Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/08/2019, 10:44 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Fraksi PDI-P Ida Mahmudah mengaku siap jika ditunjuk sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.

Menurutnya sebagai anggota partai dirinya harus siap jika ditunjuk untuk memegang jabatan apapun.

Ida diketahui diajukan sebagai calon ketua DPRD DKI Jakarta bersama Prasetio Edi Marsudi dan Gembong Warsono.

"Saya mah siap dijadikan anggota, dijadikan apa saja. Semuanya harus siap ditugaskan di mana saja. Kita kan petugas partai, ke mana saja harus siap," ucap Ida saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019) malam.

Apalagi dirinya pernah menjabat sebagai ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta pada periode 2014-2019.

Baca juga: Siapa Saja Calon Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD DKI?

Tak hanya itu, Ida sudah tiga kali terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta yaitu pada periode 2009-2014, 2014-2019, dan 2019 - 2024.

"Saya pernah memimpin Komisi A 2009 - 2014, alhamdulillah tidak ada kasus. Berjalan dengan baik," kata dia.

Meski demikian, untuk keputusan sebagai ketua DPRD DKI Jakarta, Ida menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P yang akan memutuskan.

"Semua saya serahkan pada keputusan DPP. Kita sebagai kader menunggu keputusan dari DPP. Semua kader PDI-P perjuangan 25 orang pasti siap," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD sementara Pantas Nainggolan menyebut saat ini sudah ada 3 nama yang kemungkinan dicalonkan menjadi ketua DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Putri Zulhas Diusulkan Jadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

Tiga nama tersebut adalah Prasetio Edi Marsudi yang merupakan ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014 - 2019, lalu Gembong Warsono dan Ida Mahmudah. Keduanya juga merupakan petahana yang kembali terpilih sebagai anggota DPRD DKI.

Ketiganya merupakan kader PDI-P. Adapun, PDI-P mendapat jatah kursi ketua karena memperoleh kursi terbanyak di DPRD DKI.

"Pak Pras masuk, Pak Gembong masuk namanya sekretaris bendahara masuk kan gitu. Ada Ida Mahmudah ada," kata Pantas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Namun keputusan untuk anggota yang diangkat sebagai ketua merupakan keputusan DPP PDI-P.

"Kami serahkan saja karena itu kewenangan DPP itu sudah aturan main di kami, apa pun putusan oleh DPP semuanya wajib tunduk dan taat," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Ketika Kloud Senopati Ketempuhan akibat Pengunjung Pakai Narkoba, Izin Dicabut dan Puluhan Pegawai Berhenti

Ketika Kloud Senopati Ketempuhan akibat Pengunjung Pakai Narkoba, Izin Dicabut dan Puluhan Pegawai Berhenti

Megapolitan
Tak Berlarut-larut, Masalah Guru Honorer Terima Gaji Rp 300.000 Sudah Diselesaikan Usai Heru Budi Lakukan Sidak

Tak Berlarut-larut, Masalah Guru Honorer Terima Gaji Rp 300.000 Sudah Diselesaikan Usai Heru Budi Lakukan Sidak

Megapolitan
Kritik Bongkar Pasang Trotoar Margonda, Fraksi PDI-P: Perencanaan Tidak Matang, Buang-buang Anggaran

Kritik Bongkar Pasang Trotoar Margonda, Fraksi PDI-P: Perencanaan Tidak Matang, Buang-buang Anggaran

Megapolitan
Gudang Logistik Pemilu 2024 di Jakarta Belum Terpenuhi, DPRD DKI Bakal Panggil Bakesbangpol

Gudang Logistik Pemilu 2024 di Jakarta Belum Terpenuhi, DPRD DKI Bakal Panggil Bakesbangpol

Megapolitan
Kisah di Balik Nama Jalan Perjuangan yang Dilalui Anies Saat Kampanye di Kampung Tanah Merah

Kisah di Balik Nama Jalan Perjuangan yang Dilalui Anies Saat Kampanye di Kampung Tanah Merah

Megapolitan
Minta Status Guru Honorer Murni di Jakarta Dihapus, P2G: Upahnya Tak Manusiawi

Minta Status Guru Honorer Murni di Jakarta Dihapus, P2G: Upahnya Tak Manusiawi

Megapolitan
Pembelaan Diri Rihani atas Kasus Penipuan 'Preorder' iPhone, Mengaku Juga Ditipu Rihana dan Minta Dibebaskan

Pembelaan Diri Rihani atas Kasus Penipuan "Preorder" iPhone, Mengaku Juga Ditipu Rihana dan Minta Dibebaskan

Megapolitan
Akses ARV yang Terbatas Jadi Tantangan Besar Pengobatan ODHIV

Akses ARV yang Terbatas Jadi Tantangan Besar Pengobatan ODHIV

Megapolitan
Jangan Sendirian, ODHIV Diminta Gabung Komunitas untuk Lancarkan Pengobatan

Jangan Sendirian, ODHIV Diminta Gabung Komunitas untuk Lancarkan Pengobatan

Megapolitan
Jejak Kampanye Pertama Anies di Tanah Merah: Kendarai Motor di Atas Jalan Perjuangan yang Tak Mulus

Jejak Kampanye Pertama Anies di Tanah Merah: Kendarai Motor di Atas Jalan Perjuangan yang Tak Mulus

Megapolitan
Kesendirian Rohmanto di Akhir Hayatnya, Tak Ada Keluarga dan Meninggal di Tumpukan Sampah

Kesendirian Rohmanto di Akhir Hayatnya, Tak Ada Keluarga dan Meninggal di Tumpukan Sampah

Megapolitan
Gaji Guru Honorer di SDN Malaka Jaya 10 Hanya Rp 300.000, P2G: Bukti Tata Kelola yang Masih Buruk

Gaji Guru Honorer di SDN Malaka Jaya 10 Hanya Rp 300.000, P2G: Bukti Tata Kelola yang Masih Buruk

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Heru Budi Sidak SDN Malaka Jaya 10 yang Gaji Guru Honorer Rp 300.000 | Ibunda Ghisca Debora Dilaporkan ke Polisi

[POPULER JABODETABEK] Heru Budi Sidak SDN Malaka Jaya 10 yang Gaji Guru Honorer Rp 300.000 | Ibunda Ghisca Debora Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Tarif JA Connexion Bandara Soekarno Hatta-Stasiun Halim 2023

Tarif JA Connexion Bandara Soekarno Hatta-Stasiun Halim 2023

Megapolitan
Harga Tiket Damri Jakarta-Yogyakarta dan Jadwalnya per November 2023

Harga Tiket Damri Jakarta-Yogyakarta dan Jadwalnya per November 2023

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com