Paripurna Pemilihan Wagub Harus Kuorum, Taufik Tak Mau Paksa Fraksi Gerindra Hadir

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku tak akan memaksa anggota DPRD fraksi Gerindra untuk menghadiri sidang paripurna pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

Taufik menyebut hal tersebut adalah hak individu.

"Enggak, kan kalau itu kan haknya individu, hak masing-masing. Partai punya kebijakannya masing-masing sendiri. Kita juga enggak bisa memaksakan," ucap Taufik saat dihubungi, Selasa (9/7/2019).

Menurutnya, pemaksaan kader untuk datang saat sidang paripurna justru akan menimbulkan kecurigaan.

Baca juga: Syarat Pemilihan Wagub Dibahas, PKS Protes Tak Bisa Lagi Tanda Tangan lalu Keluar Ruangan

"Itu kan nanti ada yang curiga, wajar saja ada LSM nanya jangan-jangan memang bagi amplop untuk 50 plus 1 kan. Jangan-jangan bagi-bagi untuk 50 plus 1 kata LSM itu," kata dia.

Sidang paripurna DPRD DKI untuk pemilihan Wagub DKI Jakarta baru bisa dimulai apabila tercapai kuorum, yaitu 50 persen ditambah 1 dari total suara dewan.

Untuk itu Taufik meminta agar pansus segera menyelesaikan tata tertib pemilihan Wagub DKI Jakarta.

"Tapi yang jelas bagi saya beresin dulu tata tertibnya. Bagi saya hari ini baca di media enggak boleh ada peraturan yang diabaikan," tuturnya.

Baca juga: Finalisasi Tatib Pemilihan Wagub DKI, Fraksi Gerindra Harap Bisa Disahkan 22 Juli

Diketahui posisi wagub DKI kosong sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri pada 10 Agustus 2018.

Parpol pengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sudah mengajukan dua nama kandidat cawagub pengganti Sandiaga, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, ke DPRD DKI.

Saat ini DPRD sudah dalam tahap finalisasi draft tata tertib pemilihan wagub DKI Jakarta yang direncanakan berlangsung pada 22 Juli 2019.