Anggaran Pembebasan Lahan Ditolak, Proyek MRT Fase II Terancam Molor

Kompas.com - 21/11/2018, 15:23 WIB
Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek mass rapid transit  (MRT) fase II Bundaran HI-Kampung Bandan terancam molor. Pasalnya, anggaran pembebasan lahan yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditolak Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dalam rapat pembahasan pada Rabu (21/11/2018).

"Anggaran Rp 217.683.746.825 untuk pembebasan lahan mendukung pembangunan MRT fase II," kata Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Setiawan dalam rapat di DPRD DKI Jakarta, Rabu siang.

Anggota Banggar Ruslan Amsyari langsung menolak mata anggaran itu masuk ke rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019. Pasalnya, mata anggaran itu baru diusulkan dan tidak ada di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang menjadi dasar penyusunan anggaran.

Baca juga: MRT Fase II Dipastikan Tak Bisa Diperpanjang hingga Ancol


"Saya minta ini ditolak. Karena ini tiba-tiba muncul, tidak ada di RKPD kegiatan pembebasan lahan untuk MRT fase II," ujar Ruslan.

Pendapat Ruslan diamini anggota dewan lainnya. Mereka mengingatkan agar mata anggaran yang diloloskan sesuai dengan prosedur yakni tercantum di RKPD.

Terkait penolakan ini, Sekretaris Dishub Budi Setiawan mengatakan jika anggaran ini tak diloloskan, pekerjaan fase II MRT terancam molor.

"Kami berharap diloloskanlah karena ini untuk pembangunan MRT fase II. Karena nanti fase II terhambat," ujar Budi.

Lahan yang dibebaskan di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Kampung Bandan rencananya akan digunakan untuk mendirikan cooling tower (CT), ventilation tower (VT), serta entrance stasiun. Lahan yang akan dibebaskan itu sebagian besar milik gedung komersial dan sebagian kecil dimiliki warga perorangan. Luasnya kurang dari lima hektar.

"Kalau menurut MRT harus segera dibebaskan untuk yang fase II karena loan (pinjaman) dari Jepang sudah ditandatangani kan, sehingga proses ini harus berjalan. Jadi berdasarkan skedul timeline-nya dari MRT 2019 ini akan dipakai lahannya," kata Budi.

Baca juga: Bappenas Pastikan Tak Ada Masalah Pendanaan untuk MRT Fase II

Budi mengakui kegiatan pembebasan lahan memang baru diajukan ke DPRD.

PT MRT Jakarta sudah lama merencanakan pembebasan lahan untuk fase II.

"Sebenarnya dari jauh-jauh hari MRT sudah melakukan sosialisasi pendekatan ke warga. Karena kemarin kan juga ada pemikiran ini B2B jadi kerja sama dengan pemilik gedung. Tapi mungkin prosesnya gagal sehingga akhirnya diputuskan untuk dibebaskan," kata Budi.

Setelah rencana penggunaan lahan dengan sistem B2B itu diurungkan, Budi menyebut Pemprov DKI Jakarta kemudian membahas alternatifnya. Ada usulan membebaskan dengan menyuntik modal ke PT MRT Jakarta. Ada pula rencana membebaskan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Anggaran baru kami usulkan di Komisi B dan baru masuk ke Banggar. Karena baru disepakati ini ditaruh di Dishub," ujar Budi.

Ia mengatakan pihaknya berupaya mengusulkan lagi anggaran itu ke DPRD.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Lebaran Betawi Dimulai Malam Nanti, Ini Rangkaian Acaranya

Lebaran Betawi Dimulai Malam Nanti, Ini Rangkaian Acaranya

Megapolitan
Polisi Dalami Kasus Dugaan Penganiayaan oleh Pengacara D terhadap Hakim PN Jakarta Pusat

Polisi Dalami Kasus Dugaan Penganiayaan oleh Pengacara D terhadap Hakim PN Jakarta Pusat

Megapolitan
Empat Fakta Terbaru Kasus Rius Vernandes, Trauma hingga Penyelesaian secara Kekeluargaan

Empat Fakta Terbaru Kasus Rius Vernandes, Trauma hingga Penyelesaian secara Kekeluargaan

Megapolitan
Tanda Tanya Kasus Salah Tangkap dan Penyiksaan pada Empat Pengamen Cipulir

Tanda Tanya Kasus Salah Tangkap dan Penyiksaan pada Empat Pengamen Cipulir

Megapolitan
Anies Tunda Kepulangan dari Amerika, Ada Agenda Tambahan hingga Surati Kemendagri

Anies Tunda Kepulangan dari Amerika, Ada Agenda Tambahan hingga Surati Kemendagri

Megapolitan
Empat Kebijakan yang Diusulkan untuk Atasi Kemacetan di Depok

Empat Kebijakan yang Diusulkan untuk Atasi Kemacetan di Depok

Megapolitan
Getih Getah Riwayatmu Kini...

Getih Getah Riwayatmu Kini...

Megapolitan
Ketika PPSU Tinggalkan Sapu Lidi Sejenak untuk Rayakan Hari Jadi di Dufan

Ketika PPSU Tinggalkan Sapu Lidi Sejenak untuk Rayakan Hari Jadi di Dufan

Megapolitan
Setelah Saling Sindir hingga Lapor Polisi, Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham Berdamai

Setelah Saling Sindir hingga Lapor Polisi, Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham Berdamai

Megapolitan
[BERITA POPULER] Kisah Fikri Dipaksa Polisi Mengaku Jadi Pembunuh | Bahaya di Balik #AgeChallenge

[BERITA POPULER] Kisah Fikri Dipaksa Polisi Mengaku Jadi Pembunuh | Bahaya di Balik #AgeChallenge

Megapolitan
Bebas dari Tahanan, Fikri Pribadi Kini Cari Keadilan Tuntut Polisi yang Menyiksanya

Bebas dari Tahanan, Fikri Pribadi Kini Cari Keadilan Tuntut Polisi yang Menyiksanya

Megapolitan
Selain Bambu Getih Getah, Ini Daftar Pemanis Jakarta yang Berbiaya Besar tapi Tak Tahan Lama

Selain Bambu Getih Getah, Ini Daftar Pemanis Jakarta yang Berbiaya Besar tapi Tak Tahan Lama

Megapolitan
Siapa Sangka IS Pernah Dipasung Belasan Tahun Sebelum Dikenal sebagai Wawan Game

Siapa Sangka IS Pernah Dipasung Belasan Tahun Sebelum Dikenal sebagai Wawan Game

Megapolitan
Berkunjung ke Perpustakaan Erasmus Huis yang Instagramable

Berkunjung ke Perpustakaan Erasmus Huis yang Instagramable

Megapolitan
Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hujan Hari Ini

Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hujan Hari Ini

Megapolitan
Close Ads X