Penghuni Rusun Graha Cempaka Mengadukan Pengelola ke Pemkot Jakpus

Kompas.com - 22/10/2018, 19:39 WIB
Puluhan penghuni Rusun Graha Cempaka Mas, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat mendatangi  Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara. Para penghuni rusun tersebut meminta Bayu membantu menyelesaikan polemik Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Rusun Graha Cempaka Mas yang terjadi  antara penghuni dengan pengelola Rusun Graha Cempaka Mas, PT Duta Pertiwi, Senin (22/10/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAPuluhan penghuni Rusun Graha Cempaka Mas, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat mendatangi Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara. Para penghuni rusun tersebut meminta Bayu membantu menyelesaikan polemik Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Rusun Graha Cempaka Mas yang terjadi antara penghuni dengan pengelola Rusun Graha Cempaka Mas, PT Duta Pertiwi, Senin (22/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan penghuni Rusun Graha Cempaka Mas, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat mendatangi Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).

Para penghuni rusun tersebut meminta Bayu membantu menyelesaikan polemik Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Rusun Graha Cempaka Mas yang terjadi antara penghuni dengan pengelola Rusun Graha Cempaka Mas, PT Duta Pertiwi.

Ketua RW 08 Rusun Cempaka Mas Jimmy Wollah mengatakan, saat ini PT Duta Pertiwi bersikeras mengelola rusun dengan P3SRS bentukan mereka.

Padahal, kata dia, pemerintah telah memutuskan bahwa P3SRS bentukan pengelola rusun tidak lagi berlaku.

Baca juga: Cegah Peredaran Narkoba di Rusun, DKI Lakukan Sidak Berkala

Adapun P3SRS bentukan para penghuni yang diketuai oleh Toni Sunanto merupakan P3SRS yang sah.

"Masalahnya walaupun ada P3SRS yang direstui pemerintah secara de jure, tetapi secara de facto atau faktanya belum bekerja maksimal karena masih dikontrol oleh pengembang yang jadi pengelola P3SRS mereka," ujar Jimmy.

Anggota DPD RI Fahira Idris yang juga menjadi juru bicara penghuni rusun mengatakan, pembentukan P3SRS oleh para penghuni dilakukan karena P3SRS yang dibentuk pihak pengelola tidak bisa menampung aspirasi penghuni.

P3SRS bentukan pengelola tersebut juga dianggap melakukan tindakan sewenang-wenang, misalnya menaikkan tarif iuran pengelolaan lingkungan tanpa terlebih dulu berdiskusi dengan penghuni.

"Pengelolaan yang dilakukan oleh P3SRS (bentukan pengelola) dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai anggara dasar rumah tangga. Dan tidak memperhatikan aspirasi warga sehingga merugikan hak-hak warga," ujar dia.

Baca juga: BNNP DKI Amankan 6 Orang Penghuni Rusun Jatinegara yang Pakai Narkoba

Fahira mengatakan, P3SRS yang dibentuk pengelola juga dinilai tidak transparan dari sisi keterbukaan keuangan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinas LH DKI: Uji Emisi Sepeda Motor Secara Masif Dalam Tahap Persiapan

Dinas LH DKI: Uji Emisi Sepeda Motor Secara Masif Dalam Tahap Persiapan

Megapolitan
Harga Cabai Rawit Merah Naik, Pedagang Kurangi Stok Jualan

Harga Cabai Rawit Merah Naik, Pedagang Kurangi Stok Jualan

Megapolitan
Polisi Kesulitan Ungkap Kelompok Pembacok 2 Remaja di Rengas Tangsel

Polisi Kesulitan Ungkap Kelompok Pembacok 2 Remaja di Rengas Tangsel

Megapolitan
2 Aktivis Papua Ditangkap dengan Tuduhan Pengeroyokan dan Pencurian

2 Aktivis Papua Ditangkap dengan Tuduhan Pengeroyokan dan Pencurian

Megapolitan
Mayat di Jalan Swadharma Pesanggrahan Negatif Covid-19 dan Tak Ada Bekas Kekerasan

Mayat di Jalan Swadharma Pesanggrahan Negatif Covid-19 dan Tak Ada Bekas Kekerasan

Megapolitan
Ditertibkan Saat Main Skateboard di Trotoar Bundaran HI, Pria Ini Mengaku Ditendang Satpol PP

Ditertibkan Saat Main Skateboard di Trotoar Bundaran HI, Pria Ini Mengaku Ditendang Satpol PP

Megapolitan
Pria yang Lakukan Parkour di Flyover Kemayoran Diamankan Polisi, lalu Dipulangkan Usai Diberi Peringatan

Pria yang Lakukan Parkour di Flyover Kemayoran Diamankan Polisi, lalu Dipulangkan Usai Diberi Peringatan

Megapolitan
Cerita Aziz, Juru Parkir yang Berjalan Merangkak Saat Mencari Rezeki demi Orang Tua Pergi Umrah

Cerita Aziz, Juru Parkir yang Berjalan Merangkak Saat Mencari Rezeki demi Orang Tua Pergi Umrah

Megapolitan
Jenazah Pria Ditemukan Tergeletak di Trotoar di Pesanggrahan

Jenazah Pria Ditemukan Tergeletak di Trotoar di Pesanggrahan

Megapolitan
Dishub: Belum Ada Layanan dan Izin Operasi Taksi Udara di Tangsel

Dishub: Belum Ada Layanan dan Izin Operasi Taksi Udara di Tangsel

Megapolitan
Virus Corona Baru yang Masuk Lewat Soetta Lebih Menular dan Mematikan

Virus Corona Baru yang Masuk Lewat Soetta Lebih Menular dan Mematikan

Megapolitan
1.000 Pengemudi Transportasi Umum di Kota Tangerang Disuntik Vaksin Covid-19 Hari Ini

1.000 Pengemudi Transportasi Umum di Kota Tangerang Disuntik Vaksin Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
Rencana KBM Tatap Muka di Tangsel, PAUD dan TK Dibuka Paling Akhir

Rencana KBM Tatap Muka di Tangsel, PAUD dan TK Dibuka Paling Akhir

Megapolitan
Untuk Pertama Kalinya, Jakarta Keluar dari Zona Merah Covid-19, Benarkah Corona Sudah Terkendali?

Untuk Pertama Kalinya, Jakarta Keluar dari Zona Merah Covid-19, Benarkah Corona Sudah Terkendali?

Megapolitan
Dishub Tegaskan Belum Ada Izin Taksi Udara di Depok

Dishub Tegaskan Belum Ada Izin Taksi Udara di Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X