Kompas.com - 12/02/2019, 08:15 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  dalam konferensi pers bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/2/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/2/2019).

Anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum bentukan Anies, Nila Ardhianie menjelaskan jaminan keuntungan yang harus dibayar ke pihak swasta selama ini memberatkan DKI. DKI masih membayar keuntungan kepada Palyja, namun sudah tak lagi kepada Aetra.

"Ada kekurangan deviden itu yang harus dibayarkan oleh PAM Jaya. Nanti kalau PAM Jaya tidak bisa, itu harus ditanggung oleh Pemprov yang nilainya tidak sedikit, sampai triliun-triliunan. Kira-kira kurang lebihnya Rp 8,5 triliun," ujar Nila.

Direktur Amrta Institute itu merinci, dari Rp 8,5 triliun sebesar Rp 6,7 triliun untuk Palyja dan Rp 1,8 triliun untuk Aetra.

Di sisi lain, DKI tak bisa menambah layanan bagi warganya sebab Palyja dan Aetra punya hak eksklusivitas.

"Jadi memang keseluruhan layanan ada di tangan swasta. Lalu kemudian juga ada pasal yang mengatur mengenai self financing. Ini juga yang membuat pemerintah provinsi, (jika) mau menyalurkan dananya untuk membantu rakyatnya sendiri itu juga jadi sulit. Harus ada kesepakatannya dulu. Harus ada MoU begitu yang tidak mudah dilakukannya," ujar Nila.

Untuk itu, DKI akan mengambil alih pengelolaan air lewat langkah perdata. 

Pertama, renegosiasi bisa seputar pembelian saham Palyja dan Aetra.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami bisa beli sahamnya Palyja maupun Aetra. Ini tentu perlu proses pembicaraan yang juga tidak mudah," kata Nila dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: Ini 3 Langkah agar Pemprov DKI Bisa Mengelola Air Bersih di Jakarta

Opsi itu, menurut Nila, perlu ada kajian dan hitung-hitungan terlebih dahulu. Prosesnya juga harus dilakukan transparan.

Opsi kedua bisa dengan membuat perjanjian kerja sama (PKS) yang mengatur penghentian kontrak yang disepakati kedua belah pihak.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bruder Angelo Disidang karena Pencabulan Anak, Pengacara Korban: Ini Sejarah di Indonesia

Bruder Angelo Disidang karena Pencabulan Anak, Pengacara Korban: Ini Sejarah di Indonesia

Megapolitan
Pengelola Minimarket Minta Waktu Jalankan Seruan Gubernur soal Iklan Rokok

Pengelola Minimarket Minta Waktu Jalankan Seruan Gubernur soal Iklan Rokok

Megapolitan
KA Walahar, KA Jatiluhur, KA Siliwangi Kembali Beroperasi, Ini Syarat Calon Penumpang

KA Walahar, KA Jatiluhur, KA Siliwangi Kembali Beroperasi, Ini Syarat Calon Penumpang

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Ini Jadwal KA Lokal Walahar, Jatiluhur, dan Siliwangi

Kembali Beroperasi, Ini Jadwal KA Lokal Walahar, Jatiluhur, dan Siliwangi

Megapolitan
Mobil VW Terbakar di Perempatan Ragunan

Mobil VW Terbakar di Perempatan Ragunan

Megapolitan
Satpol PP Jakpus Tertibkan 45 Lokasi yang Terpasang Iklan Rokok

Satpol PP Jakpus Tertibkan 45 Lokasi yang Terpasang Iklan Rokok

Megapolitan
Pengacara Korban Berharap Bruder Angelo Dihukum Maksimal

Pengacara Korban Berharap Bruder Angelo Dihukum Maksimal

Megapolitan
Cara Anies Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Cara Anies Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Ini Lima Kawasan Prioritas Penataan Pemkot Jakbar

Ini Lima Kawasan Prioritas Penataan Pemkot Jakbar

Megapolitan
Produsen Tembakau Sintetis di Bogor Kemas Barang Siap Edar Dalam Bungkusan Pakan Burung

Produsen Tembakau Sintetis di Bogor Kemas Barang Siap Edar Dalam Bungkusan Pakan Burung

Megapolitan
Anies: 31.969 Jenazah Dimakamkan dengan Protokol Covid-19 Selama Pandemi

Anies: 31.969 Jenazah Dimakamkan dengan Protokol Covid-19 Selama Pandemi

Megapolitan
Data Kemendikbud: 25 Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka Ditemukan di Jakarta

Data Kemendikbud: 25 Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka Ditemukan di Jakarta

Megapolitan
Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Bocah Perempuan di Duren Sawit Berujung Damai

Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Bocah Perempuan di Duren Sawit Berujung Damai

Megapolitan
Upaya Pemkot Jakut Cegah Banjir, Pemetaan Titik Genangan hingga Siagakan Pompa Air

Upaya Pemkot Jakut Cegah Banjir, Pemetaan Titik Genangan hingga Siagakan Pompa Air

Megapolitan
Depok Dilanda Angin Puting Beliung, Pemkot Jaksel Bersiap Hadapi Cuaca Ekstrem

Depok Dilanda Angin Puting Beliung, Pemkot Jaksel Bersiap Hadapi Cuaca Ekstrem

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.