Jaksa Keberatan Kivlan Zen Didampingi Penasihat Hukum dari TNI

Kompas.com - 10/09/2019, 15:45 WIB
Terdakwa Kivlan Zen didampingi oleh penasihat hukum dari TNI dalam sidang perdana kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARITerdakwa Kivlan Zen didampingi oleh penasihat hukum dari TNI dalam sidang perdana kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum dalam kasus kepemilikan senjata api dengan terdakwa Kivlan Zen merasa keberatan karena Kivlan didampingi oleh penasihat hukum dari TNI dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, Selasa (10/9/2019).

Menurut jaksa, penasihat hukum dari TNI hanya bisa memberikan jasa hukum di dalam peradilan militer.

"Kami keberatan menyangkut keberatan penasihat hukum dari militer. Memang disampaikan ada surat perintah dan surat kuasa, tapi kami baca Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hanya bisa memberikan jasa hukum sesuai peradilan militer," ujar jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jaksa menyampaikan, Kivlan saat ini berstatus sebagai purnawirawan TNI, bukan lagi TNI aktif. Kivlan juga menjalani sidang di peradilan umum. Karena itulah, jaksa merasa keberatan Kivlan didampingi penasihat hukum dari TNI.

Baca juga: Kivlan Zen Menangis Saat Berbicara dengan Istrinya Sebelum Hadapi Sidang Dakwaan

"Sekarang Pak Kivlan purnawirawan dan ini sidang umum," kata jaksa.

Jaksa meminta Majelis Hakim mencatat keberatan mereka. Majelis Hakim kemudian meminta tim penasihat hukum Kivlan menjelaskan keberadaan penasihat dari TNI.

"Tim penasihat hukum, dengan adanya keberatan dari penuntut umum, tolong kami diberi penjelasan tertulis. Persiapkan jawaban untuk yang akan datang," kata Hakim Ketua Haryono.

Kemudian, jaksa juga menilai surat kuasa Kivlan kepada ketua tim penasihat hukumnya, Tonin Tachta, tidak sah.

Baca juga: Kivlan Zen Hadiri Sidang Perdana dalam Kondisi Sakit

Majelis hakim meminta tim penasihat hukum memberikan jawaban tertulis, seperti halnya jawaban tertulis mengenai keberadaan penasihat hukum dari TNI.

Tonin menyampaikan, penasihat hukum dari TNI sesuai dengan aturan Mahkamah Agung.

"Bantuan hukum itu bisa diberikan oleh siapa saja, apalagi militer. Panglima menyatakan paling tidak akan memberikan bantuan kepada purnawirawan," kata Tonin.

Majelis hakim tetap meminta jawaban tertulis. Setelah itu, sidang pembacaan dakwaan kemudian dimulai. Sidang masih berlangsung hingga pukul 15.35 WIB.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kota Tua Ditutup, Warga Malah Nekat Berkerumun di Kali Besar

Kota Tua Ditutup, Warga Malah Nekat Berkerumun di Kali Besar

Megapolitan
Tenaga Medis Covid-19 Mengaku Tak Pulang Hampir 3 Bulan

Tenaga Medis Covid-19 Mengaku Tak Pulang Hampir 3 Bulan

Megapolitan
[UPDATE 24 Mei]: Kasus Positif Covid-19 di Depok Tembus 500

[UPDATE 24 Mei]: Kasus Positif Covid-19 di Depok Tembus 500

Megapolitan
BMKG: Mayoritas Wilayah Jakarta Akan Diguyur Hujan Siang hingga Sore Nanti

BMKG: Mayoritas Wilayah Jakarta Akan Diguyur Hujan Siang hingga Sore Nanti

Megapolitan
Anies: Anak-anak Ingat Pandemi Ini, Bawa Pengalaman Ini Sampai Tua...

Anies: Anak-anak Ingat Pandemi Ini, Bawa Pengalaman Ini Sampai Tua...

Megapolitan
Anies: Berdiam Diri di Rumah, Artinya Sudah Menyelamatkan Orang Lain

Anies: Berdiam Diri di Rumah, Artinya Sudah Menyelamatkan Orang Lain

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Minta Relaksasi PSBB ke Ridwan Kamil, Ini Pertimbangannya

Wali Kota Bekasi Minta Relaksasi PSBB ke Ridwan Kamil, Ini Pertimbangannya

Megapolitan
Anies Nilai Silaturahim Virtual Membuat Semua Saudara Jadi Terhubung

Anies Nilai Silaturahim Virtual Membuat Semua Saudara Jadi Terhubung

Megapolitan
450.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Sepekan Ini, Turun 62 Persen

450.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Sepekan Ini, Turun 62 Persen

Megapolitan
Warga Bekasi Bisa Shalat Berjemaah Mulai Pekan Pertama Syawal, tetapi...

Warga Bekasi Bisa Shalat Berjemaah Mulai Pekan Pertama Syawal, tetapi...

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 DKI Jakarta: 6.561 Kasus Positif, 14.448 Orang Tanpa Gejala

[UPDATE] Covid-19 DKI Jakarta: 6.561 Kasus Positif, 14.448 Orang Tanpa Gejala

Megapolitan
Travel Gelap Tujuan Bandung Tepergok Polisi di Depok Saat Malam Takbiran

Travel Gelap Tujuan Bandung Tepergok Polisi di Depok Saat Malam Takbiran

Megapolitan
Pemkot Bekasi Ajukan Perpanjangan PSBB ke Ridwan Kamil

Pemkot Bekasi Ajukan Perpanjangan PSBB ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Malam Takbiran, Sekelompok Pemuda Konvoi Bawa Celurit di Depok

Malam Takbiran, Sekelompok Pemuda Konvoi Bawa Celurit di Depok

Megapolitan
Cerita Dokter Lebaran di RS Wisma Atlet Kemayoran, Tak Tahu Kapan Pulang ke Rumah...

Cerita Dokter Lebaran di RS Wisma Atlet Kemayoran, Tak Tahu Kapan Pulang ke Rumah...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X