Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Rencana SMA/SMK Gratis, Pepen Minta Ridwan Kamil Terbuka Hatinya

Kompas.com - 02/04/2019, 14:22 WIB
Dean Pahrevi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, belum ada respons positif dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait rencana Pemkot Bekasi menggratiskan biaya sekolah SMA/SMK negeri sederajat di Kota Bekasi.

Rencana itu diusulkan sejak Rahmat dilantik sebagai Wali Kota Bekasi pada September 2018. 

Pemerintah Kota Bekasi juga sudah mengajukan penambahan dana perimbangan ke Pemprov Jabar.

Bahkan, Pemkot Bekasi juga sudah mengajukan perjanjian kerja sama (PKS) terkait penggratisan SMA/SMK negeri di Kota Bekasi tersebut.

"Sudah hampir 3 kali ya lebih, responsnya ya belum dijawab dan belum dipanggil wali kotanya (untuk bahas rencana tersebut). Pak Gubernur bilang Kota Bekasi juga adalah warga Jawa Barat, Pak Gubernur harus terbuka hatinya," kata Rahmat yang biasa dipanggil Pepen itu di Kantor Pemkot Bekasi, Selasa (2/4/2019).

Baca juga: Pemkot Bekasi Janji Operasikan Bus Sekolah Gratis

Menurut dia, Pemerintah Kota Bekasi merasa layak mengajukan dana tambahan itu karena Kota Bekasi menjadi daerah penyumbang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terbesar kedua di Jawa Barat.

Adapun total pendapatan PKB-BBNKB Kota Bekasi mencapai Rp 2 triliun.

Sesuai aturan yang berlaku, Pemkot Bekasi hanya mendapat 30 persen dari total pendapatan PKB-BBNKB, sedangkan 70 persennya masuk ke kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Pak Gubernur masih belum ada respect, saya sedang buat surat ke Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Bekasi), buat minta perubahan UUD pajak melalui Apeksi, Asosiasi pemerintah kota biar yang bagi hasil 70:30 itu, minimal bisa 60:40 atau 50:50," ujar Rahmat.

Rahmat ingin 10 persen atau 20 persen dari 70 persen jatah Pemprov Jawa Barat dari pendapatan PKB-BBNKB Kota Bekasi dialokasikan untuk menggratiskan biaya SMA/SMK negeri sederajat di Kota Bekasi.

Nantinya, dana itu untuk menambah anggaran uang sekolah yang telah disiapkan Pemkot Bekasi yakni, sebesar Rp 60 miliar.

Baca juga: Pemkot Bekasi Janji Operasikan Bus Sekolah Gratis

Dengan demikian, nantinya biaya SMA/SMK negeri di Kota Bekasi bisa gratis.

"Kita kan sudah sediakan nih Rp 60 miliaran, dari Jawa Barat berapa? Kalau ada (biaya) SMA reguler bayar Rp 300.000 dari pusat sudah dapat Rp 100.000, berarti sudah tinggal Rp 200.000. Kan bisa saja Pak Gubernur Rp 100.000, saya (Pemkot Bekasi) Rp 100.000, kan gratis," tutur Rahmat.

Adapun program pendidikan gratis 12 tahun di Kota Bekasi termasuk dalam 45 program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi lima tahun ke depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com