DKI Hapus Surat Keterangan Domisili Usaha

Kompas.com - 09/05/2019, 20:04 WIB
Unit Pelayanan PTSP Kecamatan Kembangan membuka layanan PTSP Goes to Mall yang diadakan di Puri Indah Mall setiap Rabu pada minggu ke-4 setiap bulannya, seperti pada Rabu (28/11/2018). Kompas.com/RIMA WAHYUNINGRUMUnit Pelayanan PTSP Kecamatan Kembangan membuka layanan PTSP Goes to Mall yang diadakan di Puri Indah Mall setiap Rabu pada minggu ke-4 setiap bulannya, seperti pada Rabu (28/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Agus Candra mengatakan, pihaknya telah menghapuskan surat keterangan domisili usaha (SKDU) dan surat keterangan domisili perusahaan (SKDP).

Penghapusan ini untuk memangkas proses perizinan usaha.

"Bukti komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menciptakan iklim kemudahan berusaha, maka telah ditetapkan pelayanan SKDP dan SKDU dihapuskan sebagai bentuk penyederhanaan prosedur proses perizinan usaha," ujar Benni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/5/2019).

Baca juga: Jengkel Perizinan Lambat, Jokowi Bilang Kalau di Tingkat Provinsi Saya Layani Sendiri

Dengan dipangkasnya SKDU dan SKDP, pengusaha cukup menggunakan surat izin usaha perdagangan (SIUP), izin usaha jasa konstruksi (IUJK), tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) dan dokumen izin/non-izin lainnya ketika diminta melampirkan surat keterangan domisili oleh instansi atau pun lembaga lain untuk keperluan administrasi tertentu.
 
"Kebijakan penghapusan SKDP dan SKDU ini telah melalui berbagai pertimbangan dan kajian agar memudahkan warga dalam mengurus perizinan usaha di Jakarta dan diharapkan dapat meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia," kata Benni.

Menurut dia, selama ini SKDP dan SKDU kerap dijadikan salah satu persyaratan administrasi pada lembaga maupun instansi lain.

Sebab, di beberapa daerah di Indonesia, kewenangan perizinan usaha dan SKDP/SKDU berada pada dua instansi yang berbeda yaitu izin usaha dikeluarkan oleh instansi perizinan, dan SKDP/SKDU dikeluarkan oleh pimpinan wilayah/ kelurahan setempat.

Baca juga: Polda Jatim: Putra Risma Tak Terlibat Perizinan Proyek di Jalan Raya Gubeng

Sementara itu, di wilayah DKI Jakarta, kewenangan penerbitan perizinan dan non-perizinan berada pada DPMPTSP.

Benni pun menjamin dokumen yang diterbitkan DPMPTSP sudah melalui penelitian dan pemeriksaan yang cermat.

"Sehingga dokumen SKDP dan SKDU per Mei 2019, kami tiadakan, pelaku usaha cukup mengajukan perizinan dalam melakukan kegiatan usaha di Jakarta,” ujar Benni.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar 49 Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridenfikasi

Daftar 49 Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridenfikasi

Megapolitan
Banjir Mulai Surut, Ruas Jalan di Bekasi Sudah Bisa Dilewati Kendaraan

Banjir Mulai Surut, Ruas Jalan di Bekasi Sudah Bisa Dilewati Kendaraan

Megapolitan
Minggu Sore, 10 Lokasi di Jakut dan Jaktim Tergenang Air

Minggu Sore, 10 Lokasi di Jakut dan Jaktim Tergenang Air

Megapolitan
Banjir Melanda 6 Kecamatan di Bekasi, Ketinggian Air Sempat Mencapai 1,2 Meter di Pondok Gede

Banjir Melanda 6 Kecamatan di Bekasi, Ketinggian Air Sempat Mencapai 1,2 Meter di Pondok Gede

Megapolitan
Tiga Hari Dibuka, Sudah 86 Jenazah Dimakamkan di TPU Bambu Apus dengan Protap Covid-19

Tiga Hari Dibuka, Sudah 86 Jenazah Dimakamkan di TPU Bambu Apus dengan Protap Covid-19

Megapolitan
Hujan Deras, Beberapa Perumahan dan Ruas Jalan di Bekasi Banjir

Hujan Deras, Beberapa Perumahan dan Ruas Jalan di Bekasi Banjir

Megapolitan
Daftar 25 Kelurahan di Jakarta dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Jagakarsa 312 Kasus

Daftar 25 Kelurahan di Jakarta dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Jagakarsa 312 Kasus

Megapolitan
Hujan Deras Sejak Minggu Pagi, 10 Lokasi di Jakarta Tergenang Air

Hujan Deras Sejak Minggu Pagi, 10 Lokasi di Jakarta Tergenang Air

Megapolitan
Imbas RS Penuh, Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Tangsel Meningkat

Imbas RS Penuh, Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Tangsel Meningkat

Megapolitan
Kasudin Dukcapil Jakpus Meninggal Dunia, Wagub DKI Sampaikan Belasungkawa

Kasudin Dukcapil Jakpus Meninggal Dunia, Wagub DKI Sampaikan Belasungkawa

Megapolitan
Ruang ICU Penuh, Wakil Wali Kota Tangsel: Masyarakat Jangan Sakit

Ruang ICU Penuh, Wakil Wali Kota Tangsel: Masyarakat Jangan Sakit

Megapolitan
PPKM di Tangsel Belum Maksimal, Tingkat Kedisiplinan Masyarakat Tak Sesuai Target

PPKM di Tangsel Belum Maksimal, Tingkat Kedisiplinan Masyarakat Tak Sesuai Target

Megapolitan
Anies Minta Pusat Ambil Alih Penangangan Covid-19 di Jabodetabek: Didukung Depok-Tangsel, Dipertanyakan Bogor

Anies Minta Pusat Ambil Alih Penangangan Covid-19 di Jabodetabek: Didukung Depok-Tangsel, Dipertanyakan Bogor

Megapolitan
Upaya Pemkot Tangsel agar Lepas dari Ancaman Kolapsnya RS Covid-19

Upaya Pemkot Tangsel agar Lepas dari Ancaman Kolapsnya RS Covid-19

Megapolitan
Kerumunan Klub Motor di Flyover Rasuna Said Sempat Tutup Dua Lajur Jalan

Kerumunan Klub Motor di Flyover Rasuna Said Sempat Tutup Dua Lajur Jalan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X