Soal Program SMA Gratis, Wali Kota Bekasi Minta Diajak Berunding oleh Ridwan Kamil

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mau berunding bersama dengan Pemerintah Kota Bekasi terkait rencana program gratis SMA/SMK negeri sederajat di Kota Bekasi.

Hal itu dikatakan Rahmat menyusul penolakan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait Pemkot Bekasi yang meminta kenaikan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB BBNKB) ke Pemprov Jawa Barat untuk menggratiskan SMA/SMK negeri sederajat di Kota Bekasi.

"Dipanggil wali kotanya (untuk berunding), jadi itu (permintaan kenaikan bagi hasil PKB BBNKB) hanya pembuka. Saya sudah bilang ke Pak Gubernur itu hanya membuka cara," kata Rahmat di Hutan Kota Bekasi, Kamis (11/4/2019).

Baca juga: 5 Fakta SMA Gratis di Kota Surabaya, Penjelasan Risma hingga Kritikan dari DPRD

Rahmat pun memahami bahwa sesuai aturan yang berlaku, porsi bagi hasil pajak kendaraan untuk daerah sebesar 30 persen dan provinsi 70 persen.

Kendati demikian, dia meminta Pemprov Jawa Barat memberikan opsi lain agar rencana penggratisan SMA/SMK negeri sederajat di Kota Bekasi bisa terealisasikan dengan terdapat andil dari Pemprov Jawa Barat.

Hal itu mengingat Kota Bekasi menyumbang total pendapatan dari pajak kendaraan terbesar di Jawa Barat yakni Rp 2 triliun.

"Kalau Pak Gubernur mengartikan pakai aturan itu memang enggak boleh kita juga tahu, tetapi pak Gubernur seharusnya ada perhatian lain dengan cara lain, orang sudah ngasih Rp 2 triliun kok harusnya ada dong perhatian lain," ujar Rahmat.

Adapun program pendidikan gratis 12 tahun di Kota Bekasi termasuk dalam 45 program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi lima tahun ke depan.

Baca juga: Soal Rencana SMA/SMK Gratis, Pepen Minta Ridwan Kamil Terbuka Hatinya

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menolak permintaan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang meminta kenaikan bagi hasil PKB BBNKB ke Provinsi Jawa Barat.

Ridwan mengatakan, usulan itu tak bisa diterima lantaran tak sesuai aturan.

"Masalahnya kalau dilakukan menabrak aturan. Jadi bukannya tidak mau duit rakyat kembali ke rakyat. Bekasi adalah rakyat Jabar juga, tapi kalau memberi kemudahan dengan melanggar regulasi kan tidak memungkinkan," kata Ridwan, Kamis (4/4/2019).

Pemprov Jawa Barat meminta Pemkot Bekasi mencari skema alternatif lain untuk mendapat tambahan anggaran, namun tidak dikaitkan dengab bagi hasil pajak kendaraan.

Ridwan pun juga membuka peluang lain untuk menambah anggaran Pemkot Bekasi. Caranya, dengan memberikan hibah. Namun, hal itu masih dalam kajian Pemprov Jawa Barat.