KPU dan DPR Janji Evaluasi Pemilu Serentak yang Tewaskan Ratusan Petugas KPPS

Kompas.com - 12/07/2019, 13:17 WIB
Komisioner KPU RI, Ilham Saputra (tengah-kiri) dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron (tengah-kanan) dalam acara penyerahan simbolis biaya santunan kepada 10 keluarga anggota KPPS yang meninggal, di kantor KPU Kota Bekasi, Jumat (12/7/2019). Vitorio MantaleanKomisioner KPU RI, Ilham Saputra (tengah-kiri) dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron (tengah-kanan) dalam acara penyerahan simbolis biaya santunan kepada 10 keluarga anggota KPPS yang meninggal, di kantor KPU Kota Bekasi, Jumat (12/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan DPR RI berjanji akan mengevaluasi sistem pemilu di masa datang, menyusul tragedi meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas dalam Pemilu 2019.

"Prinsipnya, pemilu akan dievaluasi format penyelenggaraannya. Apakah pemilu serentak dilanjutkan atau tidak, bagaimana bentuknya, agar tidak ada korban seperti sekarang," kata Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, di kantor KPU Kota Bekasi, Jumat (12/7/2019), saat menghadiri acara penyerahan secara simbolis biaya santunan dari KPU RI kepada keluarga petugas KPPS yang gugur.

Baca juga: Keluarga Petugas KPPS Bekasi yang Gugur Dapat Santunan dari KPU

"Apakah masih layak pemilu serentak? Kalau layak, seperti apa? Apakah perlu kita antisipasi asuransi dari awal? Bisa saja nanti di undang-undang ada ketentuan asuransi. Ini perlu kajian lebih dalam dan persetujuan DPR," tambah Ilham.

Senada dengan Ilham, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron menyatakan bahwa evaluasi pemilu jadi salah satu agenda mendesak. Ia menyoroti porsi beban kerja dan waktu yang tersedia bagi petugas KPPS untuk menuntaskan pekerjaan saat pemilu serentak 17 April.

Herman mengakui, saat memutuskan pemilu legislatif dan presiden dihelat serentak, pemerintah alpa menghitung beban kerja di luar waktu pemungutan suara.

"Tentu, pada waktu simulasi, kami tidak menghitung kesiapan logistik dan sebagainya. Kita mestinya menghitung beban kerja sejak persiapan logistik, teknis pasang kursi, tenda," kata Herman.

Dia kemudian berjanji akan mengevaluasi persoalan itu, hingga merevisi Undang-undang Pemilu jika diperlukan.

Baca juga: Hasil Lengkap Penelitian UGM soal Penyebab Kematian Petugas KPPS

"Pada akhirnya, evaluasi terhadap beban kerja dan waktu tersedia sangat dipengaruhi undang-undang. Di undang-undang dibatasi, pencoblosan, dan perhitungan harus selesai saat itu juga. Tentu dalam perhitungan tersebut tidak sederhana. Pemilu serentak jadi beban berat," ujar dia.

"Nanti akan ada Pilkada 2020. Nanti akan kami evaluasi, misalkan ada asuransi bagi semua penyelenggara dan wajib pemeriksaan kesehatan," kata Herman.

Herman berjanji, jaminan asuransi sudah final, dalam artian harus diberikan pada petugas KPPS pada pemilu edisi mendatang. Walau ia juga mengakui bahwa hal tersebut kerap terbentur regulasi.

Evaluasi pemilu sendiri rencananya digodok setelah perkara sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) beres.

"Mungkin masa sidang nanti setelah 16 Agustus 2019," kata dia.

"Bukan hanya asuransi kematian, tapi kesehatan. Komitmej KPU, DPR, Bawaslu jelas, kami menyetujui asuransi. Tapi untuk mengalokasikan anggaran negara itu ada aturan dan perundang-undangan, saat terakhir kami putuskan, terkendala sistem keuangan negara," ujar Herman.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi, petugas KPPS yang meninggal mencapai 527 jiwa. Angka itu berdasarkan siaran pers yang terbit pada 16 Mei lalu.

