Warga Nigeria Habiskan Rp 40 Juta untuk Buat Visa Palsu

Kompas.com - 20/11/2018, 07:18 WIB
Ilustrasi Ilustrasi

TANGERANG, KOMPAS.com - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Enang Supriyadi Syamsi mengatakan, petugas Imigrasi menangkap seorang warga negara Nigeria berinisial ECB yang memalsukan visa masuk ke Indonesia melalui Bandara Soetta, Tangerang, Sabtu (17/11/2018).

Enang mengatakan, ECB membayar warga Nigeria berinisial S sebesar Rp 40 juta untuk membuatkan visa masuk ke Indonesia pada Oktober lalu.

"Ini warga Nigeria dia pakai paspor Nigeria tapi visa palsu. Untuk dapatkan visa ke Indonesia kan susah juga. Nah, ada orang lokal di sana dia bayar Rp 40 juta," ujar Enang saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/11/2018).

Saat diperiksa, ECB mengaku tidak tahu S membuatkan visa palsu untuk masuk ke Indonesia. ECB membayar S dengan tujuan untuk membuatkan visa yang asli. ECB mengaku datang ke Indonesia untuk mengajar desain interior.

Enang menilai ECB tidak mungkin tidak mengetahui bahwa visa tersebut palsu. Pembuatan visa membutuhkan sejumlah dokumen pendukung dari warga yang mengajukannya. Sementara ECB tidak memberikan dokumen apapun kepada S.

Setelah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Nigeria untuk Indonesia, ECB segera dipulangkan ke negara asalnya.

"Saya yakin dia tahu karena untuk mendapatkan visa itu dia harus ngisi formulir, dia ngisi data-data. Mereka itu tahunya beres dengan cukup bayar Rp 40 juta," ujar Enang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasar Senen Jaya Blok I dan Blok II Akan Dibangun Kembali

Pasar Senen Jaya Blok I dan Blok II Akan Dibangun Kembali

Megapolitan
 Seribu Alasan Pengendara Motor yang Naik JPO Dekat Sudinhub Jakut...

Seribu Alasan Pengendara Motor yang Naik JPO Dekat Sudinhub Jakut...

Megapolitan
CPNS Pemprov DKI, Dua Formasi Ini Masih Belum Ada Pelamar

CPNS Pemprov DKI, Dua Formasi Ini Masih Belum Ada Pelamar

Megapolitan
Hingga 20 November 2019, 18.876 Orang Daftar CPNS Pemprov DKI

Hingga 20 November 2019, 18.876 Orang Daftar CPNS Pemprov DKI

Megapolitan
Polisi Tetapkan Seorang Tersangka Bentrok FBR dan PP

Polisi Tetapkan Seorang Tersangka Bentrok FBR dan PP

Megapolitan
Jelang Kampanye Pilkades, Kapolresta Tangerang Ancam Bakal Proses Hukum Pelaku Kampanye Hitam

Jelang Kampanye Pilkades, Kapolresta Tangerang Ancam Bakal Proses Hukum Pelaku Kampanye Hitam

Megapolitan
Nunung kepada Majelis Hakim: Saya Sangat Salah dan Menyesali Perbuatan

Nunung kepada Majelis Hakim: Saya Sangat Salah dan Menyesali Perbuatan

Megapolitan
Mikrotrans Jak Lingko 80 Layani Rute Rawa Buaya sampai Rawa Kompeni

Mikrotrans Jak Lingko 80 Layani Rute Rawa Buaya sampai Rawa Kompeni

Megapolitan
Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Megapolitan
Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Megapolitan
Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Megapolitan
Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Megapolitan
Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Megapolitan
Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X