Wali Kota Depok: Percuma UN Belajar Sungguh-sungguh kalau Tak Dapat Sekolah karena Rumah Jauh

Kompas.com - 21/06/2019, 20:49 WIB
Sejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYASejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019.
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menilai, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ( PPDB) tingkat SMA seolah tidak memberi apresiasi kepada siswa yang mendapatkan nilai ujian nasional tinggi.

“Percuma saja UN belajar dengan sungguh-sungguh apabila tidak dapat SMA negeri karena alasan rumah dengan sekolahnya tidak dekat,” ucap Idris di Balai Kota, Kamis (20/6/2019).

Ia mengatakan, ada dua hal yang harus dilakukan untuk mengimbangi sistem zonasi ini, salah satunya membangun SMA negeri di setiap kelurahan.

Jika fasilitas di semua sekolah sudah sama standarnya, kata dia, baru sistem ini bisa dijalankan.

“Bisa juga dengan peralihan peraturan menteri. Jadi ketika fasilitas atau pembangunan sekolah semua bisa terpenuhi, baru bisa dilaksanakan sistem zonasi,” kata Idris.

Baca juga: Pakai Zonasi Kabupaten/Kota, Calon Peserta PPDB SMA/SMK di Sumbar Bisa Pilih 3 Sekolah

Ia mencontohkan, warga Pasir Gunung Selatan yang kesulitan mencari sekolah SMA negeri karena tidak ada SMA di kawasan tersebut.

“Kalau acuannya zonasi murni dengan penghitungan jarak mereka tidak akan bisa diterima di sekolah mana pun,” kata dia.

Idris juga menyebut, SMA negeri di Depok jumlahnya belum sesuai.

Kurangnya anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, kata dia, salah satu faktor tidak terealisasinya pembangunan sekolah negeri di Depok.

Kendati demikian, Pemkot Depok tetap menunggu anggaran dari Pemprov Jabar dalam membangun sekolah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lucinta Luna Divonis 1,5 Tahun Penjara, Jaksa Banding

Lucinta Luna Divonis 1,5 Tahun Penjara, Jaksa Banding

Megapolitan
Garuda Indonesia Gelar Sayembara Desain Masker di Moncong Pesawat

Garuda Indonesia Gelar Sayembara Desain Masker di Moncong Pesawat

Megapolitan
Warga Kepulauan Seribu Keluhkan Kondisi Ekonomi akibat PSBB Jakarta

Warga Kepulauan Seribu Keluhkan Kondisi Ekonomi akibat PSBB Jakarta

Megapolitan
Polisi Masukkan Nama Cai Changpan ke Dalam DPO

Polisi Masukkan Nama Cai Changpan ke Dalam DPO

Megapolitan
Batasi Jam Operasional, Pemkot Bekasi Harap Pelaku Usaha Utamakan Kesehatan

Batasi Jam Operasional, Pemkot Bekasi Harap Pelaku Usaha Utamakan Kesehatan

Megapolitan
Warga Jakarta Pindah Tongkrongan ke Bodetabek, Wagub DKI Minta Perketat Protokol Kesehatan

Warga Jakarta Pindah Tongkrongan ke Bodetabek, Wagub DKI Minta Perketat Protokol Kesehatan

Megapolitan
Digemari Masyarakat, Ini Alasan Harga Janda Bolong Melambung

Digemari Masyarakat, Ini Alasan Harga Janda Bolong Melambung

Megapolitan
UPDATE 1 Oktober: Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel Capai 1.007 Orang

UPDATE 1 Oktober: Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel Capai 1.007 Orang

Megapolitan
Remaja Tewas Dibacok dalam Tawuran di Tengah Pandemi Covid-19

Remaja Tewas Dibacok dalam Tawuran di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
Kecelakaan hingga Mobil Terbalik di Tol JORR, Suami, Istri, dan Anak Selamat

Kecelakaan hingga Mobil Terbalik di Tol JORR, Suami, Istri, dan Anak Selamat

Megapolitan
Pangdam Jaya Sebut Belum Ada yang Kena Sanksi akibat Kericuhan di TMP Kalibata

Pangdam Jaya Sebut Belum Ada yang Kena Sanksi akibat Kericuhan di TMP Kalibata

Megapolitan
Satpol PP Bakal Segel Tempat Usaha di Kota Bekasi yang Beroperasi di Atas Pukul 18.00 WIB

Satpol PP Bakal Segel Tempat Usaha di Kota Bekasi yang Beroperasi di Atas Pukul 18.00 WIB

Megapolitan
Langkah Pengelola Atasi Anjloknya Jumlah Penumpang di Bandara Sekarno-Hatta Selama Pandemi

Langkah Pengelola Atasi Anjloknya Jumlah Penumpang di Bandara Sekarno-Hatta Selama Pandemi

Megapolitan
Kampanye di Buaran, Sara Janjikan Pusat Kesenian seperti TIM di Tangsel

Kampanye di Buaran, Sara Janjikan Pusat Kesenian seperti TIM di Tangsel

Megapolitan
Pasien OTG Meningkat, Pemprov DKI Terus Siagakan Fasilitas Isolasi Mandiri

Pasien OTG Meningkat, Pemprov DKI Terus Siagakan Fasilitas Isolasi Mandiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X