KPU dan DPR Janji Evaluasi Pemilu Serentak yang Tewaskan Ratusan Petugas KPPS

Kompas.com - 12/07/2019, 13:17 WIB
Komisioner KPU RI, Ilham Saputra (tengah-kiri) dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron (tengah-kanan) dalam acara penyerahan simbolis biaya santunan kepada 10 keluarga anggota KPPS yang meninggal, di kantor KPU Kota Bekasi, Jumat (12/7/2019). Vitorio MantaleanKomisioner KPU RI, Ilham Saputra (tengah-kiri) dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron (tengah-kanan) dalam acara penyerahan simbolis biaya santunan kepada 10 keluarga anggota KPPS yang meninggal, di kantor KPU Kota Bekasi, Jumat (12/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan DPR RI berjanji akan mengevaluasi sistem pemilu di masa datang, menyusul tragedi meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas dalam Pemilu 2019.

"Prinsipnya, pemilu akan dievaluasi format penyelenggaraannya. Apakah pemilu serentak dilanjutkan atau tidak, bagaimana bentuknya, agar tidak ada korban seperti sekarang," kata Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, di kantor KPU Kota Bekasi, Jumat (12/7/2019), saat menghadiri acara penyerahan secara simbolis biaya santunan dari KPU RI kepada keluarga petugas KPPS yang gugur.

Baca juga: Keluarga Petugas KPPS Bekasi yang Gugur Dapat Santunan dari KPU

"Apakah masih layak pemilu serentak? Kalau layak, seperti apa? Apakah perlu kita antisipasi asuransi dari awal? Bisa saja nanti di undang-undang ada ketentuan asuransi. Ini perlu kajian lebih dalam dan persetujuan DPR," tambah Ilham.

Senada dengan Ilham, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron menyatakan bahwa evaluasi pemilu jadi salah satu agenda mendesak. Ia menyoroti porsi beban kerja dan waktu yang tersedia bagi petugas KPPS untuk menuntaskan pekerjaan saat pemilu serentak 17 April.

Herman mengakui, saat memutuskan pemilu legislatif dan presiden dihelat serentak, pemerintah alpa menghitung beban kerja di luar waktu pemungutan suara.

"Tentu, pada waktu simulasi, kami tidak menghitung kesiapan logistik dan sebagainya. Kita mestinya menghitung beban kerja sejak persiapan logistik, teknis pasang kursi, tenda," kata Herman.

Dia kemudian berjanji akan mengevaluasi persoalan itu, hingga merevisi Undang-undang Pemilu jika diperlukan.

Baca juga: Hasil Lengkap Penelitian UGM soal Penyebab Kematian Petugas KPPS

"Pada akhirnya, evaluasi terhadap beban kerja dan waktu tersedia sangat dipengaruhi undang-undang. Di undang-undang dibatasi, pencoblosan, dan perhitungan harus selesai saat itu juga. Tentu dalam perhitungan tersebut tidak sederhana. Pemilu serentak jadi beban berat," ujar dia.

"Nanti akan ada Pilkada 2020. Nanti akan kami evaluasi, misalkan ada asuransi bagi semua penyelenggara dan wajib pemeriksaan kesehatan," kata Herman.

Herman berjanji, jaminan asuransi sudah final, dalam artian harus diberikan pada petugas KPPS pada pemilu edisi mendatang. Walau ia juga mengakui bahwa hal tersebut kerap terbentur regulasi.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polres Jakbar Amankan 254 Kilogram Ganja di Sumatera Utara

Polres Jakbar Amankan 254 Kilogram Ganja di Sumatera Utara

Megapolitan
Detik-detik Aksi Penodongan di Warteg, Pelaku Awalnya Memesan Makanan

Detik-detik Aksi Penodongan di Warteg, Pelaku Awalnya Memesan Makanan

Megapolitan
KA Tawang Jaya Anjlok, Sejumlah Perjalanan KRL Terganggu

KA Tawang Jaya Anjlok, Sejumlah Perjalanan KRL Terganggu

Megapolitan
Kereta Api Tawang Jaya Anjlok di Perlintasan Pasar Senen

Kereta Api Tawang Jaya Anjlok di Perlintasan Pasar Senen

Megapolitan
Korban Meninggal akibat Kecelakaan Bus Pariwiasata di Subang Bertambah Satu

Korban Meninggal akibat Kecelakaan Bus Pariwiasata di Subang Bertambah Satu

Megapolitan
Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Megapolitan
Kejar Tersangka hingga ke Sumatera, Polres Jakbar Ungkap Peredaran Ganja Lintas Provinsi

Kejar Tersangka hingga ke Sumatera, Polres Jakbar Ungkap Peredaran Ganja Lintas Provinsi

Megapolitan
Diduga Peras PNS, Oknum Wartawan di Bogor Ditangkap Polisi

Diduga Peras PNS, Oknum Wartawan di Bogor Ditangkap Polisi

Megapolitan
Modus Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal, Bagikan Karcis dengan Nama Polisi Fiktif

Modus Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal, Bagikan Karcis dengan Nama Polisi Fiktif

Megapolitan
Mulai Februari, Tilang Elektronik Berlaku untuk Pengendara Sepeda Motor di Jakarta

Mulai Februari, Tilang Elektronik Berlaku untuk Pengendara Sepeda Motor di Jakarta

Megapolitan
Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal Ditangkap Setelah Video Pemalakan Viral

Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal Ditangkap Setelah Video Pemalakan Viral

Megapolitan
Warga Was-was dengan Keberadaan Sarang Tawon Vespa di Bintaro

Warga Was-was dengan Keberadaan Sarang Tawon Vespa di Bintaro

Megapolitan
Dugaan Penyiksaan Lutfi, IPW Sebut Oknum Polisi Lakukan Cara Nazi

Dugaan Penyiksaan Lutfi, IPW Sebut Oknum Polisi Lakukan Cara Nazi

Megapolitan
PKS DKI Sebut Nama Baru Cawagub Tak Perlu Lewati Fit And Proper Test

PKS DKI Sebut Nama Baru Cawagub Tak Perlu Lewati Fit And Proper Test

Megapolitan
Polisi Tembak Polisi di Depok Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara

Polisi Tembak Polisi di Depok Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X