Penyebab Terbesar Banjir di Jakarta adalah Hilangnya Lahan Basah

Kompas.com - 03/05/2019, 22:07 WIB
Sampah menumpuk di Sungai Ciliwung, tepatnya di bawah jembatan Jalan Abdullah Syafei, Kampung Melayu, Jumat (26/4/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSampah menumpuk di Sungai Ciliwung, tepatnya di bawah jembatan Jalan Abdullah Syafei, Kampung Melayu, Jumat (26/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar arsitektur perkotaan Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah menyebutkan, penyebab utama terjadinya banjir Jakarta adalah hilangnya lahan-lahan basah di Jakarta.

Lahan-lahan basah tersebut antara lain berupa hutan bakau, rawa, persawahan yang kini telah beralih fungsi menjadi permukiman hingga pabrik dan pergudangan.

"Yang setiap tahun terjadi di Jakarta salah satunya disebabkan perubahan morfologi kota yang sudah terakumulasi. Di banyak lokasi, terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, lahan-lahan basah telah diurug untuk dibangun permukiman, pabrik, dan pergudangan," kata Jehansyah dalam diskusi 'Bagaimana Mengatasi Banjir Jakarta' di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).

Baca juga: Banjir di Jakarta Memakan Korban, 2 Orang Meninggal

Ia mengatakan, lahan-lahan basah di sepanjang bantaran sungai terus diduduki dan dibangun permukiman, baik formal maupun informal.

Konversi lahan basah yang semula berfungsi sebagai area retensi dan serapan air menjadi area perkotaan dibiarkan terus terjadi telah mengakibatkan luapan air yang semakin meningkat setiap musim hujan.

Lahan basah yang harus dimiliki Jakarta minimal 30 persen tetapi Jakarta kini hanya punya 5 persen.

"(Lahan basah) 30 persen dan itu ada di Jakarta Utara dan Barat. Tapi sudah alih fungsi, yang seharusnya 30 (persen) paling sekarang tinggal 5 persen," kata dia.

Menurut dia, hal ini mencerminkan gagalnya tata ruang Jakarta. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jakarta tidak diterapkan karena kalah dengan kepentingan bisnis. Tak heran jika banyak bangunan didirikan di atas lahan basah.

"Itu tidak disusun berlandaskan akar masalah dan tujuan pembangunan Jakarta secara objektif untuk kepentingan publik. Hampir semua peraturan di Jakarta bersifat tambal sulam karena hanya diatur berdasarkan SK Gubernur yang hanya menguntungkan para pengembang besar," ujar dia.

Baca juga: Antisipasi Banjir di Jakarta Kali Ini Diklaim Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Krisis akibat Covid-19, 73 Perusahaan di Kota Tangerang PHK 8.282 Karyawan

Krisis akibat Covid-19, 73 Perusahaan di Kota Tangerang PHK 8.282 Karyawan

Megapolitan
Ilham Bintang Salahkan Indosat dalam Kasus Pembobolan Rekeningnya

Ilham Bintang Salahkan Indosat dalam Kasus Pembobolan Rekeningnya

Megapolitan
Ilham Bintang Sempat Lapor Polisi Melbourne karena Duga Pembobol Rekeningnya Sindikat Internasional

Ilham Bintang Sempat Lapor Polisi Melbourne karena Duga Pembobol Rekeningnya Sindikat Internasional

Megapolitan
Dinkes Bantah Temuan di TPA Sumur Batu adalah Limbah Medis

Dinkes Bantah Temuan di TPA Sumur Batu adalah Limbah Medis

Megapolitan
Camat Sebut PPSU Pukul Anggota PJLP karena Tak Diberikan Video Rekaman

Camat Sebut PPSU Pukul Anggota PJLP karena Tak Diberikan Video Rekaman

Megapolitan
Anggota PPSU Perusak Kantor Satpel LH Mampang Tak dalam Kondisi Mabuk

Anggota PPSU Perusak Kantor Satpel LH Mampang Tak dalam Kondisi Mabuk

Megapolitan
PT MRT Jakarta hingga Jakpro Bakal Bentuk Perusahaan Patungan untuk Kelola Integrasi Tiket

PT MRT Jakarta hingga Jakpro Bakal Bentuk Perusahaan Patungan untuk Kelola Integrasi Tiket

Megapolitan
Update 8 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Tambah 344, 54 di Antaranya WNI yang Pulang dari Luar Negeri

Update 8 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Tambah 344, 54 di Antaranya WNI yang Pulang dari Luar Negeri

Megapolitan
Polisi Periksa 5 Saksi Peristiwa Perempuan Lompat dari Lantai 13 Hotel di Tanah Abang

Polisi Periksa 5 Saksi Peristiwa Perempuan Lompat dari Lantai 13 Hotel di Tanah Abang

Megapolitan
Kronologi Ilham Bintang Kehilangan Ratusan Juta Rupiah akibat Pembobolan Rekening

Kronologi Ilham Bintang Kehilangan Ratusan Juta Rupiah akibat Pembobolan Rekening

Megapolitan
CFD Bekasi Kembali Digelar Pekan Ini, Pemkot Akan Rapid Test 500 Pengunjung

CFD Bekasi Kembali Digelar Pekan Ini, Pemkot Akan Rapid Test 500 Pengunjung

Megapolitan
PPSU Rusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang Prapatan, Tiga Orang Luka-luka

PPSU Rusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang Prapatan, Tiga Orang Luka-luka

Megapolitan
Hasil Swab Test Keluar, 30 Petugas Puskesmas Sukapura Dinyatakan Negatif Covid-19

Hasil Swab Test Keluar, 30 Petugas Puskesmas Sukapura Dinyatakan Negatif Covid-19

Megapolitan
Kesal karena Direkam Saat Berkaraoke, 6 Anggota PPSU Merusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang

Kesal karena Direkam Saat Berkaraoke, 6 Anggota PPSU Merusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang

Megapolitan
Depo MRT Fase 2B Bakal Dibangun di Ancol Barat, Butuh Anggaran Rp 1,5 Triliun

Depo MRT Fase 2B Bakal Dibangun di Ancol Barat, Butuh Anggaran Rp 1,5 Triliun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X