Terdakwa Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Dituntut Mati, Kuasa Hukum Bilang Dosa Jangan Dibalas Dosa

Kompas.com - 08/07/2019, 16:13 WIB
Harris Simamora, terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi, menjalani sidang pembacaan duplik oleh penasihat hukum di Pengadilan Negeri Bekasi, Senin (8/7/2019). Vitorio MantaleanHarris Simamora, terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi, menjalani sidang pembacaan duplik oleh penasihat hukum di Pengadilan Negeri Bekasi, Senin (8/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Kuasa hukum Harris Simamora, terdakwa pembunuhan satu keluarga di Jalan Bojong Nangka II, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, memohon kepada majelis hakim untuk menolak tuntutan mati yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap kliennya.

Dalam sidang pembacaan duplik yang digelar di Pengadilan Negeri Bekasi, Senin (8/7/2019), kuasa hukum Harris, Alam Simamora, mengajak majelis hakim maupun JPU merenungkan kembali tuntutan hukuman mati atas tindakan Harris pada November 2018.

"Marilah kita melihat ke dalam hati yang paling dalam dan bertanya, 'apakah saya telah melaksanakan tugas sesuai dengan hati nurani, apakah saya telah menegakkan keadilan dalam perkara ini'. Hanya Tuhanlah yang tahu. Kita sebagai manusia yang beragama sangat meyakini hidup dan matinya manusia ditentukan oleh Tuhan," kata Alam saat membacakan duplik alias tanggapan terhadap replik JPU yang telah dibacakan Rabu lalu.

Baca juga: JPU Tolak Seluruh Pembelaan Terdakwa Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi

Alam menilai, tuntutan hukuman mati terhadap Harris tidak jauh berbeda dengan tindakan keji kliennya itu yang telah menewaskan empat orang anggota keluarga Daperum Nainggolan.

"Apakah kita sebagai sesama manusia berhak mencabut nyawa manusia yang membunuh tersebut?" kata Alam.

Alam menyatakan, Harris Simamora pantas mendapatkan hukuman berat sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakannya. Namun, dia menilai bahwa tuntutan mati yang dilayangkan JPU bisa mengorbankan rasa keadilan bagi Harris sebagai terdakwa karena pembuktian yang dianggap lemah.

"Terdakwa sebagai warga negara juga berhak untuk mendapat peradilan yang fair, adil dan berimbang. Janganlah, walau hanya dengan pembuktian yang lemah di persidangan, penuntut umum tetap menuntut pidana mati bagi terdakwa hanya karena perkara ini mendapat perhatian yang besar dari masyarakat," ucap Alam.

JPU telah menuntut terdakwa dengan hukuman mati pada 27 Mei lalu. Harris dianggap melanggar Pasal 340 KUHPidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dengan kualifikasi pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan.

Baca juga: Dituntut Hukuman Mati, Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi Harap Diberi Kesempatan Hidup

Dalam nota pembelaannya pada 25 Juni 2019, Harris berjanji jika permohonannya dikabulkan majelis hakim, dirinya akan memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Namun, pada Rabu lalu, JPU menolak seluruh butir nota pembelaan Harris.

Sidang selanjutnya akan digelar pada 22 Juli ini dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSBB Transisi Jakarta Direncanakan Akan Diperpanjang Lagi 14 Hari

PSBB Transisi Jakarta Direncanakan Akan Diperpanjang Lagi 14 Hari

Megapolitan
Kanalisasi Angkot dan Motor Akan Digencarkan di Jalan Margonda Raya Depok

Kanalisasi Angkot dan Motor Akan Digencarkan di Jalan Margonda Raya Depok

Megapolitan
Stasiun Pondok Ranji Direvitalisasi, Akses Masuk hingga Lahan Parkir Akan Ditambah

Stasiun Pondok Ranji Direvitalisasi, Akses Masuk hingga Lahan Parkir Akan Ditambah

Megapolitan
Pengendara Motor yang Masuk Jalur Cepat di Margonda Akan Kena Tilang Elektronik

Pengendara Motor yang Masuk Jalur Cepat di Margonda Akan Kena Tilang Elektronik

Megapolitan
ASN Positif Covid-19, Ditjen Imigrasi Kemenkumham Tutup Salah Satu Gedung Selama 10 Hari

ASN Positif Covid-19, Ditjen Imigrasi Kemenkumham Tutup Salah Satu Gedung Selama 10 Hari

Megapolitan
Pemkot Jakpus Pakai Peti Jenazah untuk Ingatkan Warga Bahaya Covid-19

Pemkot Jakpus Pakai Peti Jenazah untuk Ingatkan Warga Bahaya Covid-19

Megapolitan
Wakapolri: Tangkap Penyebar Berita Hoaks Terkait Covid-19

Wakapolri: Tangkap Penyebar Berita Hoaks Terkait Covid-19

Megapolitan
Warga Terlibat Cekcok Saat Antre Perpanjang SIM di Metropolitan Mall Bekasi

Warga Terlibat Cekcok Saat Antre Perpanjang SIM di Metropolitan Mall Bekasi

Megapolitan
Mini Cooper Hilang Kendali Tabrak Tiang MRT, Pengendara Tak Sadarkan Diri

Mini Cooper Hilang Kendali Tabrak Tiang MRT, Pengendara Tak Sadarkan Diri

Megapolitan
Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19

Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19

Megapolitan
Nilai Rapor Jadi Pertimbangan Lulus Ujian SIMAK UI

Nilai Rapor Jadi Pertimbangan Lulus Ujian SIMAK UI

Megapolitan
Pilkada Depok, PSI Manfaatkan Kesempatan untuk Perkuat Mesin Partai

Pilkada Depok, PSI Manfaatkan Kesempatan untuk Perkuat Mesin Partai

Megapolitan
[HOAKS] Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam Covid-19

[HOAKS] Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam Covid-19

Megapolitan
Ditjen Perkeretapian Hentikan Pembongkaran Struktur Bata Kuno di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Ditjen Perkeretapian Hentikan Pembongkaran Struktur Bata Kuno di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Megapolitan
Warga Jakarta Bisa Gelar Lomba dan Kegiatan 17 Agustus, asalkan...

Warga Jakarta Bisa Gelar Lomba dan Kegiatan 17 Agustus, asalkan...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X