Kompas.com - 25/02/2019, 11:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkonsultasi ke DPRD DKI sebelum mengumumkan tarif Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Pemprov DKI sudah menyiapkan sejumlah data soal tarif MRT fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk dikonsultasikan kepada anggota Dewan.

"Awal pekan ini kami akan mulai konsultasi pada Dewan. Tim sudah menyiapkan data-datanya, mereka nanti akan membicarakan dengan DPRD, baru kemudian nanti tarif diumumkan," kata Anies di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019).

Anies menyampaikan, penentuan tarif MRT Jakarta perlu dibahas bersama DPRD DKI mengingat tarif itu akan disubsidi APBD DKI Jakarta. Anies berharap pembahasan tarif bersama DPRD DKI tidak mengubah rencana pengoperasian perdana MRT Jakarta pada akhir Maret 2019.

Baca juga: 4 Fakta Mengenai MRT Jakarta yang Mulai Beroperasi Maret 2019

"Tarif angkutan umum di Jakarta ada unsur subsidinya dan subsidi itu diambil dari APBD. APBD diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif," kata Anies.

Jumat pekan lalu, Anies menyebut pembahasan tarif MRT Jakarta sudah final. Namun, dia belum mau mengumumkan tarif MRT.

"Tarif MRT sudah fase final, tinggal masalah pengumuman saja, tetapi sekarang sebelum data lengkap, saya tidak akan mengumumkan," ujar Anies.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengingatkan Anies untuk tidak mengumumkan tarif MRT dan light rail transit (LRT) Jakarta. Sebab, penetapan tarif dua moda transportasi massal tersebut harus mendapat persetujuan DPRD. Persetujuan DPRD diperlukan karena Pemprov DKI akan memberikan subsidi tarif dari APBD.

"Final apaan? Dia mau umumin sendiri? Ya enggak bisa. Belum bahas sama kami," kata Taufik.

Baca juga: MRT Jakarta Akan Dilengkapi Wi-Fi Gratis

PT MRT Jakarta sudah mengajukan hitungan tarif MRT Jakarta fase I dari konsultan sebesar Rp 8.500 dan Rp 10.000. Perhitungannya berdasarkan jarak tempuh dengan rata-rata 10 kilometer per perjalanan.

Dengan tarif Rp 8.500, subsidi yang harus digelontorkan Pemprov DKI per tahun Rp 365 miliar. Sementara dengan tarif Rp 10.000, subsidi yang harus dikeluarkan Rp 338 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara ke Perpustakaan Cikini: Cara Masuk, Reservasi, Daftar

Cara ke Perpustakaan Cikini: Cara Masuk, Reservasi, Daftar

Megapolitan
Rute Kereta Bogowonto dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Bogowonto dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
Belasan Kali Beraksi dalam Setengah Tahun, Komplotan Pencuri Motor di Kalideres Lihai Melarikan Diri

Belasan Kali Beraksi dalam Setengah Tahun, Komplotan Pencuri Motor di Kalideres Lihai Melarikan Diri

Megapolitan
Pengelola Tol Becakayu Berencana Pasang 4 CCTV di Simpang Presdo M Hasibuan

Pengelola Tol Becakayu Berencana Pasang 4 CCTV di Simpang Presdo M Hasibuan

Megapolitan
Polisi Periksa 3 Saksi Penemuan Jasad Bayi di Kontrakan Kawasan Ciracas

Polisi Periksa 3 Saksi Penemuan Jasad Bayi di Kontrakan Kawasan Ciracas

Megapolitan
Sepi Remaja 'SCBD', Kini Tidak Ada Lagi Aksi 'Citayam Fashion Week' di Dukuh Atas

Sepi Remaja "SCBD", Kini Tidak Ada Lagi Aksi "Citayam Fashion Week" di Dukuh Atas

Megapolitan
Pemotor Tewas Terlindas Setelah Gagal Salip Truk Trailer di Jalan RE Martadinata

Pemotor Tewas Terlindas Setelah Gagal Salip Truk Trailer di Jalan RE Martadinata

Megapolitan
'Branding' Rumah Sehat Tuai Kritik, Wagub DKI: Yang Penting Semua Punya Niat Baik

"Branding" Rumah Sehat Tuai Kritik, Wagub DKI: Yang Penting Semua Punya Niat Baik

Megapolitan
Pemprov DKI Janji Perketat Rekrutmen Anggota PPSU, Imbas Penganiayaan di Bangka Jaksel

Pemprov DKI Janji Perketat Rekrutmen Anggota PPSU, Imbas Penganiayaan di Bangka Jaksel

Megapolitan
Pergub Penggusuran Warisan Ahok Masih Hantui Warga, Tak Kunjung Dicabut oleh Anies

Pergub Penggusuran Warisan Ahok Masih Hantui Warga, Tak Kunjung Dicabut oleh Anies

Megapolitan
Dinkes Depok Targetkan 11.127 Nakes Bakal Terima Booster Kedua

Dinkes Depok Targetkan 11.127 Nakes Bakal Terima Booster Kedua

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Jual Saham PT Delta Djakarta, Wagub: Prosesnya Tidak Bisa Sepihak

Pemprov DKI Belum Jual Saham PT Delta Djakarta, Wagub: Prosesnya Tidak Bisa Sepihak

Megapolitan
Remaja Komplotan Begal Ditangkap di Jakut, Ini Modus Operandinya

Remaja Komplotan Begal Ditangkap di Jakut, Ini Modus Operandinya

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Mulai Proses Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat

Pemprov DKI Belum Mulai Proses Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat

Megapolitan
Ditetapkan sebagai Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo Siapkan Langkah Hukum

Ditetapkan sebagai Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo Siapkan Langkah Hukum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.