MA Batalkan Kebijakan DKI Tutup Jalan demi Tempat Berdagang PKL

Kompas.com - 19/08/2019, 15:32 WIB
Sejumlah warga memanfaatkan mobil patroli Satpol PP DKI Jakarta di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (31/01/2018). Mobil tersebut tidak sengaja beroperasi karena karena operasional bus transjakarta Tanah Abang Explorer dihentikan sementara akibat aksi mogok yang dilakukan supir angkot Tanah Abang. MAULANA MAHARDHIKASejumlah warga memanfaatkan mobil patroli Satpol PP DKI Jakarta di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (31/01/2018). Mobil tersebut tidak sengaja beroperasi karena karena operasional bus transjakarta Tanah Abang Explorer dihentikan sementara akibat aksi mogok yang dilakukan supir angkot Tanah Abang.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian gugatan anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 William Aditya Sarana tentang penutupan jalan sebagai tempat berdagang.

MA menganulir kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan jadi tempat berdagang para pedagang kaki lima. Kebijakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan keterangan di website MA, yaitu putusan.mahkamahagung.go.id, putusan itu bernomor 38/P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018 dan dibacakan pada 18 Desember 2018.

Baca juga: Ingub Anies Terbit Setelah Penutupan Jalan Jatibaru Dinilai Melanggar


Dalam putusan itu MA menyatakan, Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 25 Ayat 1 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

MA juga memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Sekretariat Daerah DKI Jakarta untuk dicantumkan dalam berita daerah.

Namun, MA menolak permohonan para pemohon yang lain dan selebihnya.

MA juga menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta.

Saat dihubungi secara terpisah, William menyebutkan bahwa dasar gugatannya adalah karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai tempat pedagang kaki lima ( PKL) berdagang.

Baca juga: Biro Hukum: Penutupan Jalan Jatibaru Harus Berdasarkan Izin Polisi

Padahal, berdasarkan peraturan yang lebih tinggi dari peraturan daerah, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jalan hanya bisa ditutup karena alasan kegiataan keagamaan, kegiataan kenegaraan, kegiatan olahraga, dan kegiatan budaya.

"Tapi enggak bisa buat kegiatan berdagang. Inilah yang menjadi dasar saya melawan Gubernur DKI Jakarta dengan membenturkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum," kata William yang merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Kompas.com, Senin (19/8/2019).

Halaman:


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Pekerja di Pembakaran Arang di Cilincing Diusulkan Jadi PPSU

Mantan Pekerja di Pembakaran Arang di Cilincing Diusulkan Jadi PPSU

Megapolitan
Satpol PP Akui Banyak PSK Berpangkal di Taman Tubagus Angke

Satpol PP Akui Banyak PSK Berpangkal di Taman Tubagus Angke

Megapolitan
Dari 50 DPRD Tangsel, Hampir Setengahnya Gadaikan SK ke Bank BJB

Dari 50 DPRD Tangsel, Hampir Setengahnya Gadaikan SK ke Bank BJB

Megapolitan
Ini Alasan Jakarta Dipilih Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Ini Alasan Jakarta Dipilih Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Tes Laboratorium Sebelum Tetapkan Tersangka Kasus Industri Peleburan Alumunium

Polisi Tunggu Hasil Tes Laboratorium Sebelum Tetapkan Tersangka Kasus Industri Peleburan Alumunium

Megapolitan
Gugup Saat Laporan, Rico Ceper Tabrak Mobil di Polsek Pondok Aren

Gugup Saat Laporan, Rico Ceper Tabrak Mobil di Polsek Pondok Aren

Megapolitan
Kondom Bekas dan Tisu Magic Berserekan di Taman Tubagus Angke

Kondom Bekas dan Tisu Magic Berserekan di Taman Tubagus Angke

Megapolitan
Jalan Panjang Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Jalan Panjang Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Megapolitan
BERITA FOTO: Rumah Reyot di Tengah Apartemen Mewah Thamrin Executive Residence

BERITA FOTO: Rumah Reyot di Tengah Apartemen Mewah Thamrin Executive Residence

Megapolitan
BERITA FOTO: Bentrok Pengunjuk Rasa dengan Polisi di Depan KPK

BERITA FOTO: Bentrok Pengunjuk Rasa dengan Polisi di Depan KPK

Berita Foto
Pengelola: Keberadaan Rumah Tua di Apartemen Thamrin Executive Residence Tak Mengganggu

Pengelola: Keberadaan Rumah Tua di Apartemen Thamrin Executive Residence Tak Mengganggu

Megapolitan
3 Tujuan Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

3 Tujuan Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Megapolitan
Anies: Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 5 Kali agar Manfaat Infrastruktur Bisa Maksimal

Anies: Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 5 Kali agar Manfaat Infrastruktur Bisa Maksimal

Megapolitan
BERITA FOTO: Ricuh di Depan Gedung KPK, Lempar Telor Hingga Aksi Bakar Ban

BERITA FOTO: Ricuh di Depan Gedung KPK, Lempar Telor Hingga Aksi Bakar Ban

Megapolitan
Jadi Korban Pecah Kaca Mobil, Rico Ceper Rugi Rp 14 Juta

Jadi Korban Pecah Kaca Mobil, Rico Ceper Rugi Rp 14 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X