KPU dan DPR Janji Evaluasi Pemilu Serentak yang Tewaskan Ratusan Petugas KPPS

Kompas.com - 12/07/2019, 13:17 WIB
Komisioner KPU RI, Ilham Saputra (tengah-kiri) dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron (tengah-kanan) dalam acara penyerahan simbolis biaya santunan kepada 10 keluarga anggota KPPS yang meninggal, di kantor KPU Kota Bekasi, Jumat (12/7/2019). Vitorio MantaleanKomisioner KPU RI, Ilham Saputra (tengah-kiri) dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron (tengah-kanan) dalam acara penyerahan simbolis biaya santunan kepada 10 keluarga anggota KPPS yang meninggal, di kantor KPU Kota Bekasi, Jumat (12/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan DPR RI berjanji akan mengevaluasi sistem pemilu di masa datang, menyusul tragedi meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas dalam Pemilu 2019.

"Prinsipnya, pemilu akan dievaluasi format penyelenggaraannya. Apakah pemilu serentak dilanjutkan atau tidak, bagaimana bentuknya, agar tidak ada korban seperti sekarang," kata Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, di kantor KPU Kota Bekasi, Jumat (12/7/2019), saat menghadiri acara penyerahan secara simbolis biaya santunan dari KPU RI kepada keluarga petugas KPPS yang gugur.

Baca juga: Keluarga Petugas KPPS Bekasi yang Gugur Dapat Santunan dari KPU


"Apakah masih layak pemilu serentak? Kalau layak, seperti apa? Apakah perlu kita antisipasi asuransi dari awal? Bisa saja nanti di undang-undang ada ketentuan asuransi. Ini perlu kajian lebih dalam dan persetujuan DPR," tambah Ilham.

Senada dengan Ilham, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron menyatakan bahwa evaluasi pemilu jadi salah satu agenda mendesak. Ia menyoroti porsi beban kerja dan waktu yang tersedia bagi petugas KPPS untuk menuntaskan pekerjaan saat pemilu serentak 17 April.

Herman mengakui, saat memutuskan pemilu legislatif dan presiden dihelat serentak, pemerintah alpa menghitung beban kerja di luar waktu pemungutan suara.

"Tentu, pada waktu simulasi, kami tidak menghitung kesiapan logistik dan sebagainya. Kita mestinya menghitung beban kerja sejak persiapan logistik, teknis pasang kursi, tenda," kata Herman.

Dia kemudian berjanji akan mengevaluasi persoalan itu, hingga merevisi Undang-undang Pemilu jika diperlukan.

Baca juga: Hasil Lengkap Penelitian UGM soal Penyebab Kematian Petugas KPPS

"Pada akhirnya, evaluasi terhadap beban kerja dan waktu tersedia sangat dipengaruhi undang-undang. Di undang-undang dibatasi, pencoblosan, dan perhitungan harus selesai saat itu juga. Tentu dalam perhitungan tersebut tidak sederhana. Pemilu serentak jadi beban berat," ujar dia.

"Nanti akan ada Pilkada 2020. Nanti akan kami evaluasi, misalkan ada asuransi bagi semua penyelenggara dan wajib pemeriksaan kesehatan," kata Herman.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kata Demokrat soal Ajakan Bentuk Koalisi Gemuk dari PDI-P di Pilkada Depok

Kata Demokrat soal Ajakan Bentuk Koalisi Gemuk dari PDI-P di Pilkada Depok

Megapolitan
Melihat Keanehan Trotoar Kalimalang yang Berada di Tengah Jalan

Melihat Keanehan Trotoar Kalimalang yang Berada di Tengah Jalan

Megapolitan
PKB Pesimistis Koalisi Gemuk Bisa Dibentuk untuk Lawan PKS di Pilkada Depok

PKB Pesimistis Koalisi Gemuk Bisa Dibentuk untuk Lawan PKS di Pilkada Depok

Megapolitan
Pengamat: Wagub Lebih dari 1 Hanya Candaan, Bagai Pungguk Merindukan Bulan

Pengamat: Wagub Lebih dari 1 Hanya Candaan, Bagai Pungguk Merindukan Bulan

Megapolitan
Mau Jadi Calon Wali Kota Tangsel, Kolonel Beben Siap Mundur dari TNI

Mau Jadi Calon Wali Kota Tangsel, Kolonel Beben Siap Mundur dari TNI

Megapolitan
Pertengahan September, Serapan APBD DKI 2019 Baru 47,6 Persen

Pertengahan September, Serapan APBD DKI 2019 Baru 47,6 Persen

Megapolitan
Pengendara Tak Tahu Rambu Ganjil Genap, Pemerintah Diminta Revisi Aturan Pembuatan SIM

Pengendara Tak Tahu Rambu Ganjil Genap, Pemerintah Diminta Revisi Aturan Pembuatan SIM

Megapolitan
Penulis Ini Ikut Ambil Formulir Jadi Calon Wali Kota Tangsel Lewat PDI-P

Penulis Ini Ikut Ambil Formulir Jadi Calon Wali Kota Tangsel Lewat PDI-P

Megapolitan
Diajak PDI-P, PPP Belum Tentukan Arah Koalisi dalam Pilkada Depok

Diajak PDI-P, PPP Belum Tentukan Arah Koalisi dalam Pilkada Depok

Megapolitan
BMKG: Hari Ini Jabodetabek Cerah Berawan

BMKG: Hari Ini Jabodetabek Cerah Berawan

Megapolitan
Korsleting Listrik, Rumah Bedeng di Duren Sawit Terbakar

Korsleting Listrik, Rumah Bedeng di Duren Sawit Terbakar

Megapolitan
Mini Bus Menyerempet Truk di Kemayoran, Satu Orang Tewas

Mini Bus Menyerempet Truk di Kemayoran, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Suara Letusan Terdengar 5 Kali Usai Laga Persija Vs PSIS di Bekasi

Suara Letusan Terdengar 5 Kali Usai Laga Persija Vs PSIS di Bekasi

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Gelar Lenong Betawi Secara Rutin di Balai Kota

Pemprov DKI Akan Gelar Lenong Betawi Secara Rutin di Balai Kota

Megapolitan
3 Rumah Sakit Tangani Korban Kecelakaan Maut Tol Jagorawi

3 Rumah Sakit Tangani Korban Kecelakaan Maut Tol Jagorawi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X