Warga Sekitar TPA Burangkeng Tak Dapat Uang Kompensasi, Ini Penjelasan Pemkab Bekasi

Kompas.com - 14/02/2019, 18:45 WIB
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Senin (21/1/2019).KOMPAS.com/DEAN PAHREVI Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Senin (21/1/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bekasi Dodi Agus mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan uang kompensasi kepada warga Desa Burangkeng yang terdampak sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng.

Hal itu dikatakan Dodi sebab uang kompensasi itu belum teranggarkan dalam APBD 2019 serta perencanaannya harus dipersiapkan secara matang.

Baca juga: Warga Sekitar TPA Burangkeng Bekasi Minta Penataan Lingkungan hingga Uang Bau

"Uang bau kami belum. Harapan saya sih harus ada, kasihan mereka. Tapi kan itu harus terorganisir, harus bersatu, bersama-sama dan enggak minta-minta gitu," kata Dodi saat dikonfirmasi, Kamis (14/2/2019).


Menurut Dodi, penganggaran uang kompensasi untuk warga Desa Burangkeng harus teroganisir dengan baik.

Pemerintah desa harus terlebih dahulu mendata jumlah warga yang terdampak langsung sampah dari TPA tersebut.

"Kan harus ada jalan yang di sana berapa yang diberi bantuan, nantinya mekanismenya. Bikin proposal dulu, kan begitu. Harus didata dulu jumlah yang terdampak dan bikin surat ke gubernur atau ke bupati, kan enak. Kalau pokok-pokoknya saya minta uang bau, sulit juga, serba salah. Itu kan harus dibahas," ujar Dodi.

Baca juga: Warga Sekitar TPA Burangkeng Bekasi Keluhkan Ketiadaan Fasilitas Kesehatan

Sebelumnya, Kepala Desa Burangkeng Nemin mengatakan, dirinya geram kepada Pemkab Bekasi yang tidak memprioritaskan dan memperhatikan kesejahteraan warga Desa Burangkeng yang terdampak langsung sampah dari TPA.

"Warga yang penting jalan, jembatan, dan itu kebutuhan TPA juga. Lalu itu masalah kompensasi. Ini tinggal kemauan Pemda saja, UU 28 Tahun 1998 itu kan dibolehkan bagi warga terkena dampak sampah dapat diberikan kompensasi. Bisa uang dan infrastruktur. Makannya Pemkab menyalahi UU itu," tutur Nemin.



Terkini Lainnya

Ini Rencana Pengaturan 'Contra Flow' dan 'One Way' di Jalan Tol pada Lebaran 2019

Ini Rencana Pengaturan "Contra Flow" dan "One Way" di Jalan Tol pada Lebaran 2019

Megapolitan
Proyek di Tol Jakarta-Cikampek Dihentikan selama Arus Lebaran 2019

Proyek di Tol Jakarta-Cikampek Dihentikan selama Arus Lebaran 2019

Megapolitan
PT KAI Berangkatkan Kereta Mudik Gratis di Stasiun Pasar Senen

PT KAI Berangkatkan Kereta Mudik Gratis di Stasiun Pasar Senen

Megapolitan
Hari Pertama Penambahan Kereta Mudik, Stasiun Pasar Senen Banjir Penumpang

Hari Pertama Penambahan Kereta Mudik, Stasiun Pasar Senen Banjir Penumpang

Megapolitan
Gerbang Tol Karang Tengah Barat 1 Direlokasi dan Tambah Gardu

Gerbang Tol Karang Tengah Barat 1 Direlokasi dan Tambah Gardu

Megapolitan
Omzet Pedagang Tanah Abang Meroket Usai Aksi 22 Mei

Omzet Pedagang Tanah Abang Meroket Usai Aksi 22 Mei

Megapolitan
Masyarakat Bagikan Bunga kepada TNI-Polri di Sudirman-Thamrin

Masyarakat Bagikan Bunga kepada TNI-Polri di Sudirman-Thamrin

Megapolitan
Jalan Depan Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Jalan Depan Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Megapolitan
Menkes Imbau Sopir Kendaraan Angkutan Lebaran Berisitirahat Tiap 4 Jam

Menkes Imbau Sopir Kendaraan Angkutan Lebaran Berisitirahat Tiap 4 Jam

Megapolitan
150.000 Kendaraan Diprediksi Melintasi Tol Trans Jawa Setiap Hari Saat Musim Mudik

150.000 Kendaraan Diprediksi Melintasi Tol Trans Jawa Setiap Hari Saat Musim Mudik

Megapolitan
Cerita Rajab Bisa Kembali Berjualan Setelah Bertemu Jokowi

Cerita Rajab Bisa Kembali Berjualan Setelah Bertemu Jokowi

Megapolitan
Sandiaga Sebut Ada 50 Persen TPS yang Menyimpang Berdasarkan Laporan Masyarakat

Sandiaga Sebut Ada 50 Persen TPS yang Menyimpang Berdasarkan Laporan Masyarakat

Megapolitan
Pemudik Menggunakan Kereta Api Diprediksi Meningkat 3,9 Persen

Pemudik Menggunakan Kereta Api Diprediksi Meningkat 3,9 Persen

Megapolitan
Pria dalam Video Viral Dipukuli Polisi Bukan Harun Rasyid...

Pria dalam Video Viral Dipukuli Polisi Bukan Harun Rasyid...

Megapolitan
Bambang Widjojanto Sebut soal Rezim Korup, Sandiaga: Ini Bentuk Kekhawatiran Masyarakat

Bambang Widjojanto Sebut soal Rezim Korup, Sandiaga: Ini Bentuk Kekhawatiran Masyarakat

Megapolitan

Close Ads X