Jaksa Tolak Seluruh Pleidoi Ratna Sarumpaet

Kompas.com - 21/06/2019, 16:28 WIB
Terdakwa kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet menjalani agenda pembacaan replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanTerdakwa kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet menjalani agenda pembacaan replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) Reza Murdani menolak seluruh dalil pleidoi/nota pembelaan terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks, Ratna Sarumpaet dalam agenda pembacaan replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019) siang.

"Apa yang didalilkan penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya tidak berdasar, sehingga harus ditolak. Semua hal yang penuntut umum nyatakan telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terang dan nyata," ujar Reza membacakan repliknya di hadapan sidang.

Salah satu dalil yang ditolak ialah pernyataan penasihat hukum Ratna dalam pleidoinya yang menyebut, tidak tepat jika kliennya dikenakan Pasal 14 Ayat 1 Nomor 1 Undang-undang Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Baca juga: Ratna Sarumpaet Kembali Sebut Kebohongannya Tak Timbulkan Keonaran

Penasihat hukum Ratna menganggap, sudah ada aturan baru yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Namun, merujuk keterangan ahli hukum pidana, Merti Rahmawati Argo, Reza menilai bahwa UU Penyiaran hanya khusus dilakukan di media sosial atau media penyiaran.

Adapun penyiaran yang dimaksud di dalam Pasal 14 Ayat 1 Nomor 1 Undang-undang Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana memiliki pengertian memberitahu.

"Perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan kami," ujarnya.

Baca juga: Ratna Sarumpaet: Aku Mau Istirahat Saja Mengurus Cucu, Kapok

Reza juga menolak dalil penasihat hukum Ratna Sarumpaet yang meragukan objektivitas sejumlah saksi berlatar belakang penyidik yang dihadirkan JPU dalam nota pembelaan yang dibacakan Selasa (18/6/2019) silam.

"Tidak ada ketentuan yang mengatur dalam KUHAP yang melarang penyidik diminta keterangan sebagai saksi. Faktanya, banyak perkara lain di mana penyidik sebagai saksi, misalnya saja dalam perkara narkotika," kata Reza.

Dia juga menolak pernyataan penasihat hukum Ratna bahwa pengertian keonaran dalam tindak pidana dalam Pasal 14 Ayat 1 Nomor 1 Undang-undang Tahun 1946 tidak boleh multitafsir.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Pasar Mayestik, Pasar Jaya Diminta Tidak Tutupi Informasi Pedagang Terpapar Covid-19

Polemik Pasar Mayestik, Pasar Jaya Diminta Tidak Tutupi Informasi Pedagang Terpapar Covid-19

Megapolitan
Penumpang KRL Tak Tertib hingga Rusak Pagar, PT KCI Tutup Akses Selatan Stasiun Tanah Abang

Penumpang KRL Tak Tertib hingga Rusak Pagar, PT KCI Tutup Akses Selatan Stasiun Tanah Abang

Megapolitan
Ledakan di Tempat Laundry Bintaro, Diduga akibat Tabung Gas Bocor

Ledakan di Tempat Laundry Bintaro, Diduga akibat Tabung Gas Bocor

Megapolitan
Jasa Marga Targetkan Tol Kunciran-Bandara Soetta Beroperasi Akhir 2020

Jasa Marga Targetkan Tol Kunciran-Bandara Soetta Beroperasi Akhir 2020

Megapolitan
Bangunan Liar di Sekitar Danau Sunter Dibongkar untuk Bikin Jogging Track

Bangunan Liar di Sekitar Danau Sunter Dibongkar untuk Bikin Jogging Track

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Sunter Agung Tinggi, Lurah: Beberapa Tertular dari Lingkungan Kerja

Kasus Covid-19 di Sunter Agung Tinggi, Lurah: Beberapa Tertular dari Lingkungan Kerja

Megapolitan
Masa Pandemi, Siswa SD dan SMP di Kota Tangerang Dapat Pelajaran Bercocok Tanam dan Wirausaha

Masa Pandemi, Siswa SD dan SMP di Kota Tangerang Dapat Pelajaran Bercocok Tanam dan Wirausaha

Megapolitan
Struktur Bata Berbentuk Lorong yang Diduga Bangunan Kuno Ditemukan di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Struktur Bata Berbentuk Lorong yang Diduga Bangunan Kuno Ditemukan di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Megapolitan
3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel Ditangkap

3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel Ditangkap

Megapolitan
Tangerang Raya, Bekasi, dan Bogor Masuk Zona Oranye, Apa Artinya?

Tangerang Raya, Bekasi, dan Bogor Masuk Zona Oranye, Apa Artinya?

Megapolitan
Polisi Tunggu Kajian Pemprov DKI soal Wacana Ganjil Genap 24 Jam

Polisi Tunggu Kajian Pemprov DKI soal Wacana Ganjil Genap 24 Jam

Megapolitan
JPU Akan Hadirkan 3 Saksi Memberatkan untuk Putra Siregar

JPU Akan Hadirkan 3 Saksi Memberatkan untuk Putra Siregar

Megapolitan
Polisi Akan Panggil Selegram Berinisial HB dan GD yang Bantu Promosikan Klinik Dokter Gigi Gadungan

Polisi Akan Panggil Selegram Berinisial HB dan GD yang Bantu Promosikan Klinik Dokter Gigi Gadungan

Megapolitan
Pemerkosa di Bintaro Akui Batalkan Niat Mencuri karena Tak Tahan Nafsu dengan Korban

Pemerkosa di Bintaro Akui Batalkan Niat Mencuri karena Tak Tahan Nafsu dengan Korban

Megapolitan
Margo City: Giant Sudah Lapor Satgas soal Pegawai Terindikasi Positif Covid-19

Margo City: Giant Sudah Lapor Satgas soal Pegawai Terindikasi Positif Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X