KPU dan DPR Janji Evaluasi Pemilu Serentak yang Tewaskan Ratusan Petugas KPPS

Kompas.com - 12/07/2019, 13:17 WIB
Komisioner KPU RI, Ilham Saputra (tengah-kiri) dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron (tengah-kanan) dalam acara penyerahan simbolis biaya santunan kepada 10 keluarga anggota KPPS yang meninggal, di kantor KPU Kota Bekasi, Jumat (12/7/2019). Vitorio MantaleanKomisioner KPU RI, Ilham Saputra (tengah-kiri) dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron (tengah-kanan) dalam acara penyerahan simbolis biaya santunan kepada 10 keluarga anggota KPPS yang meninggal, di kantor KPU Kota Bekasi, Jumat (12/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan DPR RI berjanji akan mengevaluasi sistem pemilu di masa datang, menyusul tragedi meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas dalam Pemilu 2019.

"Prinsipnya, pemilu akan dievaluasi format penyelenggaraannya. Apakah pemilu serentak dilanjutkan atau tidak, bagaimana bentuknya, agar tidak ada korban seperti sekarang," kata Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, di kantor KPU Kota Bekasi, Jumat (12/7/2019), saat menghadiri acara penyerahan secara simbolis biaya santunan dari KPU RI kepada keluarga petugas KPPS yang gugur.

Baca juga: Keluarga Petugas KPPS Bekasi yang Gugur Dapat Santunan dari KPU

"Apakah masih layak pemilu serentak? Kalau layak, seperti apa? Apakah perlu kita antisipasi asuransi dari awal? Bisa saja nanti di undang-undang ada ketentuan asuransi. Ini perlu kajian lebih dalam dan persetujuan DPR," tambah Ilham.

Senada dengan Ilham, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron menyatakan bahwa evaluasi pemilu jadi salah satu agenda mendesak. Ia menyoroti porsi beban kerja dan waktu yang tersedia bagi petugas KPPS untuk menuntaskan pekerjaan saat pemilu serentak 17 April.

Herman mengakui, saat memutuskan pemilu legislatif dan presiden dihelat serentak, pemerintah alpa menghitung beban kerja di luar waktu pemungutan suara.

"Tentu, pada waktu simulasi, kami tidak menghitung kesiapan logistik dan sebagainya. Kita mestinya menghitung beban kerja sejak persiapan logistik, teknis pasang kursi, tenda," kata Herman.

Dia kemudian berjanji akan mengevaluasi persoalan itu, hingga merevisi Undang-undang Pemilu jika diperlukan.

Baca juga: Hasil Lengkap Penelitian UGM soal Penyebab Kematian Petugas KPPS

"Pada akhirnya, evaluasi terhadap beban kerja dan waktu tersedia sangat dipengaruhi undang-undang. Di undang-undang dibatasi, pencoblosan, dan perhitungan harus selesai saat itu juga. Tentu dalam perhitungan tersebut tidak sederhana. Pemilu serentak jadi beban berat," ujar dia.

"Nanti akan ada Pilkada 2020. Nanti akan kami evaluasi, misalkan ada asuransi bagi semua penyelenggara dan wajib pemeriksaan kesehatan," kata Herman.

Herman berjanji, jaminan asuransi sudah final, dalam artian harus diberikan pada petugas KPPS pada pemilu edisi mendatang. Walau ia juga mengakui bahwa hal tersebut kerap terbentur regulasi.

Evaluasi pemilu sendiri rencananya digodok setelah perkara sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) beres.

"Mungkin masa sidang nanti setelah 16 Agustus 2019," kata dia.

"Bukan hanya asuransi kematian, tapi kesehatan. Komitmej KPU, DPR, Bawaslu jelas, kami menyetujui asuransi. Tapi untuk mengalokasikan anggaran negara itu ada aturan dan perundang-undangan, saat terakhir kami putuskan, terkendala sistem keuangan negara," ujar Herman.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi, petugas KPPS yang meninggal mencapai 527 jiwa. Angka itu berdasarkan siaran pers yang terbit pada 16 Mei lalu.

