RT, RW, dan FKDM di DKI yang Gabung Parpol Bisa Dicopot

Kompas.com - 10/11/2018, 15:41 WIB
Ilustrasi politik luar negeri IndonesiaHANDINING Ilustrasi politik luar negeri Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan menjadi anggota partai politik.

Mereka yang terbukti bergabung dalam partai politik bisa dinonaktifkan atau dicopot.

"Pihak kelurahan harus melakukan pembinaan. Kemudian kalau memang ini tetap dilakukan (gabung partai politik) akan ada mekanisme pemberhentian," ujar Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari kepada Kompas.com, Jumat (9/11/2018).

Menurut Premi, larangan ini tertuang dalam Surat Edaran Sekda Nomor 65/SE/2018.

Perda itu menguatkan larangan berpolitik bagi pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018.

Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri itu menyebutkan, lembaga kemasyarakatan yang dimaksud meliputi rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

"Di Pergub 171 Tahun 2016 tentang Kelembagaan RT dan RW bahwa memang RT dan RW tidak boleh berpolitik, tidak terlibat atas nama RT atau RW-nya," kata Premi.

Baca juga: Temukan Dugaan Eksploitasi Anak dalam Berpolitik, TKN Akan Lapor ke KPAI

Dalam Surat Edaran Sekda Nomor 65/SE/2018 dijelaskan, "Kepada para pimpinan rerangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah (PD/UKPD), wali kota, camat, dan lurah yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap lembaga kemasyarakatan yang dimaksud juga dapat menonaktifkan dan/atau mengganti pengurus yang telah bergabung ke dalam partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan peringatan kepada anggota/pengurus yang melakukan/terlibat kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019."

Sementar itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, selain RT/RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang berada di bawah Kesbangpol juga masuk dalam larangan ini.

"Kalau mereka mau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau gabung partai politik, ya harus mengundurkan diri," kata Taufan.

Soal sanksi, menurut dia, selain diganti, anggota FK dan FPK bisa terkena sanksi sosial.

"Sanksi sosial itu lebih berat loh, kalau dia sudah jadi anggota lembaga kemasyarakatan ya tidak boleh dong gabung partai politik," ujar Taufan.

Baca juga: Capres dan Caleg Dilarang Kampanye di Kampus, Rektor Jangan Berpolitik

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu DKI Puadi mengatakan, pihaknya tengah meminta kepada Pemprov DKI untuk mendata pengurus rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) se-Jakarta yang maju sebagai calon legislatif dalam pemilu 2019.

Ini dikarenakan adanya larangan RT/RW berpolitik.

"Nanti Bawaslu DKI akan bersurat ke gubernur lewat Biro Tata Pemerintahan agar mendata RT dan RW yang maju sebagai calon legislatif, siapa saja," ujar Puadi, kepada Kompas.com, Rabu (26/9/2018).



Terkini Lainnya

BPN Kalbar: Penghitungan 'Real Count' Masih Belum Selesai

BPN Kalbar: Penghitungan "Real Count" Masih Belum Selesai

Regional
Cara Anies 'Paksa' Swasta Buatkan Ruang Terbuka Hijau untuk DKI...

Cara Anies "Paksa" Swasta Buatkan Ruang Terbuka Hijau untuk DKI...

Megapolitan
Klaim Real Count Prabowo-Sandiaga, Begini Cara Kerja BPN di Daerah

Klaim Real Count Prabowo-Sandiaga, Begini Cara Kerja BPN di Daerah

Regional
Ajak Pemilu Damai, Forpimda Magelang Deklarasi Sepakat Tunggu Keputusan KPU

Ajak Pemilu Damai, Forpimda Magelang Deklarasi Sepakat Tunggu Keputusan KPU

Regional
Dirut PLN Sofyan Basir, Tersangka Keempat dalam Kasus PLTU Riau 1

Dirut PLN Sofyan Basir, Tersangka Keempat dalam Kasus PLTU Riau 1

Nasional
3 Fakta Penemuan Jenazah di Atas Ember di Tangerang

3 Fakta Penemuan Jenazah di Atas Ember di Tangerang

Megapolitan
BPN Aceh Kumpulkan Data C1 Secara Manual, Saksi Antar Langsung ke Sekretariat

BPN Aceh Kumpulkan Data C1 Secara Manual, Saksi Antar Langsung ke Sekretariat

Regional
Hasil Sementara Situng KPU di DKI, PAN dan Partai Demokrat Menduduki Urutan Kelima

Hasil Sementara Situng KPU di DKI, PAN dan Partai Demokrat Menduduki Urutan Kelima

Megapolitan
Kericuhan Sekelompok Orang yang Tewaskan Anggota FBR di Daan Mogot

Kericuhan Sekelompok Orang yang Tewaskan Anggota FBR di Daan Mogot

Megapolitan
'Real Count' BPN Sulsel Digelar di Sekretariat DPD Gerindra, Setiap Saksi Foto Hasil Penghitungan Suara di TPS

"Real Count" BPN Sulsel Digelar di Sekretariat DPD Gerindra, Setiap Saksi Foto Hasil Penghitungan Suara di TPS

Regional
3 Pengawas Pemilu di NTT Pingsan Saat Penghitungan Suara di TPS

3 Pengawas Pemilu di NTT Pingsan Saat Penghitungan Suara di TPS

Regional
Peringatan Awal Teror Sri Lanka Berasal dari Tersangka ISIS di India

Peringatan Awal Teror Sri Lanka Berasal dari Tersangka ISIS di India

Internasional
Situng KPU Data 27,16 Persen: Jokowi-Ma'ruf 55,46 Persen, Prabowo-Sandi 44,54 Persen

Situng KPU Data 27,16 Persen: Jokowi-Ma'ruf 55,46 Persen, Prabowo-Sandi 44,54 Persen

Nasional
Kesaksian Rocky Gerung, Jengkel Dibohongi Ratna hingga Dihujat Netizen

Kesaksian Rocky Gerung, Jengkel Dibohongi Ratna hingga Dihujat Netizen

Megapolitan
'Pemilu 2019 Diakui Dunia, Kenapa 'Framing'-nya Menjadi Pemilu Kotor?'

"Pemilu 2019 Diakui Dunia, Kenapa 'Framing'-nya Menjadi Pemilu Kotor?"

Nasional

Close Ads X