Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh Minta UMK Kabupaten Bekasi 2019 Naik Jadi Rp 4,5 Juta

Kompas.com - 26/10/2018, 17:19 WIB
Dean Pahrevi,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Wakil Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) Obon Tabroni mengatakan, pihaknya mengharapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Bekasi tahun 2019 naik menjadi Rp 4,5 juta-4,7 juta atau 15-20 persen dari UMK 2018.

Adapun UMK Kabupaten Bekasi 2018 Rp 3.837.939. Nominal itu naik 8,71 persen dari UMK 2017 Rp 3.530.438.

"Bekasi sebagai basis industri terutama sektor manufaktur dengan kenaikan 15-20 persen, kita lihat perusahaan masih bisa terus bergerak," kata Obon saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/10/2018).

Baca juga: Sejumlah Program DKI untuk Buruh

Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya telah menetapkan besaran kenaikan UMP 2019 8,03 persen.

Obon menambahkan, usulan kenaikan UMK didasari hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada Agustus-Oktober 2018 di sejumlah pasar tradisional dan sektor ekonomi di Kabupaten Bekasi.

Dari hasil survei, terdapat tiga sektor yang dirasa sulit dipenuhi buruh jika kenaikan UMK mengikuti penetapan Kemenaker.

Baca juga: 2 Petinggi Organisasi Buruh yang Beda Pilihan Politik tapi Tetap Bersahabat

"Terutama sektor transportasi, makanan, sewa rumah. Masih ada sektor lainnya, tetapi tiga sektor itu yang paling penting," ujar Obon.

Menurut dia, usulan kenaikan UMK dari serikat pekerja dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan para buruh Kabupaten Bekasi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com