Anies Putuskan Renegosiasi Kontrak untuk Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih

Kompas.com - 11/02/2019, 14:35 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  dalam konferensi pers bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/2/2019).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan akan merenegosiasi kontrak pengelolaan air bersih di Jakarta dengan pihak swasta demi bisa mengambil alih pengelolaan air.

"Opsi yang disarankan oleh Tim Tata Kelola Air adalah pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata dan opsi itulah yang kami ikuti. Kami akan jalankan sesuai dengan rekomendasi tim tata kelola air," kata Anies dalam konferensi pers, Senin (11/2/2019).

Langkah perdata atau renegosiasi yang akan dilakukan, kata Anies, dimulai dengan head of agreement atau kesepakatan awal antara PAM Jaya dengan dua pihak swasta yaitu Palyja dan Aetra. Head of agreement diupayakan selesai dalam waktu sebulan.

Baca juga: Anies Dapat Informasi MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta


"Itu adalah kesepakatan awal sebelum ada atau perjanjian kerjasama, jadi nanti mengatur agendanya, apa saja yang diatur, apa saja yang akan dibicarakan," ujar Anies.

Terkait arah renegosiasi atau proses pengambilalihan, Direktur PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo mengatakan perlu ada kesepakatan dengan Palyja dan Aetra terlebih dahulu.

"Itu detailnya nanti, di HoA (head of agreement) kan," kata Priyatno.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan pengelolaan air minum di Jakarta kepada PT PAM Lyonnaise Haya (Palyja) dan PT Thames PAM Jaya (kini bernama PT Aetra Air Jakarta) sejak tahun 1997. Perjanjian ini berlangsung hingga 2023.

Kebijakan tersebut digugat oleh sekelompok warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) yang diajukan pada 22 November 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

KMMSAJ yang terdiri atas LBH Jakarta, ICW, KIARA, KRUHA, Solidaritas Perempuan, Koalisi Anti Utang, Walhi Jakarta, dan beberapa LSM lain mengajukan gugatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, dan PT Perusahaan Air Minum Jaya serta PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta sebagai pihak turut tergugat.

Pada 2017, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan swastanisasi itu disetop lewat putusan kasasi.

Direktur PAM Jaya kala itu, Erlan Hidayat, mengusulkan renegosiasi atau restrukturisasi kontrak dengan Palyja dan Aetra. Namun langkah ini ditolak Gubernur Anies Baswedan.

Anies kemudian membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang bertugas merumuskan kebijakan strategis sebagai dasar pengambilan keputusannya. Ia memastikan akan mengikuti keputusan MA di tingkat kasasi untuk menghentikan swastanisasi.

Namun salah satu tergugat dalam perkara itu, yaitu Kementerian Keuangan, tidak menerima putusan kasasi MA itu dan mengajukan peninjauan kembali (PK).

MA kemudian mengabulkan permohonan PK yang diajukan Kementerian Keuangan. Dengan demikian putusan sebelumnya dibatalkan. Putusan tersebut keluar pada 30 November 2018. Itu artinya, swastanisasi pengelolaan air di Jakarta tetap boleh dilanjutkan.

Baca juga: Menanti Langkah DKI Setelah MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air

 



Terkini Lainnya

Viral Ojek Online Tetap Antar Makanan meski Motor Hilang, Begini Ceritanya...

Viral Ojek Online Tetap Antar Makanan meski Motor Hilang, Begini Ceritanya...

Megapolitan
Ini Rencana Pengaturan 'Contra Flow' dan 'One Way' di Jalan Tol pada Lebaran 2019

Ini Rencana Pengaturan "Contra Flow" dan "One Way" di Jalan Tol pada Lebaran 2019

Megapolitan
Proyek di Tol Jakarta-Cikampek Dihentikan selama Arus Lebaran 2019

Proyek di Tol Jakarta-Cikampek Dihentikan selama Arus Lebaran 2019

Megapolitan
PT KAI Berangkatkan Kereta Mudik Gratis di Stasiun Pasar Senen

PT KAI Berangkatkan Kereta Mudik Gratis di Stasiun Pasar Senen

Megapolitan
Hari Pertama Penambahan Kereta Mudik, Stasiun Pasar Senen Banjir Penumpang

Hari Pertama Penambahan Kereta Mudik, Stasiun Pasar Senen Banjir Penumpang

Megapolitan
Gerbang Tol Karang Tengah Barat 1 Direlokasi dan Tambah Gardu

Gerbang Tol Karang Tengah Barat 1 Direlokasi dan Tambah Gardu

Megapolitan
Omzet Pedagang Tanah Abang Meroket Usai Aksi 22 Mei

Omzet Pedagang Tanah Abang Meroket Usai Aksi 22 Mei

Megapolitan
Masyarakat Bagikan Bunga kepada TNI-Polri di Sudirman-Thamrin

Masyarakat Bagikan Bunga kepada TNI-Polri di Sudirman-Thamrin

Megapolitan
Jalan Depan Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Jalan Depan Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Megapolitan
Menkes Imbau Sopir Kendaraan Angkutan Lebaran Berisitirahat Tiap 4 Jam

Menkes Imbau Sopir Kendaraan Angkutan Lebaran Berisitirahat Tiap 4 Jam

Megapolitan
150.000 Kendaraan Diprediksi Melintasi Tol Trans Jawa Setiap Hari Saat Musim Mudik

150.000 Kendaraan Diprediksi Melintasi Tol Trans Jawa Setiap Hari Saat Musim Mudik

Megapolitan
Cerita Rajab Bisa Kembali Berjualan Setelah Bertemu Jokowi

Cerita Rajab Bisa Kembali Berjualan Setelah Bertemu Jokowi

Megapolitan
Sandiaga Sebut Ada 50 Persen TPS yang Menyimpang Berdasarkan Laporan Masyarakat

Sandiaga Sebut Ada 50 Persen TPS yang Menyimpang Berdasarkan Laporan Masyarakat

Megapolitan
Pemudik Menggunakan Kereta Api Diprediksi Meningkat 3,9 Persen

Pemudik Menggunakan Kereta Api Diprediksi Meningkat 3,9 Persen

Megapolitan
Pria dalam Video Viral Dipukuli Polisi Bukan Harun Rasyid...

Pria dalam Video Viral Dipukuli Polisi Bukan Harun Rasyid...

Megapolitan

Close Ads X