Kompas.com - 24/10/2018, 21:15 WIB
Massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGMassa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, sidang dewan pengupahan yang diselenggarakan Rabu (24/10/2018) ini belum dapat menghasilkan keputusan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2019.

Namun, baik unsur pengusaha maupun pekerja sudah memiliki usulan UMP masing-masing.

"Unsur pengusaha mengajukan kenaikan di bawah PP Nomor 78 Tahun 2015 sebesar 5 persen dari UMP tahun berjalan menjadi Rp 3.830.436," ujar Sarman melalui keterangan tertulis, Rabu (25/10/2018).

Baca juga: UMP Naik Per 2019, Pemerintah Rancang Insentif agar Industri Tak Hengkang

Alasannya, beban yang ditanggung pelaku usaha saat ini sedang berat akibat pelemahan nilai rupiah.

Sarman mengatakan, industri di Jakarta masih bergantung bahan baku impor.

Selain itu, kenaikan UMP akan memengaruhi biaya operasional, iuran BPJS, dan pajak yang harus dibayar pengusaha.

Baca juga: Lebih Rendah, Unsur Pengusaha Minta Kenaikan UMP DKI 2019 Sekitar 4,5 Persen

Sementara itu, unsur serikat pekerja juga memiliki usulan besaran kenaikan UMP.

Mereka menggunakan rumusan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) di 16 pasar selama 3 kali.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha, Sarman Simanjorang, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (30/10/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha, Sarman Simanjorang, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (30/10/2017).
Nilai KHL berdasarkan survei tersebut ditambah kenaikan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2018 sebesar 8,03 persen. Hasilnya adalah Rp 4.221.834.

Baca juga: Nilai Rupiah Lemah, Pengusaha Keberatan dengan Kenaikan 8,03 Persen UMP DKI 2019

"Kemudian ditambah lagi kompensasi kenaikan BBM sebesar 3,6 persen maka besaran kenaikan UMP 2019 yang diajukan unsur serikat pekerja sebesar Rp 4.373.820,02," ujar Sarman.

Sarman mengatakan, unsur pemerintah juga telah mengajukan besaran kenaikan UMP sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015 sebesar 8,03 persen.

Dengan presentase itu, maka kenaikan UMP 2019 usulan pemerintah Rp 3.940.973,06.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Ikuti Ketentuan Pemerintah Pusat soal UMP 2019

Adapun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus menetapkan UMP 2019 paling lambat 1 November 2018.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penduduk Miskin di Tangerang Selatan Bertambah 3.580 Jiwa akibat Pandemi Covid-19

Penduduk Miskin di Tangerang Selatan Bertambah 3.580 Jiwa akibat Pandemi Covid-19

Megapolitan
Syahril Parlindungan Marbun Kembali Jalani Sidang Kasus Pencabulan Anak, Ini Duduk Perkaranya

Syahril Parlindungan Marbun Kembali Jalani Sidang Kasus Pencabulan Anak, Ini Duduk Perkaranya

Megapolitan
Dinkes Tangsel Fokuskan Penanganan terhadap Pasien Omicron dengan Komorbid dan Lansia

Dinkes Tangsel Fokuskan Penanganan terhadap Pasien Omicron dengan Komorbid dan Lansia

Megapolitan
Ini Provokator yang Teriak Maling, Berujung pada Pengeroyokan Kakek 89 Tahun hingga Tewas di Cakung

Ini Provokator yang Teriak Maling, Berujung pada Pengeroyokan Kakek 89 Tahun hingga Tewas di Cakung

Megapolitan
Dua dari Lima Pasien Omicron Warga Kota Tangerang Selesai Jalani Isolasi di RS

Dua dari Lima Pasien Omicron Warga Kota Tangerang Selesai Jalani Isolasi di RS

Megapolitan
Kasus Omicron Terdeteksi di Cilandak, Pemkot Gencarkan Vaksinasi Covid-19

Kasus Omicron Terdeteksi di Cilandak, Pemkot Gencarkan Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
PPKM di Kota Tangerang Diprediksi Akan Berubah Jadi Level 3

PPKM di Kota Tangerang Diprediksi Akan Berubah Jadi Level 3

Megapolitan
Polisi Masih Selidiki Penjambret Tas Milik Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat

Polisi Masih Selidiki Penjambret Tas Milik Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat

Megapolitan
Dinkes Catat 16 Kasus Transmisi Lokal Varian Omicron di Tangerang Selatan

Dinkes Catat 16 Kasus Transmisi Lokal Varian Omicron di Tangerang Selatan

Megapolitan
Nasdem Gelar Vaksinasi Covid-19 di Cilandak, Sediakan 300 Dosis Per Hari

Nasdem Gelar Vaksinasi Covid-19 di Cilandak, Sediakan 300 Dosis Per Hari

Megapolitan
Bertambah, Tersangka Pengeroyokan Kakek 89 Tahun di Cakung Jadi 4 Orang

Bertambah, Tersangka Pengeroyokan Kakek 89 Tahun di Cakung Jadi 4 Orang

Megapolitan
Terduga Pembunuh Pemuda di Bekasi Ancam Saksi dan Bilang Korban Jatuh dari Tangga

Terduga Pembunuh Pemuda di Bekasi Ancam Saksi dan Bilang Korban Jatuh dari Tangga

Megapolitan
Pemuda di Bekasi Diduga Dibunuh Temannya, Tangan dan Kaki Diikat, Mulut Dibekap Lakban

Pemuda di Bekasi Diduga Dibunuh Temannya, Tangan dan Kaki Diikat, Mulut Dibekap Lakban

Megapolitan
Daftar 32 RS Rujukan Pasien Covid-19 di Kota Tangerang

Daftar 32 RS Rujukan Pasien Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
BOR Capai 11,4 Persen, Wali Kota Tangerang: Minggu Kemarin Masih 5 Persen

BOR Capai 11,4 Persen, Wali Kota Tangerang: Minggu Kemarin Masih 5 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.