Kantor berita Antara melaporkan, jumlah tersebut berdasarkan hasil investigasi Kemenkes di 28 provinsi per tanggal 15 Mei 2019.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Penebangan Pohon di Trotoar

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Penebangan Pohon di Trotoar

Megapolitan
DKI Tak Bebaskan Tanah Tahun Ini, Normalisasi Ciliwung Tak Bisa Dikerjakan pada 2021

DKI Tak Bebaskan Tanah Tahun Ini, Normalisasi Ciliwung Tak Bisa Dikerjakan pada 2021

Megapolitan
Cerita Penjaga Warung dan Ojol yang Selamat dari Ulah Geng Motor di Cilincing

Cerita Penjaga Warung dan Ojol yang Selamat dari Ulah Geng Motor di Cilincing

Megapolitan
Sebelum Bunuh Satpam, Geng Motor Rampok Warung dan Bacok Ojol di Cilincing

Sebelum Bunuh Satpam, Geng Motor Rampok Warung dan Bacok Ojol di Cilincing

Megapolitan
Riwayat Jalan Inspeksi yang Dijebol untuk Akses Umum dan Diprotes Warga PIK...

Riwayat Jalan Inspeksi yang Dijebol untuk Akses Umum dan Diprotes Warga PIK...

Megapolitan
DKI Dinilai Tak Prioritaskan Penanggulangan Banjir, Anies Bilang Fokus Keruk Waduk dan Sungai

DKI Dinilai Tak Prioritaskan Penanggulangan Banjir, Anies Bilang Fokus Keruk Waduk dan Sungai

Megapolitan
Ada Ancaman Ginjal Diambil, Kepsek SDN Bambu Apus 02 Perketat Keamanan Siswa

Ada Ancaman Ginjal Diambil, Kepsek SDN Bambu Apus 02 Perketat Keamanan Siswa

Megapolitan
Petugas Sekuriti Tewas Dibacok Saat Kejar Geng Motor

Petugas Sekuriti Tewas Dibacok Saat Kejar Geng Motor

Megapolitan
Dampak Pembangunan JPO, Sepanjang Jalan Tanjung Barat dan Lenteng Agung Macet

Dampak Pembangunan JPO, Sepanjang Jalan Tanjung Barat dan Lenteng Agung Macet

Megapolitan
Soal Ayah Perkosa Anak Tiri, Kak Seto Akan Koordinasi dengan Wali Kota dan Kapolres Tangsel

Soal Ayah Perkosa Anak Tiri, Kak Seto Akan Koordinasi dengan Wali Kota dan Kapolres Tangsel

Megapolitan
Gencar Bangun Trotoar, Anies Sebut Pejalan Kaki di Jakarta Paling Rendah Sedunia

Gencar Bangun Trotoar, Anies Sebut Pejalan Kaki di Jakarta Paling Rendah Sedunia

Megapolitan
Pagar di Komplek PIK Dibongkar, Camat Minta Warga Tak Egois dan Bantu Pecah Kemacetan

Pagar di Komplek PIK Dibongkar, Camat Minta Warga Tak Egois dan Bantu Pecah Kemacetan

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Tak Prioritaskan Penanggulangan Banjir

Pemprov DKI Dinilai Tak Prioritaskan Penanggulangan Banjir

Megapolitan
DPRD Minta Anggaran Rp 1,2 Triliun untuk Pembangunan Trotoar Dipangkas

DPRD Minta Anggaran Rp 1,2 Triliun untuk Pembangunan Trotoar Dipangkas

Megapolitan
2 Warga Rumania Ditangkap Terkait Kasus Skimming ATM

2 Warga Rumania Ditangkap Terkait Kasus Skimming ATM

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X