Penghuni Rusun Graha Cempaka Mengadukan Pengelola ke Pemkot Jakpus

Kompas.com - 22/10/2018, 19:39 WIB
Puluhan penghuni Rusun Graha Cempaka Mas, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat mendatangi  Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara. Para penghuni rusun tersebut meminta Bayu membantu menyelesaikan polemik Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Rusun Graha Cempaka Mas yang terjadi  antara penghuni dengan pengelola Rusun Graha Cempaka Mas, PT Duta Pertiwi, Senin (22/10/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAPuluhan penghuni Rusun Graha Cempaka Mas, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat mendatangi Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara. Para penghuni rusun tersebut meminta Bayu membantu menyelesaikan polemik Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Rusun Graha Cempaka Mas yang terjadi antara penghuni dengan pengelola Rusun Graha Cempaka Mas, PT Duta Pertiwi, Senin (22/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan penghuni Rusun Graha Cempaka Mas, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat mendatangi Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).

Para penghuni rusun tersebut meminta Bayu membantu menyelesaikan polemik Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Rusun Graha Cempaka Mas yang terjadi antara penghuni dengan pengelola Rusun Graha Cempaka Mas, PT Duta Pertiwi.

Ketua RW 08 Rusun Cempaka Mas Jimmy Wollah mengatakan, saat ini PT Duta Pertiwi bersikeras mengelola rusun dengan P3SRS bentukan mereka.

Padahal, kata dia, pemerintah telah memutuskan bahwa P3SRS bentukan pengelola rusun tidak lagi berlaku.

Baca juga: Cegah Peredaran Narkoba di Rusun, DKI Lakukan Sidak Berkala

Adapun P3SRS bentukan para penghuni yang diketuai oleh Toni Sunanto merupakan P3SRS yang sah.

"Masalahnya walaupun ada P3SRS yang direstui pemerintah secara de jure, tetapi secara de facto atau faktanya belum bekerja maksimal karena masih dikontrol oleh pengembang yang jadi pengelola P3SRS mereka," ujar Jimmy.

Anggota DPD RI Fahira Idris yang juga menjadi juru bicara penghuni rusun mengatakan, pembentukan P3SRS oleh para penghuni dilakukan karena P3SRS yang dibentuk pihak pengelola tidak bisa menampung aspirasi penghuni.

P3SRS bentukan pengelola tersebut juga dianggap melakukan tindakan sewenang-wenang, misalnya menaikkan tarif iuran pengelolaan lingkungan tanpa terlebih dulu berdiskusi dengan penghuni.

"Pengelolaan yang dilakukan oleh P3SRS (bentukan pengelola) dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai anggara dasar rumah tangga. Dan tidak memperhatikan aspirasi warga sehingga merugikan hak-hak warga," ujar dia.

Baca juga: BNNP DKI Amankan 6 Orang Penghuni Rusun Jatinegara yang Pakai Narkoba

Fahira mengatakan, P3SRS yang dibentuk pengelola juga dinilai tidak transparan dari sisi keterbukaan keuangan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Sabtu Ini, Sebagian Jabodetabek Diprediksi Hujan Saat Siang

BMKG: Sabtu Ini, Sebagian Jabodetabek Diprediksi Hujan Saat Siang

Megapolitan
Positif Narkoba, Pegawai Beacukai yang Ditangkap di Kepulauan Seribu Tak Jadi Tersangka

Positif Narkoba, Pegawai Beacukai yang Ditangkap di Kepulauan Seribu Tak Jadi Tersangka

Megapolitan
UPDATE 3 Juli: Bertambah 1, Total 415 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 3 Juli: Bertambah 1, Total 415 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Dipertanyakan, Bagaimana Cara Batasi Pengunjung Pasar di Jakarta?

Dipertanyakan, Bagaimana Cara Batasi Pengunjung Pasar di Jakarta?

Megapolitan
Jalan di Tepi Waduk Pluit Longsor, Penanganan Darurat Ditargetkan Selesai Dua Hari

Jalan di Tepi Waduk Pluit Longsor, Penanganan Darurat Ditargetkan Selesai Dua Hari

Megapolitan
Terlilit Hutang dan Sakit, Seorang Pemuda Coba Bunuh Diri di Lahan Kosong

Terlilit Hutang dan Sakit, Seorang Pemuda Coba Bunuh Diri di Lahan Kosong

Megapolitan
UPDATE 3 Juli: Bertambah 12, Total 491 Kasus Positif Covid-19 di Kota Tangerang

UPDATE 3 Juli: Bertambah 12, Total 491 Kasus Positif Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
Sudin SDA Akan Tutup Jalan Pluit Timur Raya untuk Perbaikan Longsor

Sudin SDA Akan Tutup Jalan Pluit Timur Raya untuk Perbaikan Longsor

Megapolitan
Kontrakan Enam Pintu di Batuampar Terbakar Diduga karena Gas Bocor

Kontrakan Enam Pintu di Batuampar Terbakar Diduga karena Gas Bocor

Megapolitan
Pemkot Tangerang: Lahan Tempat Semanggi Center Akan Jadi Balai Kesenian

Pemkot Tangerang: Lahan Tempat Semanggi Center Akan Jadi Balai Kesenian

Megapolitan
Kini Ojol Boleh Angkut Penumpang Kembali di Depok

Kini Ojol Boleh Angkut Penumpang Kembali di Depok

Megapolitan
Eazy Passport, Layanan Jemput Bola Pembuatan Paspor Imigrasi Tangerang

Eazy Passport, Layanan Jemput Bola Pembuatan Paspor Imigrasi Tangerang

Megapolitan
244 Karyawan Unilever yang Dinyatakan Negatif Tetap Jalani Isolasi

244 Karyawan Unilever yang Dinyatakan Negatif Tetap Jalani Isolasi

Megapolitan
Imbas Penutupan Pasar Tempel, Pasar Pondok Labu Ikut Ditutup Satu Hari

Imbas Penutupan Pasar Tempel, Pasar Pondok Labu Ikut Ditutup Satu Hari

Megapolitan
UPDATE 3 Juli, 434 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

UPDATE 3 Juli, 434 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X