - 22/10/2018, 06:36 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (21/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (21/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, proposal dana senilai Rp 2,09 triliun yang diajukan Pemerintah Kota Bekasi kepada Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta tidak berkaitan dengan masalah penanganan sampah di TPST Bantargebang yang menjadi kewajiban Pemprov DKI Jakarta.

TPST (Tempat Pengelolalan Sampah Terpadu) Bantargebang merupakan milik DKI Jakarta, tetapi berada di wilayah Kota Bekasi.

"Ini bukan masalah persampahan. Ini masalah APBD Kota Bekasi yang sebagian tanggung jawabnya dilimpahkan ke Pemprov DKI Jakarta, tetapi cara menyampaikannya menggunakan isu sampah," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (21/10/2018).

Anies menyampaikan, dana Rp 2,09 triliun yang diajukan Pemkot Bekasi termasuk kategori bantuan keuangan yang bersifat kemitraan.

Baca juga: Anies: Bekasi Masuk Provinsi Jawa Barat, Kok Minta Dananya ke Jakarta

Dana kemitraan itu berbeda dengan kewajiban Pemprov DKI membayar dana kompensasi bau sampah atau community development sesuai perjanjian kerja sama (PKS) tentang pengelolaan TPST Bantargebang.

"Saya harap Bekasi jangan dicampurkan ini. Urusan kompensasi itu memang ada perjanjiannya. Ada soal kemitraan, itu adalah sesuatu yang tidak ada perjanjiannya. Sekarang ini kesannya seperti menjadi satu, padahal enggak ada urusannya. Makanya saya katakan, ini bukan urusan persampahan sebetulnya," kata Anies.

Anies menambahkan, Pemprov DKI Jakarta sudah menunaikan kewajiban yang terkait dengan sampah, yakni dengan membayar dana kompensasi bau.

Tahun 2018, dana kompensasi yang dibayarkan sebesar Rp 138 miliar plus utang tahun 2017 sebesar Rp 64 miliar. Dana kompensasi itu sudah dibayarkan pada Mei 2018.

Dana kompensasi yang dibayarkan Pemprov DKI ke Pemkot Bekasi dihitung berdasarkan tonase sampah dari Jakarta yang dibuang ke TPST Bantargebang.

Baca juga: Besaran Dana Kemitraan yang Sudah Diterima Kota Bekasi Sejak 2015

Anies menyampaikan, dana Rp 2,09 triliun yang kini dipersoalkan Pemkot Bekasi bukanlah soal kewajiban Pemprov DKI, melainkan permohonan dana kemitraan yang diajukan pada Mei 2018. Namun, proposal yang diajukan tidak rinci sehingga Pemprov DKI tidak bisa memproses proposal itu.

Pemprov DKI mengembalikan proposal itu agar dilengkapi dengan rincian dana yang diajukan. Revisi proposal itu baru diterima Pemprov DKI pada Oktober ini.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mural, Cara Asyik SDN Pondok Kacang 03 Tingkatkan Pengetahuan Siswanya

Mural, Cara Asyik SDN Pondok Kacang 03 Tingkatkan Pengetahuan Siswanya

Megapolitan
Antisipasi Demo, Polisi Terapkan Rekaya Lalu Lintas di Sekitar Gedung DPR RI

Antisipasi Demo, Polisi Terapkan Rekaya Lalu Lintas di Sekitar Gedung DPR RI

Megapolitan
BEM SI Pastikan Tak Ada Demo di DPR, Jalan Gatot Subroto Tetap Ditutup

BEM SI Pastikan Tak Ada Demo di DPR, Jalan Gatot Subroto Tetap Ditutup

Megapolitan
Gaji dan Tunjangan Lima Pimpinan DPRD DKI Jakarta Capai Ratusan Juta, Ini Rinciannya

Gaji dan Tunjangan Lima Pimpinan DPRD DKI Jakarta Capai Ratusan Juta, Ini Rinciannya

Megapolitan
Siswa di Jakarta Bisa Punya Tabungan dengan Kumpulkan Sampah

Siswa di Jakarta Bisa Punya Tabungan dengan Kumpulkan Sampah

Megapolitan
Alih-alih di Trotoar, Pemprov DKI Disarankan Pindahkan PKL ke Pasar

Alih-alih di Trotoar, Pemprov DKI Disarankan Pindahkan PKL ke Pasar

Megapolitan
Pemprov DKI Kirim Bantuan Air untuk Pencari Suaka di Kalideres

Pemprov DKI Kirim Bantuan Air untuk Pencari Suaka di Kalideres

Megapolitan
Pengakuan Pemalak Sopir Truk di Sekitar Tanjung Priok, Berdiri 2 Jam Dapat Rp 50 Ribu

Pengakuan Pemalak Sopir Truk di Sekitar Tanjung Priok, Berdiri 2 Jam Dapat Rp 50 Ribu

Megapolitan
Alasan Tak Terduga di Balik Kisah Hilangnya Bocah Del Piero...

Alasan Tak Terduga di Balik Kisah Hilangnya Bocah Del Piero...

Megapolitan
Maju Pilkada 2020, Muhamad Siap Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Maju Pilkada 2020, Muhamad Siap Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Megapolitan
Benyamin Davnie Optimistis Dipinang Partai Golkar untuk Maju Pilkada Tangsel

Benyamin Davnie Optimistis Dipinang Partai Golkar untuk Maju Pilkada Tangsel

Megapolitan
BMKG: Jakarta Cerah Hari Ini, Bogor Hujan Ringan

BMKG: Jakarta Cerah Hari Ini, Bogor Hujan Ringan

Megapolitan
Kontroversi Pembangunan Kampung Akuarium dan Suara Pro Kontra dari DPRD DKI

Kontroversi Pembangunan Kampung Akuarium dan Suara Pro Kontra dari DPRD DKI

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kisah Hilangnya Del Piero Asal Cakung | Penangkapan Teroris di Tambun

[POPULER JABODETABEK] Kisah Hilangnya Del Piero Asal Cakung | Penangkapan Teroris di Tambun

Megapolitan
Cerita Djeni, Seorang Diri Gelapkan 62 Mobil Rental dalam Waktu 2 Bulan

Cerita Djeni, Seorang Diri Gelapkan 62 Mobil Rental dalam Waktu 2 Bulan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X