Perpanjangan Rute MRT Butuh Rp 214 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan Rp 214 triliun untuk memperpanjang moda raya terpadu (MRT) hingga 223 kilometer.

Angka ini disampaikan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam paparannya di sidang pleno Musrenbang DKI 2019.

Angka itu, kata Bambang, sudah mencakup pembangunan infrastruktur hingga penyediaan kereta MRT.

"Iya tentunya itu pembangunan yang lengkap. Jadi sudah intinya sampai MRT siap dipakai," kata Bambang di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Baca juga: Anies: MRT Tempat Egaliter, Presiden Pun Berdiri

Bambang mengatakan, biaya yang besar itu sebenarnya bisa diperoleh DKI jika menjalin kerja sama dengan pihak swasta.

Pengembangan properti komersial atau transit oriented development (TOD) di stasiun bisa memberi pendanaan bagi MRT.

"Itu yang bisa dikerjasamakan langsung dengan swasta. Sedangkan MRT-nya sendiri utama operasinya itu bisa diselenggarakan dengan KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha)," ujar Bambang.

Baca juga: Demi Jaga Kebersihan, MRT Kini Sedia Tempat Sampah di Area Luar Stasiun

Saat ini MRT fase I baru melayani rute Lebak Bulus sampai Bundaran HI sepanjang 15,7 kilometer. MRT fase II dari Bundaran HI ke arah Kota rencananya akan dimulai pembangunannya dalam waktu dekat.

PT MRT Jakarta juga akan membangun MRT koridor timur-barat. Koridor ini rencananya terbentang dari Balaraja hingga Cikarang, melewati Ujung Menteng, Jakarta Timur, sampai ke Kalideres, Jakarta Barat.

Perpanjangan rute MRT Jakarta juga dilakukan dengan membangun jalur kereta layang atau loopline. Loopline dibagi menjadi dua, yakni dalam kota dan pinggir kota.

Sisanya, PT MRT Jakarta akan membangun jaringan pendukung MRT yang disebut crossing line atau diagonal line.