Warga Tanah Galian Unjuk Rasa Tuntut Hak Pembebasan Lahan untuk Kereta Api Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga Tanah Galian, Kecamatan Makassar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, melakukan aksi demo di depan Istana Negara, Jalan Merdeka Barat, Rabu (24/7/2019). Mereka berorasi sambil mengibarkan bendera.

Koordinator aksi demo, Boksan Hutajulu, mengatakan bahwa dia akan terus melakukan unjuk rasa hingga tuntutan hak pembebasan lahan milik warga Tanah Galian yang digunakan untuk kereta api cepat Jakarta-Bandung dapat diselesaikan.

Boksan mengatakan, warga Tanah Galian tidak diajak musyawarah saat menentukan harga. Menurutnya, pihak PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Badan Pertanahan Jakarta Timur sebagai operator pelaksana kereta api Jakarta-Bandung langsung mematok harga sendiri tanpa persetujuan warga.

Baca juga: Polisi Karawang Amankan 6 Pekerja Asing pada Proyek Kereta Api Cepat

Padahal, Boksan mengatakan, pada Mei 2019 lalu pihaknya sempat diiming-imingi harga pembebasan lahan yang besar. Namun, kenyataannya harga tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya.

Menurut dia, warga seolah dibohogi dengan iming-iming pihak PSBI.

"Kami merasa dibohongi oleh mereka (pihak PSBI), awalnya mereka berjanji ke kami bisa pindah dari sana dengan senyum, beli rumah pasti bisa dan tidak kekurangan. Itulah yang kami ingat omongan dari direktur pelaksana untuk warga. Sampai sekarang  semua itu bohong," ucapnya.

Baca juga: Yusril: Kereta Api Cepat Tidak Efisien, Habiskan Rp 78 Triliun dan Utang ke China

Boksan mengatakan, lahan rumah warga Galian tersebut dipatok dengan harga tidak wajar.  Dia mencontohkan, bangunan 120 meter persegi hanya dibayar Rp 68 juta.

Dengan harga yang telah dipatok tersebut, pihaknya khawatir warga Tanah Galian tidak lagi bisa membeli rumah di kawasan Jakarta. 

"Ada 300 kepala keluarga yang terdampak terkena gusuran ini, kami bingung akan tinggal di mana karena harga yang ditawarkan tidak cukup untuk membeli rumah. Di sini kami dirugikan," kata Boksan.

Ia berharap tuntutannya disetujui oleh pemerintah pusat.