Sidang Putusan di MK, Polisi Larang Aksi Massa hingga 47.000 Personel Gabungan Dikerahkan

Kompas.com - 27/06/2019, 10:14 WIB
Personel Samapta Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Sebanyak 13.747 personel gabungan TNI-Polri disiagakan jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6). ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPersonel Samapta Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Sebanyak 13.747 personel gabungan TNI-Polri disiagakan jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6).
Penulis Dean Pahrevi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini Kamis (27/6/2019) Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebanyak total 47.000 personel gabungan yang terdiri dari 17.000 personel TNI, 28.000 personel Polri, dan 2.000 personel dari pemerintah daerah disiapkan untuk mengamankan putusan MK tersebut.

"Jadi seluruh kekuatan yang terlibat dalam pengamanan di gedung MK dan sekitarnya hampir 47.000," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2019).

"Jadi seluruh kekuatan yang terlibat dalam pengamanan di gedung MK dan sekitarnya hampir 47.000," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2019).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jelang Sidang Putusan MK, 47.000 Personel Gabungan Disiagakan", https://nasional.kompas.com/read/2019/06/24/14514111/jelang-sidang-putusan-mk-47000-personel-gabungan-disiagakan.
Penulis : Devina Halim
Editor : Sabrina Asril

Sebanyak 13.000 personel gabungan akan berjaga di depan gedung MK. Sedangkan sisanya akan menjaga sejumlah obyek vital nasional, seperti Istana Kepresidenan, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan beberapa kedutaan.

Baca juga: Sidang Putusan MK, Perjalanan KA di Stasiun Gambir Beroperasi Normal

Dilarang demo di depan MK

Kapolri Jendral (pol) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya secara tegas melarang adanya aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi saat sidang putusan sengketa hasil pilpres 2019 baik sebelum, sesudah, atau saat berlangsungnya sidang.

Hal itu dikarenakan agar tidak mengganggu ketertiban publik. Oleh karena itu, massa yang berunjuk rasa dialihkan ke area depan patung kuda.

"Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, kepada Badan Intelijen Kepolisian, agar tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan MK," kata Tito di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Massa Aksi di MK Mulai Memenuhi Jalan Medan Merdeka Barat

Polisi akan bubarkan aksi tak berizin

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan membubarkan aksi unjuk rasa yang tidak berjalan sesuai aturan.

Salah satunya ialah sebagaimana yang tertuang pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di dalam pasal tersebut terdapat aturan yang harus jalankan yakni memiliki izin tertulis kepada pihak kepolisian untuk berunjuk rasa.

"Jika itu tidak ditaati, Pasal 15 aparat keamanan dapat membubarkan demo tersebut dan apabila dalam proses pembubaran melakukan perlawanan terhadap aparat, ada pasal-pasal yang dilanggar di situ," kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa.

Baca juga: Ada Sidang Putusan di MK, Begini Rekayasa Lalu Lintas Hari Ini

Imbauan tidak ada mobilisasi massa

Polri juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak ada mobilisasi massa ke Jakarta baik sebelum, sesudah, atau saat sidang putusan berlangsung.

Mobilisasi massa tak perlu dilakukan karena sidang putusan MK bisa disaksikan di televisi. Tetapi untuk mencegah mobilisasi massa, polisi lakukan penyekatan di wilayah sekitar Jakarta.

"Mabes Polri sudah mengimbau untuk tidak melakukan mobilisasi massa pada 26, 27, 28, ataupun setelah tanggal 29. Bahwa seluruh tahapan PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) di MK itu sudah dilakukan secara konstitusional," ujar Dedi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[Update 26 Oktober]: Kasus Aktif Covid-19 di Depok Sebanyak 1.333 Orang

[Update 26 Oktober]: Kasus Aktif Covid-19 di Depok Sebanyak 1.333 Orang

Megapolitan
BMKG: Sebagian Jakarta Diprediksi Hujan Siang Nanti

BMKG: Sebagian Jakarta Diprediksi Hujan Siang Nanti

Megapolitan
Diterjang Angin Puting Beliung, Fasilitas Gedung Kesenian Kota Bekasi Rusak

Diterjang Angin Puting Beliung, Fasilitas Gedung Kesenian Kota Bekasi Rusak

Megapolitan
Dirampok di JPO Cilandak Timur, Seorang Ibu Dipukul oleh Perampok

Dirampok di JPO Cilandak Timur, Seorang Ibu Dipukul oleh Perampok

Megapolitan
Pelaku Mengaku Ingin Kuasai Uang PSK Rp 1,8 Juta, Polisi Anggap Alasannya Janggal

Pelaku Mengaku Ingin Kuasai Uang PSK Rp 1,8 Juta, Polisi Anggap Alasannya Janggal

Megapolitan
Libur Panjang, Pemesanan Tiket untuk Keberangkatan di 3 Stasiun di Jakarta Naik 3 Kali Lipat

Libur Panjang, Pemesanan Tiket untuk Keberangkatan di 3 Stasiun di Jakarta Naik 3 Kali Lipat

Megapolitan
Sebelum Foto Hamil, Rahayu Saraswati Pernah Merasa Dilecehkan Lewat Postingan Paha Mulus

Sebelum Foto Hamil, Rahayu Saraswati Pernah Merasa Dilecehkan Lewat Postingan Paha Mulus

Megapolitan
Polisi Duga Kasus Pembunuhan PSK di Bekasi Sudah Terencana

Polisi Duga Kasus Pembunuhan PSK di Bekasi Sudah Terencana

Megapolitan
Petugas PPSU Ciduk Perampok yang Kabur Setelah Jambret Seorang Ibu di JPO

Petugas PPSU Ciduk Perampok yang Kabur Setelah Jambret Seorang Ibu di JPO

Megapolitan
Anggota Marinir Nyaris Jadi Korban Penjambretan Saat Bersepeda di Sekitar Monas

Anggota Marinir Nyaris Jadi Korban Penjambretan Saat Bersepeda di Sekitar Monas

Megapolitan
Hujan dan Angin Kencang di Depok Senin Sore, 2 Pohon di Permukiman Warga Tumbang

Hujan dan Angin Kencang di Depok Senin Sore, 2 Pohon di Permukiman Warga Tumbang

Megapolitan
Pemilik Panti Pijat Positif Covid-19 yang Kabur Tak Ditemukan di Rumahnya

Pemilik Panti Pijat Positif Covid-19 yang Kabur Tak Ditemukan di Rumahnya

Megapolitan
Cegah Banjir, Pembuatan Bendungan Waduk di Cilincing Dikebut Satu Bulan

Cegah Banjir, Pembuatan Bendungan Waduk di Cilincing Dikebut Satu Bulan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Bantu Perbaiki 186 Rumah yang Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Pemkot Bekasi Akan Bantu Perbaiki 186 Rumah yang Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Megapolitan
UPDATE 26 Oktober: Bertambah 12, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 2.070

UPDATE 26 Oktober: Bertambah 12, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 2.070

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X