Cerita Warga DKI Diminta Rp 3 Juta untuk Urus Sertifikat Tanah

Kompas.com - 08/02/2019, 21:01 WIB
sekitar 243.000 bidang tanah di Provinsi DKI Jakarta belum terdaftar. Dok. Kementerian ATR/BPN sekitar 243.000 bidang tanah di Provinsi DKI Jakarta belum terdaftar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Naneh (60), warga RT 02 RW 05 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan hingga hari ini mengaku masih belum menerima sertifikat hak kepemilikan tanah miliknya.

Neneh bahkan mengatakan bahwa dirinya sudah mengeluarkan uang Rp 3 juta kepada pengurus di lingkungan tempat ia tinggal untuk mengurus surat tersebut.

"Waktu Pak Jokowi datang itu saya juga di situ. Sama orang kelurahan, saya disuruh menghubungi Pak Mastur, wakil dari RW 05," ujar Naneh kepada Kompas.com saat ditemui di kediamannya di Grogol Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (8/2/2019) sore.

Baca juga: Terkait Pungli Sertifikat Tanah, Ini Jawaban Sofyan Djalil


Naneh mengungkapkan, petugas kelurahan mengatakan padanya ada beberapa proses dalam pemberian sertifikat tanah yang akan dibantu oleh Mastur. Saat bertemu Mastur, Naneh dimintai biaya Rp 3 juta untuk uang wira-wiri.

"Janjinya akan jadi Desember (2018), eh mundur jadi Januari (2019). Terus sekarang sudah Februari. Kalau ditagih, orangnya minta saya untuk sabar" sebut Naneh.

Respons lurah

Lurah Grogol Utara Jumadi menghimbau seluruh warganya untuk terbuka pada kelurahan.

Meski tidak mengurus langsung perihal sertifikat tanah, tapi pihak kelurahan tetap memantau dan mengawasi prosesnya karena mereka bertanggung jawab atas wilayah tersebut.

"Kelurahan hanya tahu data berapa jumlah warga yang dapat sertifikat tanah. Tapi, prosesnya BPN (Badan Pertanahan Nasional) itu langsung melalui Pokmas Tibna (Kelompok Masyarakat Tertib Pertanahan), RT dan RW," terang Jumadi saat ditemui secara terpisah, di kantornya. 

Baca juga: Wapres Kalla Minta Warga Lapor jika Diminta Pungutan Saat Urus Sertifikat Tanah

Lurah akan menengahi dan menegur pihak-pihak yang meminta biaya tertentu dalam kepengurusan sertifikat tanah. Tapi, tidak bisa melarang jika warga memberi secara sukarela.

"Laporin ke lurah, nanti lurah yang menengahi itu. Kalau warga kasih uang sukarela, lurah tidak bisa melarang. Tapi kalau ada tuntutan bahwa harus bayar biar bisa jadi, nah itu bisa (ditegur)," kata Jumadi.

Jumadi mengaku dia juga sudah mengeluarkan surat pemberitahuan pada masyarakat sejak tahun 2017 bahwa kepengurusan surat tanah itu gratis.

"Surat saya sejak 2017, sudah jelas bahwa kepengurusan tanah itu gratis," pungkasnya.

Kompas.com telah berupaya mencari Mastur yang disebut meminta dana wira-wiri pada Naneh, namun yang bersangkutan tidak bisa ditemui dan tidak merespons saat dihubungi.



Terkini Lainnya

Anies Minta Kantor dan Toko yang Tututp karena Aksi 22 Mei Buka Lagi

Anies Minta Kantor dan Toko yang Tututp karena Aksi 22 Mei Buka Lagi

Megapolitan
Ambulans Berlogo Partai Gerindra Milik PT Arsari Pratama

Ambulans Berlogo Partai Gerindra Milik PT Arsari Pratama

Megapolitan
Sisa Gas Air Mata Kerusuhan 22 Mei Bikin Perih Mata Pengendara

Sisa Gas Air Mata Kerusuhan 22 Mei Bikin Perih Mata Pengendara

Megapolitan
Polisi: Ambulans Gerindra Dikirim ke Jakarta atas Perintah Ketua DPC Tasikmalaya

Polisi: Ambulans Gerindra Dikirim ke Jakarta atas Perintah Ketua DPC Tasikmalaya

Megapolitan
Anggota Brimob yang Viral Saat 'Video Call' Ditawari Liburan Gratis ke Bali

Anggota Brimob yang Viral Saat "Video Call" Ditawari Liburan Gratis ke Bali

Megapolitan
Siapa Perempuan Bercadar yang Diamankan di Depan Bawaslu Saat 22 Mei?

Siapa Perempuan Bercadar yang Diamankan di Depan Bawaslu Saat 22 Mei?

Megapolitan
Dalam Ambulans Berlogo Gerindra, Tak Ditemukan Perlengkapan Medis

Dalam Ambulans Berlogo Gerindra, Tak Ditemukan Perlengkapan Medis

Megapolitan
Anies Bersihkan Jalan MH Thamrin Pascakerusuhan 22 Mei

Anies Bersihkan Jalan MH Thamrin Pascakerusuhan 22 Mei

Megapolitan
Pasukan Oranye Angkut Sampah 72 Karung Seberat 3,6 Ton di KS Tubun

Pasukan Oranye Angkut Sampah 72 Karung Seberat 3,6 Ton di KS Tubun

Megapolitan
Anggota TGUPP, Bambang Widjojanto dan Rikrik Jadi Pengacara Prabowo

Anggota TGUPP, Bambang Widjojanto dan Rikrik Jadi Pengacara Prabowo

Megapolitan
Foto 'Video Call' Anggota Brimob dengan Anaknya Menginspirasi Ilustrasi Ini

Foto "Video Call" Anggota Brimob dengan Anaknya Menginspirasi Ilustrasi Ini

Megapolitan
Senyum Anggota Brimob di Bawaslu Saat Diberikan Bunga oleh Warga

Senyum Anggota Brimob di Bawaslu Saat Diberikan Bunga oleh Warga

Megapolitan
Cerita Usma soal Rokok Habis Dijarah Perusuh 22 Mei hingga Rugi Rp 20 Juta

Cerita Usma soal Rokok Habis Dijarah Perusuh 22 Mei hingga Rugi Rp 20 Juta

Megapolitan
Perempuan Bercadar dan Tas Hitam Diamankan di Depan Gedung Bawaslu

Perempuan Bercadar dan Tas Hitam Diamankan di Depan Gedung Bawaslu

Megapolitan
Pascakerusuhan 22 Mei, Pedagang di KS Tubun Kembali Buka Kiosnya

Pascakerusuhan 22 Mei, Pedagang di KS Tubun Kembali Buka Kiosnya

Megapolitan

Close Ads X