Bisakah Putusan MA Kedaluwarsa Seperti Kata Anies?

Kompas.com - 06/09/2019, 19:36 WIB
Penertiban PKL di Kawasan Senen, Jakarta Pusat,  Rabu (10/7/2019). KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVAPenertiban PKL di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Hukum Tata Negara Hifdzil Alim mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) bersifat mengikat sehingga tidak dapat disebut kedaluwarsa.

Hal ini untuk menganggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal putusan MA. Anies menganggap putusan MA yang membatalkan kebijakan Pemprov DKI soal mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan kedaluwarsa.

Kebijakan itu tertuang dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

"Jika putusan MA menyatakan Pasal 25 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang, berarti secara hukum bertentangan. Soal putusan MA kedaluwarsa, sebenarnya tidak ada," kata Hifdzil saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/9/2019).

Hifdzil menjelaskan, putusan MA tidak bersifat kedaluwarsa karena telah melalui proses pengujian peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Tidak ada batas waktu untuk mengeksekusi putusan tersebut.

Baca juga: Ini Isi Putusan MA soal Kebijakan Tutup Jalan yang Dianggap Kedaluwarsa oleh Anies

"Itu pengujian peraturan perundang-undangan. Tidak ada kedaluwarsanya.
Pengujian undang-undang itu berbeda dengan gugatan administrasi yang mengatur waktu 90 hari sejak keputusan diterbitkan. Jadi (putusan MA) tidak ada kedaluwarsanya," kata Hifdzil.

Ia menyebut bahwa yang dapat membatalkan putusan MA adalah dari MA itu sendiri. Putusan MA tidak berlaku lagi jika telah dilaksanakan atau dieksekusi.

"Putusan itu tidak berlaku apabila amar putusannya sudah dieksekusi atau dilaksanakan," ujarnya.

Isi Pasal 25 Ayat 1 Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dianulir atau dikabulkan sebagian oleh MA.

Pasal 25 ayat 1 berbunyi "Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima".

Saat William Aditya Sarana yang sekarang adalah anggota DPRD DKI Jakarta menggugat peraturan tersebut, contoh kasusnya adalah penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang yang dilakukan oleh Anies.

MA kemudian menganulir dan melarang PKL berdagang di trotoar maupun jalan karena dianggap bertabrakan dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Baca juga: Anies Anggap Putusan MA yang Batalkan Kebijakan Tutup Jalan Sudah Kedaluwarsa

Artinya, aturan itu berlaku untuk seluruh trotoar dan jalan di Jakarta, bukan hanya di Jalan Jatibaru.

"Jika mengacu pada keterangan ini, berarti peraturan gubernur tersebut bertentangan dengan Undang-Undang. Gubernur harus melaksanakan putusan tersebut," ucap Hifdzil.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap putusan MA yang membatalkan kebijakan Pemprov DKI soal mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan, kedaluwarsa.

Kebijakan itu tertuang dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

"Keputusan MA itu kedaluwarsa," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (4/9/2019).

Anies menyampaikan, putusan MA terbit setelah Pemprov DKI Jakarta tidak lagi menutup jalan untuk PKL.

Saat ini, Pemprov DKI ingin membagi trotoar yang sudah direvitalisasi untuk pejalan kaki dan PKL.

Pemprov DKI akan menentukan lokasi dan lebar trotoar yang bisa digunakan untuk PKL berjualan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI Positif Covid-19, Kegiatan di Balai Kota Berjalan Normal

Wagub DKI Positif Covid-19, Kegiatan di Balai Kota Berjalan Normal

Megapolitan
Demo Tolak Pembangunan BTB School, Lima Warga Pluit Putri Dilaporkan ke Polisi

Demo Tolak Pembangunan BTB School, Lima Warga Pluit Putri Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Buntut Kerumunan di Jakarta, Polisi Temukan Unsur Pidana dan Pemeriksaan Rizieq Shihab

Buntut Kerumunan di Jakarta, Polisi Temukan Unsur Pidana dan Pemeriksaan Rizieq Shihab

Megapolitan
Kantor Kelurahan Pejaten Timur Dibuka Lagi Setelah Ditutup karena Ada ASN Positif Covid-19

Kantor Kelurahan Pejaten Timur Dibuka Lagi Setelah Ditutup karena Ada ASN Positif Covid-19

Megapolitan
Wagub DKI Positif Covid-19, Anies Disebut dalam Kondisi Baik

Wagub DKI Positif Covid-19, Anies Disebut dalam Kondisi Baik

Megapolitan
Wagub DKI Positif Covid-19, Gedung B Balai Kota Ditutup Selama 3 Hari

Wagub DKI Positif Covid-19, Gedung B Balai Kota Ditutup Selama 3 Hari

Megapolitan
Pelintasan Sebidang di Jalur KA Palmerah Ditutup Permanen

Pelintasan Sebidang di Jalur KA Palmerah Ditutup Permanen

Megapolitan
Sempat Ditutup, PN Jaksel Kembali Buka Layanan Persidangan dan PTSP

Sempat Ditutup, PN Jaksel Kembali Buka Layanan Persidangan dan PTSP

Megapolitan
DPRD Bekasi: Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis Dampak dari Data Kemiskinan yang Buruk

DPRD Bekasi: Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis Dampak dari Data Kemiskinan yang Buruk

Megapolitan
Balita Jadi Pengemis Meninggal Dunia, DPRD: Tak Ada Keterbukaan Data Orang Miskin

Balita Jadi Pengemis Meninggal Dunia, DPRD: Tak Ada Keterbukaan Data Orang Miskin

Megapolitan
Rizieq Belum Pastikan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Besok

Rizieq Belum Pastikan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Besok

Megapolitan
Rizieq Shihab Disebut Dites Swab oleh MER-C, Organisasi Apa Itu?

Rizieq Shihab Disebut Dites Swab oleh MER-C, Organisasi Apa Itu?

Megapolitan
PN Jaksel Dibuka Lagi Setelah Ditutup 5 Hari karena Ditemukan Kasus Covid-19

PN Jaksel Dibuka Lagi Setelah Ditutup 5 Hari karena Ditemukan Kasus Covid-19

Megapolitan
Damkar Jaktim Punya Aplikasi Go-Damkar untuk Percepat Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Damkar Jaktim Punya Aplikasi Go-Damkar untuk Percepat Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Megapolitan
[Update 29 November]: Bertambah 34, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tercatat 2.870

[Update 29 November]: Bertambah 34, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tercatat 2.870

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X