PKS Minta Gerindra Segera Teken Surat Berisi 2 Cawagub DKI Hasil "Fit and Proper Test"

JAKARTA, KOMPAS.com - DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta meminta DPD Partai Gerindra DKI Jakarta segera menandatangani surat berisi dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI sesuai rekomendasi tim panelis uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) cawagub.

Sebab, kedua partai sudah sepakat bahwa surat itu akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin (11/2/2019).

"Kami menginginkan halnya untuk mempercepat, seperti itu (Gerindra segera tanda tangan), karena kan ini dateline yang sudah disepakati," ujar Ketua Bidang Humas DPW PKS DKI Jakarta Zakaria Maulana Alif saat dihubungi, Minggu (10/2/2019).

Baca juga: Mengerucut, 2 Nama Cawagub DKI Diserahkan ke Gerindra dan PKS

Zakaria menyampaikan, pimpinan DPW PKS DKI sudah siap menandatangani surat berisi dua nama cawagub pengganti Sandiaga Uno itu. Namun, pimpinan DPD Gerindra DKI belum juga memberikan kabar hingga Minggu sore ini.

Padahal, surat itu harus ditandatangani kedua pihak bersama-sama.

"Kami hari ini siap untuk menandatangani surat berisi dua nama yang direkomendasikan untuk menjadi cawagub mendampingi Pak Anies, tapi sampai sekarang, pimpinan Gerindra belum mengonfirmasi kesiapannya," kata Zakaria.

Tim panelis sudah dan rekomendasi nama cawagub kepada Gerindra dan PKS pada Jumat malam.

Baca juga: Seputar Fit and Proper Test Pertama Cawagub DKI yang Digelar Tertutup

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan, Gerindra DKI akan bertemu dengan PKS DKI terlebih dahulu untuk membahas rekomendasi tim panelis, sebelum memutuskan dua nama cawagub.

Sebab, ada beberapa catatan yang diberikan tim panelis terkait dua nama kandidat yang direkomendasikan.

"Ada beberapa notes yang disampaikan pada pimpinan partai. Pimpinan partai harus mendiskusikan kembali hasil rekomendasi tim fit and proper," kata Syarif.

Adapun tiga cawagub yang mengikuti fit and proper test adalah kader PKS Abdurrahman Suhaimi, Agung Yulianto, dan Ahmad Syaikhu.

Sementara tim panelis yang menguji mereka yakni Syarif, peneliti LIPI Siti Zuhro, pakar kebijakan publik Eko Prasodjo, dan pengamat politik Ubedilah Badrun.