JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dinilai tidak niat memenangkan Pemilihan Presiden 2019 jika mengabaikan ancaman Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, ancaman PKS ingin mematikan mesin partai jika tak mendapatkan posisi wakil gubernur DKI Jakarta berdampak besar terhadap pilpres.
"Kalau memang akhirnya Gerindra memaksakan untuk tetap (mendapatkan posisi) wagub, artinya memang Pak Prabowo sudah tidak berniat menang lagi di pilpres," ujar Hendri kepada Kompas.com, Kamis (1/11/2018).
Baca juga: Gerindra Diminta Tanda Tangani Kesepakatan 2 Cawagub DKI dari PKS
Hendri mengatakan, Prabowo seharusnya paham untuk menjaga kekuatan internal koalisi.
Prabowo dinilai hanya ingin membesarkan Partai Gerindra jika tetap mengambil posisi wagub DKI Jakarta.
Hendri menyebut, PKS sudah beberapa kali mengalah selama perjalanan koalisinya dengan Gerindra.
Baca juga: Teka-teki 2 Nama Cawagub DKI yang Disepakati Gerindra dan PKS
PKS yang merupakan petahana di Jawa Barat rela tidak mencalonkan jagonya pada pilkada.
Alih-alih mencalonkan kadernya sebagai cagub, PKS memberikan keleluasaan kepada Partai Gerindra untuk menentukan sosok cagub itu.
Ahmad Syaikhu yang merupakan kader PKS mendapatkan posisi cawagub mendampingi Sudrajat.
Baca juga: Kata Triwisaksana soal 2 Nama Cawagub DKI yang Disepakati PKS dan Gerindra
Selain itu, kata Hendri, PKS juga mengalah saat penentuan capres dan cawapres pada Pilpres 2019.
PKS harus berbesar hati menerima Sandiaga Uno yang merupakan kader Gerindra untuk mengambil posisi cawapres.
"Cawapresnya Gerindra, ketua pemenangannya Gerindra, semuanya Gerindra. Jadi kalau misal mau diambil juga wagub Jakarta, artinya semuanya untuk Gerindra. Makanya tidak ada niatan untuk menang pilpres, hanya membesarkan Gerindra saja," kata dia.
Tanpa dukungan penuh dari PKS, peluang Prabowo-Sandiaga memenangkan pilpres menjadi berkurang.
Hendri khawatir akhirnya PKS sekadar mengusung agar tidak mendapatkan sanksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca juga: Semakin Mengerucut, PKS dan Gerindra Sepakati 2 Nama Cawagub DKI
Jika akhirnya Prabowo-Sandiaga menang dalam Pilpres 2019, Hendri berpendapat itu sebagai bonus.
"Kalau menang pilpres, ya itu dianggap bonus saja," kata Hendri.
Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi sebelumnya mengatakan, alotnya pembahasan soal wakil gubernur dengan Partai Gerindra membuat kader kecewa.
Menurut Suhaimi, mesin partai untuk Pemilihan Presiden 2019 bisa mati akibat hal ini.
"Kekecewaan itu sudah terasa di bawah. Kalau kader pada kecewa, otomatis mesin partai pasti mati tuh karena PKS itu kan partai kader," ujar Suhaimi ketika dihubungi, Selasa (30/10/2018).
Baca juga: Proses Pemilihan Cawagub DKI Tanpa Perkembangan Berarti
Komitmen itu menyebut bahwa posisi wagub DKI Jakarta diserahkan kepada PKS.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta PKS tidak emosional dalam menyikapi polemik kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Baca juga: F-PKS Sebut Sudah Selesai Urusan Cawagub DKI, Tinggal Menanti Gerindra
"Ya namanya kami kawan sekutu, kami harapkan tidak emosional. Jadi memang harus dikaji benar tafsirnya yang benar. Karena kalau menurut kami yang disampaikan Pak Prabowo memang benar, sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu normatif," kata Dasco.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.