Bantaran Sungai Akan Dibebaskan, DKI Ingin Normalisasi Dilanjutkan Tahun Ini

Kompas.com - 04/02/2019, 13:32 WIB
Normalisasi Sungai Ciliwung di Kampung MelayuBiro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Normalisasi Sungai Ciliwung di Kampung Melayu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan berharap normalisasi 13 sungai di Jakarta dilanjutkan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) tahun ini. Teguh memastikan, pihaknya terus membebaskan bantaran sungai untuk segera dinormalisasikan.

"Tahun kemarin juga kami hampir (lakukan pembebasan lahan senilai) Rp 900 miliar, hampir Rp 1 triliun kami sudah bayarkan untuk pembebasan lahan. Jadi tidak (bisa) dibilang 'oh Pemda DKI enggak mendukung kebijakan (pemerintah pusat)', kami jalan," kata Teguh kepada wartawan, Kamis (4/2/2019).

Baca juga: Di Depan Anies, Presiden Sebut Pentingnya Normalisasi Sungai Ciliwung

Teguh menyebutkan, bantaran sungai yang menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta untuk dibebaskan antara lain di sepanjang Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, dan Kali Sunter. Sungai Ciliwung yang terhenti normalisasinya sejak 2017, kini menjadi prioritas terutama yang berada di Cipinang Melayu, Jakarta Timur.

"Cipinang Melayu yang menjadi atensi Gubernur. Ketika Pak Gubernur meninjau lokasi itu di Kelurahan Cipinang Melayu, itu kurang lebih tinggal 16 bidang. Panjangnya sih kalau dilihat dari sheetpile (tanggul beton) yang terputus itu hanya 450 meter," ujar Teguh.

Ia mengakui pembebasan lahan selama ini terkendala keengganan warga. Ia menyebut pihaknya sudah memperbaiki pembebasan lahan dengan menetapkan nilai ganti rugi baru yang lebih sesuai.

Baca juga: Atasi Banjir, Pemprov DKI Lanjutkan Program Normalisasi Sungai

"Ternyata appraisal (penilaian) yang dihitung tuh masih (harga) 2014. Ya enggak maulah, kami juga enggak sependapat, itu kan empat tahun yang lalu," kata Teguh.

Untuk itu, Teguh meminta agar BBWSCC bisa kembali melakukan normalisasi di segmen-segmen yang sudah dibebaskan pihaknya. Ia mengatakan rutin melaporkan kemajuan pembebasan lahan ke BBWSCC.

"Mereka tidak menganggarkan (kegiatan normalisasi) tetapi yang namanya mereka punya barang material kan ada di sana. Artinya itu sudah bisa ditunjuk supaya ada percepatan, supaya mereka yang memang masih terdampak genangan itu ya mereka (BBWSCC) pasti punyalah anggaran seperti kami, gelondongan yang memang notabenenya itu sifatnya urgent," kata Teguh

BBWSCC yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berwenang untuk mengelola 13 sungai yang melintasi Jakarta. Mereka tak menganggarkan normalisasi di tahun 2019, sebab tahun 2018, BBWSCC mengembalikan anggaran sekitar Rp 40 miliar karena bantaran sungai yang akan dinormalisasi tak kunjung dibebaskan lahannya oleh Pemprov DKI.



Close Ads X