Menengok Lahan Damkar di Rawamangun yang Diduduki Pemulung...

JAKARTA, KOMPAS.com - Lahan kosong di Rawamangun yang akan dibangun Kantor Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur terlihat diduduki warga yang sebagian besar pemulung.

Saat Kompas.com mendatangi lahan yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 001/014, Rawamangun, Jakarta Timur, lahan tersebut tampak ditutupi seng. 

Dari luar memang lahan tersebut tak terlihat. Namun, jika menengok melalui pintu, nampak lahan tersebut terlihat kumuh.

Baca juga: DKI Tak Jadi Bangun Kantor Damkar karena Lahan Dikuasai Pemulung

Beberapa gerobak tua diparkirkan di lahan seluas 9.820 meter tersebut.

Terlihat pula permukiman semipermanen yang terbuat dari kayu maupun triplek berjejer di lahan itu.

Selain itu, tampak sampah berserakan.

Pada salah satu pintu berwarna hijau tertulis "Tamu wajib lapor. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk".

Benar saja, saat Kompas.com mencoba masuk, seseorang langsung bertanya mengenai keperluan dan tujuan mendatangi tempat tersebut.

Jika tak ada kepentingan, maka langsung dicegat dan tak boleh masuk.

KOMPAS.com/Ryana Aryadita Lahan damkar di Rawamangun, Jakarta Timur yang kini dijadikan lahan pemulung, Rabu (20/2/2019)

"Setahu saya memang lahan damkar, tetapi sekarang mah sudah jadi tempat para pemulung," kata Suryati, di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (20/2/2019). 

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta batal membangun kantor pemadam kebakaran di Jakarta Timur lantaran lahannya diduduki pemulung.

Hal ini terungkap dalam rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta membahas anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan yang tidak terserap pada 2018.

"Jangan karena ditakut-takuti terus kita enggak jadi bangun. Ini, kan, gimana? Masa kalah sama pemulung?" kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Tandanan Daulay, Selasa (19/2/2019).

Padahal, anggaran pembangunan gedung kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur itu cukup besar, mencapai Rp 70,7 miliar. Lahannya sudah dibeli Pemprov DKI sejak 2010.

"Lokasi pembangunannya masih diduduki oleh pemulung, katanya kepolisian juga tidak mendukung rencana penertiban karena lahannya masih sengketa, padahal sudah clear," ujar Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Benny Agus Chandra.