Anies Putuskan Renegosiasi Kontrak untuk Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih

Kompas.com - 11/02/2019, 14:35 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  dalam konferensi pers bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/2/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan akan merenegosiasi kontrak pengelolaan air bersih di Jakarta dengan pihak swasta demi bisa mengambil alih pengelolaan air.

"Opsi yang disarankan oleh Tim Tata Kelola Air adalah pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata dan opsi itulah yang kami ikuti. Kami akan jalankan sesuai dengan rekomendasi tim tata kelola air," kata Anies dalam konferensi pers, Senin (11/2/2019).

Langkah perdata atau renegosiasi yang akan dilakukan, kata Anies, dimulai dengan head of agreement atau kesepakatan awal antara PAM Jaya dengan dua pihak swasta yaitu Palyja dan Aetra. Head of agreement diupayakan selesai dalam waktu sebulan.

Baca juga: Anies Dapat Informasi MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta

"Itu adalah kesepakatan awal sebelum ada atau perjanjian kerjasama, jadi nanti mengatur agendanya, apa saja yang diatur, apa saja yang akan dibicarakan," ujar Anies.

Terkait arah renegosiasi atau proses pengambilalihan, Direktur PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo mengatakan perlu ada kesepakatan dengan Palyja dan Aetra terlebih dahulu.

"Itu detailnya nanti, di HoA (head of agreement) kan," kata Priyatno.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan pengelolaan air minum di Jakarta kepada PT PAM Lyonnaise Haya (Palyja) dan PT Thames PAM Jaya (kini bernama PT Aetra Air Jakarta) sejak tahun 1997. Perjanjian ini berlangsung hingga 2023.

Kebijakan tersebut digugat oleh sekelompok warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) yang diajukan pada 22 November 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

KMMSAJ yang terdiri atas LBH Jakarta, ICW, KIARA, KRUHA, Solidaritas Perempuan, Koalisi Anti Utang, Walhi Jakarta, dan beberapa LSM lain mengajukan gugatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, dan PT Perusahaan Air Minum Jaya serta PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta sebagai pihak turut tergugat.

Pada 2017, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan swastanisasi itu disetop lewat putusan kasasi.

Direktur PAM Jaya kala itu, Erlan Hidayat, mengusulkan renegosiasi atau restrukturisasi kontrak dengan Palyja dan Aetra. Namun langkah ini ditolak Gubernur Anies Baswedan.

Anies kemudian membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang bertugas merumuskan kebijakan strategis sebagai dasar pengambilan keputusannya. Ia memastikan akan mengikuti keputusan MA di tingkat kasasi untuk menghentikan swastanisasi.

Namun salah satu tergugat dalam perkara itu, yaitu Kementerian Keuangan, tidak menerima putusan kasasi MA itu dan mengajukan peninjauan kembali (PK).

MA kemudian mengabulkan permohonan PK yang diajukan Kementerian Keuangan. Dengan demikian putusan sebelumnya dibatalkan. Putusan tersebut keluar pada 30 November 2018. Itu artinya, swastanisasi pengelolaan air di Jakarta tetap boleh dilanjutkan.

Baca juga: Menanti Langkah DKI Setelah MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air

 



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendak Buat Konten Video, Remaja Tewas Tertabrak Saat Adang Truk di Cisauk

Hendak Buat Konten Video, Remaja Tewas Tertabrak Saat Adang Truk di Cisauk

Megapolitan
Meningkat, Penjualan Daging Beku Jadi Peluang Bisnis Menggiurkan Saat Pandemi

Meningkat, Penjualan Daging Beku Jadi Peluang Bisnis Menggiurkan Saat Pandemi

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: Tambah 2.311 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2.770 Orang Berhasil Sembuh

UPDATE 5 Agustus: Tambah 2.311 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2.770 Orang Berhasil Sembuh

Megapolitan
Fakta Pemborosan Rp 7 Miliar Anggaran untuk Pengadaan Masker dan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI

Fakta Pemborosan Rp 7 Miliar Anggaran untuk Pengadaan Masker dan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI

Megapolitan
Tak Ditahan, Tersangka Kasus Pornografi Dinar Candy Hanya Dikenai Wajib Lapor

Tak Ditahan, Tersangka Kasus Pornografi Dinar Candy Hanya Dikenai Wajib Lapor

Megapolitan
Jadi Tersangka karena Berbikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Tidak Ditahan

Jadi Tersangka karena Berbikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Tidak Ditahan

Megapolitan
Polisi Gelar Vaksinasi di 24 Titik hingga 17 Agustus di Tangerang, Berikut Lokasinya

Polisi Gelar Vaksinasi di 24 Titik hingga 17 Agustus di Tangerang, Berikut Lokasinya

Megapolitan
Dinar Candy Jadi Tersangka Pornografi, Kapolres: Tak Mengindahkan Norma Budaya dan Agama

Dinar Candy Jadi Tersangka Pornografi, Kapolres: Tak Mengindahkan Norma Budaya dan Agama

Megapolitan
Pemkab Bekasi Terima Pasokan 46.000 Dosis Vaksin Covid-19

Pemkab Bekasi Terima Pasokan 46.000 Dosis Vaksin Covid-19

Megapolitan
Kenakan Bikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Dijerat UU Pornografi

Kenakan Bikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Dijerat UU Pornografi

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 197 Kasus Baru Covid-19, Totalnya Tembus 44.094

UPDATE 5 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 197 Kasus Baru Covid-19, Totalnya Tembus 44.094

Megapolitan
PT LRT Sediakan Ruang Swapulih untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

PT LRT Sediakan Ruang Swapulih untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Megapolitan
Komentar Wagub DKI soal Temuan BPK Ada Pemborosan Pengadaan Masker dan Rapid Tes Rp 6,9 M

Komentar Wagub DKI soal Temuan BPK Ada Pemborosan Pengadaan Masker dan Rapid Tes Rp 6,9 M

Megapolitan
Pakai Bikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Pornografi

Pakai Bikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Pornografi

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: Bertambah 189 Kasus Covid-19 di Tangsel, 683 Pasien Sembuh

UPDATE 5 Agustus: Bertambah 189 Kasus Covid-19 di Tangsel, 683 Pasien Sembuh

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X