Kantor berita Antara melaporkan, jumlah tersebut berdasarkan hasil investigasi Kemenkes di 28 provinsi per tanggal 15 Mei 2019.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Korsleting Listrik, Ruko 3 Lantai di Jatinegara Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Ruko 3 Lantai di Jatinegara Terbakar

Megapolitan
Siaga Banjir, Pemprov DKI Siapkan 487 Pompa Stasioner

Siaga Banjir, Pemprov DKI Siapkan 487 Pompa Stasioner

Megapolitan
Anggap Darurat, Wali Kota Depok Setuju Covid-19 Jabodetabek Ditangani Pemerintah Pusat

Anggap Darurat, Wali Kota Depok Setuju Covid-19 Jabodetabek Ditangani Pemerintah Pusat

Megapolitan
Hari ke-13, Tim SAR Terima 3 Kantong Serpihan Sriwijaya Air SJ 182 dari TNI AL

Hari ke-13, Tim SAR Terima 3 Kantong Serpihan Sriwijaya Air SJ 182 dari TNI AL

Megapolitan
Harga Daging Sapi Melonjak, Disperindag Kota Tangerang Minta Bulog Segera Operasi Pasar

Harga Daging Sapi Melonjak, Disperindag Kota Tangerang Minta Bulog Segera Operasi Pasar

Megapolitan
Diduga Akan Mencuri, Seorang Warga Dikeroyok hingga Tewas di Kuningan Jaksel

Diduga Akan Mencuri, Seorang Warga Dikeroyok hingga Tewas di Kuningan Jaksel

Megapolitan
Ramai di Medsos, Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Istri Isa Bajaj Sembunyi di Rumah Orangtua

Ramai di Medsos, Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Istri Isa Bajaj Sembunyi di Rumah Orangtua

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Tangsel Berhenti Jualan Mulai Hari Ini

Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Tangsel Berhenti Jualan Mulai Hari Ini

Megapolitan
Melonjak di Masa PPKM, Harga Cabai Rawit di Pasar Jakbar Tembus Rp 86.000 Per Kilogram

Melonjak di Masa PPKM, Harga Cabai Rawit di Pasar Jakbar Tembus Rp 86.000 Per Kilogram

Megapolitan
Pelaku Eksibisionis Terhadap Istrinya Ditangkap, Ini Komentar Isa Bajaj

Pelaku Eksibisionis Terhadap Istrinya Ditangkap, Ini Komentar Isa Bajaj

Megapolitan
Pemkot Tangsel Imbau Pedagang Daging Sapi Tetap Berjualan meski Harga Naik

Pemkot Tangsel Imbau Pedagang Daging Sapi Tetap Berjualan meski Harga Naik

Megapolitan
Pelaku Eksibisionis Terhadap Istri Isa Bajaj Mengaku Dua Kali Beraksi

Pelaku Eksibisionis Terhadap Istri Isa Bajaj Mengaku Dua Kali Beraksi

Megapolitan
Sampel Terkait Covid-19 yang Harus Diperiksa di Labkesda DKI Meningkat Signifikan Pascalibur Panjang

Sampel Terkait Covid-19 yang Harus Diperiksa di Labkesda DKI Meningkat Signifikan Pascalibur Panjang

Megapolitan
Polisi: Pelaku Eksibisionis Terhadap Istri Isa Bajaj Terpengaruh Film Porno dan Miras

Polisi: Pelaku Eksibisionis Terhadap Istri Isa Bajaj Terpengaruh Film Porno dan Miras

Megapolitan
Pelaku Eksibisionis Terhadap Istri Isa Bajaj Ditangkap

Pelaku Eksibisionis Terhadap Istri Isa Bajaj Ditangkap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X