Ganjil Genap Berlaku, Polisi Akui Kemacetan Terjadi di Rute Alternatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menyebut aturan perluasan ganjil genap hanya mampu mengurai kemacetan di ruas jalan yang terdampak aturan tersebut.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir mengatakan, para pengendara mobil memilih beralih ke ruas jalan alternatif guna menghindari ruas jalan yang terdampak aturan perluasan ganjil genap.

"Saat pelaksanaannya di ruas jalan ganjil genap itu sangat efektif. Namun, memang ada penambahan jumlah kuantitas mobil pada jalur-jalur di luar ganjil genap," kata Nasir di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Polisi: Banyak Pelanggar Ganjil Genap Andalkan Google Maps

Nasir menyebut, kendaraan bermotor memadati jalur alternatif di antaranya Jalan Antasari, Jakarta Selatan akibat diberlakukan aturan perluasan ganjil genap tersebut.

"Nah itu efek balon, jadi kalau dipencet sini (ruas jalan perluasan ganjil genap), sebelah sana (di luar ruas jalan gage) yang melembung. Itu namanya efek dari kebijakan," ungkap Nasir.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menekan peraturan gubernur (pergub) tentang tentang Perluasan Aturan Pembatasan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Nomor Polisi Ganjil dan Genap.

Pergub itu merupakan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Baca juga: Kena Tilang Langgar Ganjil Genap, Pengendara: Saya Bingung Lewat Mana Lagi

Perluasan ganjil genap diberlakukan setelah Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba pada 12 Agustus-6 September ini.

Polisi menerjunkan 1.061 personel untuk menindak pelanggar dalam penerapan aturan perluasan ganjil genap tersebut.

Dirlantas Polda Metro Jaya mencatat 941 pelanggaran pada hari pertama perluasan aturan ganjil genap di lima wilayah DKI Jakarta. Pelanggaran tersebut tercatat dari pukul 06.00-10.00 WIB.

Para pelangar dikenakan Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi dua bulan penjara atau denda administrasi maksimal Rp 500.000.