DKI Hapus Surat Keterangan Domisili Usaha

Kompas.com - 09/05/2019, 20:04 WIB
Unit Pelayanan PTSP Kecamatan Kembangan membuka layanan PTSP Goes to Mall yang diadakan di Puri Indah Mall setiap Rabu pada minggu ke-4 setiap bulannya, seperti pada Rabu (28/11/2018). Kompas.com/RIMA WAHYUNINGRUMUnit Pelayanan PTSP Kecamatan Kembangan membuka layanan PTSP Goes to Mall yang diadakan di Puri Indah Mall setiap Rabu pada minggu ke-4 setiap bulannya, seperti pada Rabu (28/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Agus Candra mengatakan, pihaknya telah menghapuskan surat keterangan domisili usaha (SKDU) dan surat keterangan domisili perusahaan (SKDP).

Penghapusan ini untuk memangkas proses perizinan usaha.

"Bukti komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menciptakan iklim kemudahan berusaha, maka telah ditetapkan pelayanan SKDP dan SKDU dihapuskan sebagai bentuk penyederhanaan prosedur proses perizinan usaha," ujar Benni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/5/2019).

Baca juga: Jengkel Perizinan Lambat, Jokowi Bilang Kalau di Tingkat Provinsi Saya Layani Sendiri

Dengan dipangkasnya SKDU dan SKDP, pengusaha cukup menggunakan surat izin usaha perdagangan (SIUP), izin usaha jasa konstruksi (IUJK), tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) dan dokumen izin/non-izin lainnya ketika diminta melampirkan surat keterangan domisili oleh instansi atau pun lembaga lain untuk keperluan administrasi tertentu.
 
"Kebijakan penghapusan SKDP dan SKDU ini telah melalui berbagai pertimbangan dan kajian agar memudahkan warga dalam mengurus perizinan usaha di Jakarta dan diharapkan dapat meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia," kata Benni.

Menurut dia, selama ini SKDP dan SKDU kerap dijadikan salah satu persyaratan administrasi pada lembaga maupun instansi lain.

Sebab, di beberapa daerah di Indonesia, kewenangan perizinan usaha dan SKDP/SKDU berada pada dua instansi yang berbeda yaitu izin usaha dikeluarkan oleh instansi perizinan, dan SKDP/SKDU dikeluarkan oleh pimpinan wilayah/ kelurahan setempat.

Baca juga: Polda Jatim: Putra Risma Tak Terlibat Perizinan Proyek di Jalan Raya Gubeng

Sementara itu, di wilayah DKI Jakarta, kewenangan penerbitan perizinan dan non-perizinan berada pada DPMPTSP.

Benni pun menjamin dokumen yang diterbitkan DPMPTSP sudah melalui penelitian dan pemeriksaan yang cermat.

"Sehingga dokumen SKDP dan SKDU per Mei 2019, kami tiadakan, pelaku usaha cukup mengajukan perizinan dalam melakukan kegiatan usaha di Jakarta,” ujar Benni.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Walhi Sebut Reklamasi Ancol Sama dengan 17 Pulau, Tetap Eksploitasi Teluk Jakarta

Walhi Sebut Reklamasi Ancol Sama dengan 17 Pulau, Tetap Eksploitasi Teluk Jakarta

Megapolitan
Sedang Menyapu, Petugas PPSU Temukan Jenazah Bayi di Cengkareng

Sedang Menyapu, Petugas PPSU Temukan Jenazah Bayi di Cengkareng

Megapolitan
Gereja Katedral Jakarta Kembali Gelar Misa Langsung

Gereja Katedral Jakarta Kembali Gelar Misa Langsung

Megapolitan
Polisi Usut Pengadangan Ambulans oleh Pengendara Motor di Depok

Polisi Usut Pengadangan Ambulans oleh Pengendara Motor di Depok

Megapolitan
Sejumlah Wilayah Jakarta Barat Alami Gangguan Pasokan Air Palyja

Sejumlah Wilayah Jakarta Barat Alami Gangguan Pasokan Air Palyja

Megapolitan
Anies Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Terkait Penerbitan e-KTP Djoko Tjandra

Anies Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Terkait Penerbitan e-KTP Djoko Tjandra

Megapolitan
Penjelasan Anies Terkait Reklamasi Ancol, Klaim Cegah Banjir hingga soal Janji Kampanye

Penjelasan Anies Terkait Reklamasi Ancol, Klaim Cegah Banjir hingga soal Janji Kampanye

Megapolitan
Teka-teki Kasus Kematian Editor Metro TV

Teka-teki Kasus Kematian Editor Metro TV

Megapolitan
Dua Kali Lonjakan Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta dalam Sepekan Terakhir

Dua Kali Lonjakan Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta dalam Sepekan Terakhir

Megapolitan
Taksi Online Terbakar Saat Tunggu Penumpang

Taksi Online Terbakar Saat Tunggu Penumpang

Megapolitan
Terkait Izin Reklamasi, Anies Sebut Ancol Akan Jadi Pusat Wisata di Asia

Terkait Izin Reklamasi, Anies Sebut Ancol Akan Jadi Pusat Wisata di Asia

Megapolitan
Jelang Pembukaan Gereja, KAJ Siapkan Protokol Kesehatan Umat

Jelang Pembukaan Gereja, KAJ Siapkan Protokol Kesehatan Umat

Megapolitan
Anies Sebut Ada Unsur Hilangnya Hajat Hidup Nelayan pada Reklamasi Sebelumnya

Anies Sebut Ada Unsur Hilangnya Hajat Hidup Nelayan pada Reklamasi Sebelumnya

Megapolitan
Viral Pengendara Motor Cekcok dengan Sopir Ambulans di Depok, Ini Penjelasan Polisi

Viral Pengendara Motor Cekcok dengan Sopir Ambulans di Depok, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
Ini Alasan Anies Beri Izin Reklamasi Seluas 155 Hektar untuk Ancol?

Ini Alasan Anies Beri Izin Reklamasi Seluas 155 Hektar untuk Ancol?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X