Anggota DPRD DKI Sebut Banyak Warga Minta Pembangunan RPTRA di Wilayahnya

Kompas.com - 29/01/2019, 11:07 WIB
Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Senin (28/1/2019).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Senin (28/1/2019).

JAKARTA,  KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramli HI Muhammad meminta Pemerintah Provinsi DKI terus membangun ruang publik terpadu ramah anak ( RPTRA). 

Ia menyampaikan aspirasi warga yang belum memiliki RPTRA.

"Karena teman-teman (anggota dewan) saat reses, (wilayah) yang tidak ada RPTRA, (warga) pasti minta (pembangunan RPTRA)," kata Ramli saat rapat bersama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

Baca juga: Kebutuhan Akan RPTRA dan Rencana yang Hendak Dibangun Pemprov DKI

Ramli menekankan dari 267 kelurahan, masih ada 93 kelurahan yang belum memiliki RPTRA.

Padahal keberadaan RPTRA sangat penting di tengah masyarakat.

"Rakyat kita ada di sana, itu tempat berkumpul. Karena itu gagasan awal supaya masyarakat bisa kumpul di sana," ujar dia.

Baca juga: 93 Kelurahan di Jakarta Masih Belum Punya RPTRA

Ramli meminta Pemprov DKI kembali mencari tanah kosong yang bisa dijadikan RPTRA.

Kepala Dinas PPAPP Tuty Kusumawati mengakui RPTRA menjadi kebutuhan yang masih sering diminta warga.

Saat ini, pihaknya tidak membangun RPTRA sebab menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Baca juga: DKI Bangun RPTRA Pakai APBD, Anggarannya Rp 40 Miliar

"Tidak bisa dipungkiri manfaat RPTRA di masyarakat. Jadi sambil menunggu konsep integrasi apabila ada lahan yang siap dibangun bisa diproses oleh SKPD, untuk pembebasan lahan dilakukan Dinas Perumahan atau Sudin," kata Tuty.

Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Catur Laswanto mengatakan, kewenangan soal pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan RPTRA tengah dikaji Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

"Fungsi pengelolaan prasarana dan sarana akan dilaksanakan Dinas Pertamanan, tetapi pengoperasian program RPTRA akan ditangani Dinas PPAPP, mudah-mudahan sebentar lagi tuntas bisa kami laporkan," kata Catur.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Bangun 16 RPTRA pada 2019

Sejauh ini, sudah ada 290 RPTRA yang diresmikan.

Untuk tahun 2018, RPTRA dibangun di 47 lokasi. Sementara di 2019, hanya ada 16 RPTRA yang dibangun.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X