Politisi PSI untuk Anies soal Putusan MA: Ini Bukan Makanan Pasar yang Kedaluwarsa

Kompas.com - 04/09/2019, 20:18 WIB
Idris Ahmad (kiri) dan William Aditya Sarana (kanan) sebagai anggota DPRD DKI Terpilih dari partai PSI saat menggelar konferensi pers di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa (21/8/2019). KOMPAS.COM/ANASTASIA AULIAIdris Ahmad (kiri) dan William Aditya Sarana (kanan) sebagai anggota DPRD DKI Terpilih dari partai PSI saat menggelar konferensi pers di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa (21/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menilai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menganggap putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kebijakan Pemprov DKI soal mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan sudah kedaluwarsa adalah pernyataan yang tidak masuk akal.

William merupakan penggugat perda penutupan jalan untuk PKL berdagang ini. Ia pun tidak habis pikir yang memaknai putusan hukum dengan istilah kedaluwarsa. Padahal, putusan tersebut baru dikabulkan pada Desember 2018.

"Saya sebenarnya enggak habis pikir kalau bilang putusan itu kedaluwarsa. Karena enggak ada yang kedaluwarsa terhadap putusan MA. Apalagi ini baru diputuskan Desember 2018 jadi dia kira mungkin ini makanan pasar begitu ada waktu kedaluwarsa itu ngaco banget dia harus banyak belajar hukum," kata William saat dihubungi, Rabu (4/9/2019).

Baca juga: Anies Anggap Putusan MA yang Batalkan Kebijakan Tutup Jalan Sudah Kedaluwarsa

Menurut dia, dengan dicabutnya Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum maka tidak ada lagi payung hukum untuk PKL berjualan di trotoar atau jalan.

"Selama ini merugikan kepentingan umum yang lebih luas. Dia enggak melihat kepentingan pejalan kaki, angkutan umum terganggu selama ini," ucap William.

Mengenai pernyataan Anies yang menyebut bahwa putusan MA kedaluwarsa karena diterbitkan setelah pemprov DKI Jakarta tidak lagi menutup jalan untuk PKL.

Baca juga: MA Batalkan Kebijakan DKI Tutup Jalan demi Tempat Berdagang PKL

Ruas jalan tersebut sudah dibuka kembali saat MA mengeluarkan putusannya dan para PKL dipindahkan ke skybridge atau jembatan multi guna (JPM) Tanah Abang.

Karena itulah, Anies menganggap sudah kedaluwarsa. Namun menurut William putusan itu tak hanya pada kasus Tanah Abang. Melainkan untuk seluruh trotoar di Jakarta yang kini sebagian masih dipakai oleh PKL.

"PKL di Jatibaru memang sudah enggak ada tapi di trotoar masih banyak. Pas zaman gub sebelumnya enggak ada skybridge bersih kok baik trotoar dan jalan. Sekarang udah ada skybridge PKL di trotoar masih ada jadi enggak kompeten Aniesnya," ungkap pria 23 tahun ini.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap putusan MA yang membatalkan kebijakan Pemprov DKI soal mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan, kedaluwarsa.

Kebijakan itu tertuang dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

Megapolitan
Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Megapolitan
4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

Megapolitan
Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Megapolitan
Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Megapolitan
Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Megapolitan
Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi  Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Megapolitan
Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Megapolitan
Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Megapolitan
Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Megapolitan
Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Megapolitan
Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Megapolitan
Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Megapolitan
William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X