Kompas.com - 03/05/2019, 22:07 WIB
Sampah menumpuk di Sungai Ciliwung, tepatnya di bawah jembatan Jalan Abdullah Syafei, Kampung Melayu, Jumat (26/4/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSampah menumpuk di Sungai Ciliwung, tepatnya di bawah jembatan Jalan Abdullah Syafei, Kampung Melayu, Jumat (26/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar arsitektur perkotaan Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah menyebutkan, penyebab utama terjadinya banjir Jakarta adalah hilangnya lahan-lahan basah di Jakarta.

Lahan-lahan basah tersebut antara lain berupa hutan bakau, rawa, persawahan yang kini telah beralih fungsi menjadi permukiman hingga pabrik dan pergudangan.

"Yang setiap tahun terjadi di Jakarta salah satunya disebabkan perubahan morfologi kota yang sudah terakumulasi. Di banyak lokasi, terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, lahan-lahan basah telah diurug untuk dibangun permukiman, pabrik, dan pergudangan," kata Jehansyah dalam diskusi 'Bagaimana Mengatasi Banjir Jakarta' di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).

Baca juga: Banjir di Jakarta Memakan Korban, 2 Orang Meninggal

Ia mengatakan, lahan-lahan basah di sepanjang bantaran sungai terus diduduki dan dibangun permukiman, baik formal maupun informal.

Konversi lahan basah yang semula berfungsi sebagai area retensi dan serapan air menjadi area perkotaan dibiarkan terus terjadi telah mengakibatkan luapan air yang semakin meningkat setiap musim hujan.

Lahan basah yang harus dimiliki Jakarta minimal 30 persen tetapi Jakarta kini hanya punya 5 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"(Lahan basah) 30 persen dan itu ada di Jakarta Utara dan Barat. Tapi sudah alih fungsi, yang seharusnya 30 (persen) paling sekarang tinggal 5 persen," kata dia.

Menurut dia, hal ini mencerminkan gagalnya tata ruang Jakarta. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jakarta tidak diterapkan karena kalah dengan kepentingan bisnis. Tak heran jika banyak bangunan didirikan di atas lahan basah.

"Itu tidak disusun berlandaskan akar masalah dan tujuan pembangunan Jakarta secara objektif untuk kepentingan publik. Hampir semua peraturan di Jakarta bersifat tambal sulam karena hanya diatur berdasarkan SK Gubernur yang hanya menguntungkan para pengembang besar," ujar dia.

Baca juga: Antisipasi Banjir di Jakarta Kali Ini Diklaim Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebagian Petugas RT/RW di Depok Minta Pungutan, Kantor Pos Klaim Penyaluran BST Door to Door

Sebagian Petugas RT/RW di Depok Minta Pungutan, Kantor Pos Klaim Penyaluran BST Door to Door

Megapolitan
BUMD Jaktour: Tersangka Kasus Korupsi Rp 5,1 Miliar Sudah Dipecat Sejak 2017

BUMD Jaktour: Tersangka Kasus Korupsi Rp 5,1 Miliar Sudah Dipecat Sejak 2017

Megapolitan
Sopir Isi Bahan Bakar, Uang Rp 20 Juta di Truk yang Akan Disetor ke Bos Digasak Maling

Sopir Isi Bahan Bakar, Uang Rp 20 Juta di Truk yang Akan Disetor ke Bos Digasak Maling

Megapolitan
Klik Link Ini untuk Cek Daftar Penerima Bansos Beras di Jakarta

Klik Link Ini untuk Cek Daftar Penerima Bansos Beras di Jakarta

Megapolitan
Antusiasnya Warga Warakas Ikut Vaksinasi, 300 Nomor Antrean Habis dalam Setengah Jam

Antusiasnya Warga Warakas Ikut Vaksinasi, 300 Nomor Antrean Habis dalam Setengah Jam

Megapolitan
Jadi Lokasi Pesta Ultah Juy Putri, Hotel Aston Imperial Bekasi Didenda Rp 17 Juta

Jadi Lokasi Pesta Ultah Juy Putri, Hotel Aston Imperial Bekasi Didenda Rp 17 Juta

Megapolitan
Diminta Perbanyak Tempat Karantina Terpusat, Wali Kota Tangsel: Rumah Lawan Covid-19 Masih Cukup

Diminta Perbanyak Tempat Karantina Terpusat, Wali Kota Tangsel: Rumah Lawan Covid-19 Masih Cukup

Megapolitan
Pemprov DKI Tambah Aturan PPKM: Makan di Warteg Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin Covid-19

Pemprov DKI Tambah Aturan PPKM: Makan di Warteg Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin Covid-19

Megapolitan
Polisi Amankan Seorang Remaja yang Tawuran di Sawah Besar

Polisi Amankan Seorang Remaja yang Tawuran di Sawah Besar

Megapolitan
Gara-gara Geberan Motor, Tawuran Pecah di Sawah Besar Jakpus

Gara-gara Geberan Motor, Tawuran Pecah di Sawah Besar Jakpus

Megapolitan
Gelar Pesta Ultah Saat PPKM, Seleb TikTok Juy Putri Didenda Rp 12 Juta, Tamu Kena Denda Rp 2 Juta

Gelar Pesta Ultah Saat PPKM, Seleb TikTok Juy Putri Didenda Rp 12 Juta, Tamu Kena Denda Rp 2 Juta

Megapolitan
Mayoritas Warga Kota Bogor yang Meninggal Saat Isoman Belum Divaksin

Mayoritas Warga Kota Bogor yang Meninggal Saat Isoman Belum Divaksin

Megapolitan
Puluhan Saksi Diperiksa dalam Kasus Penimbunan Obat Covid-19 PT ASA, dari Dirut hingga Apoteker

Puluhan Saksi Diperiksa dalam Kasus Penimbunan Obat Covid-19 PT ASA, dari Dirut hingga Apoteker

Megapolitan
Belum Lengkap, Berkas Perkara Kasus Narkoba Eks Karutan Depok Dikembalikan Jaksa ke Penyidik

Belum Lengkap, Berkas Perkara Kasus Narkoba Eks Karutan Depok Dikembalikan Jaksa ke Penyidik

Megapolitan
Keterisian ICU di Jakarta Masih Tinggi, Tersisa 172 Tempat Tidur

Keterisian ICU di Jakarta Masih Tinggi, Tersisa 172 Tempat Tidur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X