Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengenal Jenis Polisi Tidur yang Sesuai Standar Pemerintah

Kompas.com - 11/02/2019, 16:53 WIB
Jimmy Ramadhan Azhari,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta menyebut, dasar pembuatan polisi tidur tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018, tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

"Itu Keputusan Menteri, Menteri kan menyusun secara teknis, jadi secara teknis itu kemiringan berapa tinggi berapa, begitu," kata Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan Christianto saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/2/2019).

Baca juga: Ingat, Masyarakat Harus Minta Izin Pemerintah untuk Bangun Polisi Tidur

Dalam Pasal 2 Permenhub 82/2018 tersebut, dijelaskan ada tiga jenis polisi tidur yang boleh dibangun di jalanan, yaitu Speed Bump, Speed Hump, dan Speed Table.

Polisi tidur jenis Speed Bump dikhususkan untuk area parkir, jalan privat, dan jalan di lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 kilometer per jam.

Jenis polisi tidur ini dibuat dengan ketinggian maksimal 12 sentimeter, lebar bagian atas minimal 15 sentimeter, serta kelandaian 15 persen.

Sementara polisi tidur jenis Speed Hump adalah yang boleh dibangun pada jalanan lokal dengan batas kecepatan maksimal 20 kilometer per jam.

Spesifikasi yang harus ditaati dalam membangun polisi tidur Speed Hump ialah ketinggian harus berkisar antara 5-9 sentimeter, lebar maksimal 39 sentimeter dengan kelandaian 50 persen.

Untuk polisi tidur jenis Speed Table, diperuntukan bagi kawasan penyeberangan dan jalan-jalan lokal yang memiliki batas kecepatan maksimal 40 kilometer per jam.

Speed Table harus dibuat dengan ketinggian maksimal 9 sentimeter, lebar 660 sentimeter dan kelandaian 15 persen.

Tak hanya itu, seluruh jenis polisi tidur wajib diwarnai dengan kombinasi hitam dan kuning atau putih.

Masyarakat yang berniat membangun polisi tidur di lokasinya bisa langsung melapor ke kantor Dishub setempat.

Baca juga: Warga yang Terganggu akan Polisi Tidur Bisa Lapor ke Kantor Camat

"Tinggal menyebutkan maksud dan tujuannya apa, latar belakang mau bangun polisi tidur kenapa," ujar Christianto.

Pihaknya kemudian akan membantu warga dengan memberi petunjuk jenis polisi tidur seperti apa yang cocok untuk dibangun pada lokasi itu sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penumpang Diminta Lapor jika Dapat Intimidasi Saat Pakai Taksi Online di Terminal Kampung Rambutan

Penumpang Diminta Lapor jika Dapat Intimidasi Saat Pakai Taksi Online di Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Supian Suri Siap Mundur dari PNS jika Jadi Cawalkot Depok 2024

Supian Suri Siap Mundur dari PNS jika Jadi Cawalkot Depok 2024

Megapolitan
Pencurian Gerobak Sampah di Depok, Modusnya Pura-pura Pinjam Buat Angkut Barang

Pencurian Gerobak Sampah di Depok, Modusnya Pura-pura Pinjam Buat Angkut Barang

Megapolitan
Terminal Kampung Rambutan Akui Kurang Sosialisasi soal Taksi 'Online' Boleh Angkut Penumpang

Terminal Kampung Rambutan Akui Kurang Sosialisasi soal Taksi "Online" Boleh Angkut Penumpang

Megapolitan
Bursa Pilkada 2024 Makin Ramai, Sekda Supian Suri Siap Maju Jadi Cawalkot Depok

Bursa Pilkada 2024 Makin Ramai, Sekda Supian Suri Siap Maju Jadi Cawalkot Depok

Megapolitan
Pengelola: Taksi Online Diperbolehkan Masuk ke Terminal Kampung Rambutan

Pengelola: Taksi Online Diperbolehkan Masuk ke Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Cianjur Masuk Aglomerasi Jakarta karena Menunjang Kebutuhan Air Minum

Cianjur Masuk Aglomerasi Jakarta karena Menunjang Kebutuhan Air Minum

Megapolitan
Cara Laporkan Saldo Terpotong Dua Kali Saat Naik Transjakarta

Cara Laporkan Saldo Terpotong Dua Kali Saat Naik Transjakarta

Megapolitan
Pedemo di Patung Kuda Akui Keputusan MK Soal Hasil Pilpres 2024 Sudah Inkracht

Pedemo di Patung Kuda Akui Keputusan MK Soal Hasil Pilpres 2024 Sudah Inkracht

Megapolitan
Resmi Ditutup, Jakarta Lebaran Fair Kedatangan 350.000 Pengunjung dengan Nilai Transaksi Ratusan Miliar

Resmi Ditutup, Jakarta Lebaran Fair Kedatangan 350.000 Pengunjung dengan Nilai Transaksi Ratusan Miliar

Megapolitan
Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga

Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga

Megapolitan
Wanita Tewas di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Pernah Ajak Suami 'Nyebur' Bareng

Wanita Tewas di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Pernah Ajak Suami "Nyebur" Bareng

Megapolitan
Diduga Copet Saat Demo, 2 Pria Dibawa ke Polsek Gambir

Diduga Copet Saat Demo, 2 Pria Dibawa ke Polsek Gambir

Megapolitan
Pekerja Harian Lepas di Bekasi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Atap Toko

Pekerja Harian Lepas di Bekasi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Atap Toko

Megapolitan
Keluarga ODGJ yang Bacok Pemilik Warung di Koja Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Keluarga ODGJ yang Bacok Pemilik Warung di Koja Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com