Jaksa Tolak Seluruh Pleidoi Ratna Sarumpaet

Kompas.com - 21/06/2019, 16:28 WIB
Terdakwa kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet menjalani agenda pembacaan replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanTerdakwa kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet menjalani agenda pembacaan replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) Reza Murdani menolak seluruh dalil pleidoi/nota pembelaan terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks, Ratna Sarumpaet dalam agenda pembacaan replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019) siang.

"Apa yang didalilkan penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya tidak berdasar, sehingga harus ditolak. Semua hal yang penuntut umum nyatakan telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terang dan nyata," ujar Reza membacakan repliknya di hadapan sidang.

Salah satu dalil yang ditolak ialah pernyataan penasihat hukum Ratna dalam pleidoinya yang menyebut, tidak tepat jika kliennya dikenakan Pasal 14 Ayat 1 Nomor 1 Undang-undang Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Baca juga: Ratna Sarumpaet Kembali Sebut Kebohongannya Tak Timbulkan Keonaran


Penasihat hukum Ratna menganggap, sudah ada aturan baru yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Namun, merujuk keterangan ahli hukum pidana, Merti Rahmawati Argo, Reza menilai bahwa UU Penyiaran hanya khusus dilakukan di media sosial atau media penyiaran.

Adapun penyiaran yang dimaksud di dalam Pasal 14 Ayat 1 Nomor 1 Undang-undang Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana memiliki pengertian memberitahu.

"Perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan kami," ujarnya.

Baca juga: Ratna Sarumpaet: Aku Mau Istirahat Saja Mengurus Cucu, Kapok

Reza juga menolak dalil penasihat hukum Ratna Sarumpaet yang meragukan objektivitas sejumlah saksi berlatar belakang penyidik yang dihadirkan JPU dalam nota pembelaan yang dibacakan Selasa (18/6/2019) silam.

"Tidak ada ketentuan yang mengatur dalam KUHAP yang melarang penyidik diminta keterangan sebagai saksi. Faktanya, banyak perkara lain di mana penyidik sebagai saksi, misalnya saja dalam perkara narkotika," kata Reza.

Dia juga menolak pernyataan penasihat hukum Ratna bahwa pengertian keonaran dalam tindak pidana dalam Pasal 14 Ayat 1 Nomor 1 Undang-undang Tahun 1946 tidak boleh multitafsir.

Halaman:


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akhir Pekan di Bogor, Menyusuri Kampung Tematik Ala Kota Tua di Jepang

Akhir Pekan di Bogor, Menyusuri Kampung Tematik Ala Kota Tua di Jepang

Megapolitan
5 Kesulitan yang Dihadapi Lies karena Pertahankan Rumah di Tengah Apartemen Mewah

5 Kesulitan yang Dihadapi Lies karena Pertahankan Rumah di Tengah Apartemen Mewah

Megapolitan
Cerita Pemilik Rumah Reyot di Dalam Kompleks Apartemen Mewah, Diteror Preman agar Pindah

Cerita Pemilik Rumah Reyot di Dalam Kompleks Apartemen Mewah, Diteror Preman agar Pindah

Megapolitan
Ironi Rumah Reyot di Tengah Apartemen Mewah di Thamrin...

Ironi Rumah Reyot di Tengah Apartemen Mewah di Thamrin...

Megapolitan
Mantan Pekerja di Pembakaran Arang di Cilincing Diusulkan Jadi PPSU

Mantan Pekerja di Pembakaran Arang di Cilincing Diusulkan Jadi PPSU

Megapolitan
Satpol PP Akui Banyak PSK Berpangkal di Taman Tubagus Angke

Satpol PP Akui Banyak PSK Berpangkal di Taman Tubagus Angke

Megapolitan
Dari 50 DPRD Tangsel, Hampir Setengahnya Gadaikan SK ke Bank BJB

Dari 50 DPRD Tangsel, Hampir Setengahnya Gadaikan SK ke Bank BJB

Megapolitan
Ini Alasan Jakarta Dipilih Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Ini Alasan Jakarta Dipilih Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Tes Laboratorium Sebelum Tetapkan Tersangka Kasus Industri Peleburan Alumunium

Polisi Tunggu Hasil Tes Laboratorium Sebelum Tetapkan Tersangka Kasus Industri Peleburan Alumunium

Megapolitan
Gugup Saat Laporan, Rico Ceper Tabrak Mobil di Polsek Pondok Aren

Gugup Saat Laporan, Rico Ceper Tabrak Mobil di Polsek Pondok Aren

Megapolitan
Kondom Bekas dan Tisu Magic Berserekan di Taman Tubagus Angke

Kondom Bekas dan Tisu Magic Berserekan di Taman Tubagus Angke

Megapolitan
Jalan Panjang Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Jalan Panjang Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Megapolitan
BERITA FOTO: Rumah Reyot di Tengah Apartemen Mewah Thamrin Executive Residence

BERITA FOTO: Rumah Reyot di Tengah Apartemen Mewah Thamrin Executive Residence

Megapolitan
BERITA FOTO: Bentrok Pengunjuk Rasa dengan Polisi di Depan KPK

BERITA FOTO: Bentrok Pengunjuk Rasa dengan Polisi di Depan KPK

Berita Foto
Pengelola: Keberadaan Rumah Tua di Apartemen Thamrin Executive Residence Tak Mengganggu

Pengelola: Keberadaan Rumah Tua di Apartemen Thamrin Executive Residence Tak Mengganggu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X