Warga Bantargebang: Harusnya Uang Bau Ditambah Lagi

BEKASI, KOMPAS.com - Warga Bantargebang, Kota Bekasi menuntut kenaikan uang kompensasi atau uang bau dampak truk sampah Pemprov DKI Jakarta yang menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang untuk membuang sampah.

Somad, warga Cikiwul, mengatakan bahwa uang bau yang diterimanya setiap tiga bulan sekali sebesar Rp 600.000 itu kurang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

"Ya kurang sih, harusnya ditambahin lagi. Karena bau sampah kan saya mesti lebih banyak beli kebutuhan. Belum lagi anak saya kadang suka tidak betah di rumah karena bau jadi maunya main keluar kan butuh uang," kata Somad kepada Kompas.com, Selasa (23/10/2018).

Supriadi, warga Bantargebang lainnya, berharap Pemprov DKI Jakarta menambah uang bau untuk warga Bantargebang setiap tiga bulannya.

Kendati demikian, menurut Supriadi, selama ini penyaluran uang bau ke warga Bantargebang tak pernah terlambat.

"Selama ini sih lancar, cuma jumlahnya kurang. Kita kan di sini keganggu banget, baunya belum debunya, suara bisingnya. Ini kan juga berisiko buat anak-anak banyak truk begini. Tambahin dikit lagi deh," ujar Supriadi.

Menurut Supriadi, jumlah truk yang lewat lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Untuk itu, kata dia, seharusnya Pemprov DKI lebih memperhatikan lagi keluhan-keluhan warga Bantargebang yang tinggal di sekitar TPST.

Kemudian, Sumadi, warga Sumur Batu, berharap Pemprov DKI Jakarta lebih memperhatikan kondisi truk sampahnya.

Sebab, menurut dia, masih banyak truk yang mengeluarkan air licit sampah sehingga membuat jalan licin.

"Truk-truknya juga masih ada yang tidak ditutup baknya. Kalau pun ada terpalnya kadang masih suka kebuka. Itu kan nimbulin bau kadang kita juga sering kena cipratan air licitnya kalau lagi bawa motor dibelakang truk," ujar Sumadi.

Adapun Pemprov DKI memberikan uang bau kepada 18.000 keluarga di tiga kelurahan di Bantargebang.

Ketiga kelurahan tersebut yakni, kelurahan Cikiwul, Ciketing Udik, dan Sumur Batu.

Tiap KK menerima total Rp 600.000 per tiga bulan. Sebelumnya diberitakan, Pemkot Bekasi mengajukan proposal dana kemitraan kepada Pemprov DKI terkait pengelolaan TPST Bantargebang senilai Rp 1 triliun.

Menurut Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, berapa pun nilai yang diajukan Pemkot Bekasi masih tidak sebanding dengan dampak yang diterima warga Bantargebang imbas dari truk sampah DKI.

Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI membantu memperbaiki TPST Bantargebang dan menyejahterakan warga sekitar TPST.

"Jangan kan Rp 2 triliun, mau Rp 5 triliun pun juga masih belum berarti bagi kehidupan, kelayakan, kesehatan masyarakat Bantargebang. Jadi bukan persoalan nilai," ujar Pepen.