Fraksi-fraksi di DPRD Diminta Kirim Perwakilan di Pansus Cawagub DKI

Kompas.com - 21/03/2019, 09:43 WIB
(kiri ke kanan) Tiga kandidat wakil gubernur DKI Jakarta, Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurrahman Suhaimi di sela uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar di Hotel Aston, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (27/1/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARI(kiri ke kanan) Tiga kandidat wakil gubernur DKI Jakarta, Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurrahman Suhaimi di sela uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar di Hotel Aston, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (27/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi mengatakan ia telah mengirimkan surat ke seluruh fraksi di DPRD DKI Jakata terkait proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

Dalam surat itu, fraksi diminta mengirimkan perwakilannya untuk masuk ke dalam panitia khusus ( pansus) yang menentukan mekanisme pemilihan wagub.

"Sudah bikin nih, saya sudah paraf surat Pak Ketua (DPRD) ke fraksi-fraksi untuk mengirimkan usulan anggota jadi panitia pelaksana," ujar Yuliadi di DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: DPRD DKI Sepakat Bentuk Pansus Pemilihan Cawagub DKI

Pansus nantinya diisi maksimal 25 orang. Pembagiannya proporsional sesuai jumlah kursi tiap fraksi.

Total keseluruhan anggota DPRD DKI Jakarta untuk periode 2014-2019 sebanyak 106 kursi anggota dari 10 partai politik.

Sedangkan jumlah fraksi ada sembilan dari 10 partai politik. Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat dijadikan satu fraksi karena kursinya paling sedikit.

"PDI-P paling banyak perwakilannya di pansus," kata Yuliadi.

Yuliadi menargetkan, pekan depan para fraksi sudah menyerahkan nama anggotanya yang akan duduk di pansus.

"Setelah mereka terbentuk baru kami sampaikan di paripurna diumumkan, ini nama pansus. Baru mereka kerja," ujar dia.

Pansus pemilihan cawagub DKI bertugas untuk merumuskan tata tertib dan mekanisme pemilihan wagub pengganti Sandiaga Uno.

Baca juga: Proses Pemilihan Berbelit, DPRD Akan Bentuk Pansus Cawagub DKI

Setelah itu, proses berikutnya yakni menentukan jadwal pemilihan wagub dalam rapat paripurna DPRD DKI.

Adapun DPRD DKI Jakarta telah menerima surat berisi dua nama cawagub DKI Jakarta yang diusulkan Gerindra dan PKS dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 4 Maret 2019.

Dua nama itu yakni kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Perpanjang PSBB dan Masa Tanggap Darurat Covid-19

Depok Perpanjang PSBB dan Masa Tanggap Darurat Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 Mei: Bertambah 124 Kasus, Total 7.053 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 29 Mei: Bertambah 124 Kasus, Total 7.053 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang Akibatkan 2 Pohon Tumbang di Bogor

Hujan Deras dan Angin Kencang Akibatkan 2 Pohon Tumbang di Bogor

Megapolitan
Wali Kota Akui Kota Bekasi Belum Bebas Covid-19

Wali Kota Akui Kota Bekasi Belum Bebas Covid-19

Megapolitan
Masjid di Pancoran Gelar Shalat Jumat, Pemprov DKI: Semoga Tak Ada yang Terinfeksi

Masjid di Pancoran Gelar Shalat Jumat, Pemprov DKI: Semoga Tak Ada yang Terinfeksi

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

Megapolitan
Pohon Tumbang di Cipayung Timpa Mobil dan Rusak Instalasi Listrik

Pohon Tumbang di Cipayung Timpa Mobil dan Rusak Instalasi Listrik

Megapolitan
Batal Ditutup, Layanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Batal Ditutup, Layanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pengawasan Pasar Tradisional Diperketat Saat New Normal

Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pengawasan Pasar Tradisional Diperketat Saat New Normal

Megapolitan
Insentif Pemungutan Pajak PNS DKI Dipangkas, Tunjangan Transportasi Pejabat Dicoret

Insentif Pemungutan Pajak PNS DKI Dipangkas, Tunjangan Transportasi Pejabat Dicoret

Megapolitan
Era New Normal, Polisi Disiagakan Periksa Kedisiplinan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19

Era New Normal, Polisi Disiagakan Periksa Kedisiplinan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19

Megapolitan
Belum Ada Penumpang Bandara Soetta Tujuan Jakarta yang Tak Pegang SIKM

Belum Ada Penumpang Bandara Soetta Tujuan Jakarta yang Tak Pegang SIKM

Megapolitan
Semua Tempat Ibadah di DKI Akan Dibuka Saat New Normal Diterapkan

Semua Tempat Ibadah di DKI Akan Dibuka Saat New Normal Diterapkan

Megapolitan
'New Normal', Seluruh Rumah Ibadah di DKI Harus Terapkan Protokol Kesehatan

"New Normal", Seluruh Rumah Ibadah di DKI Harus Terapkan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Hasil Rapid Test, Seorang Pedagang Pasar Perumnas Klender Reaktif Covid-19

Hasil Rapid Test, Seorang Pedagang Pasar Perumnas Klender Reaktif Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X