Jaksa Keberatan Kivlan Zen Didampingi Penasihat Hukum dari TNI

Kompas.com - 10/09/2019, 15:45 WIB
Terdakwa Kivlan Zen didampingi oleh penasihat hukum dari TNI dalam sidang perdana kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARITerdakwa Kivlan Zen didampingi oleh penasihat hukum dari TNI dalam sidang perdana kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum dalam kasus kepemilikan senjata api dengan terdakwa Kivlan Zen merasa keberatan karena Kivlan didampingi oleh penasihat hukum dari TNI dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, Selasa (10/9/2019).

Menurut jaksa, penasihat hukum dari TNI hanya bisa memberikan jasa hukum di dalam peradilan militer.

"Kami keberatan menyangkut keberatan penasihat hukum dari militer. Memang disampaikan ada surat perintah dan surat kuasa, tapi kami baca Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hanya bisa memberikan jasa hukum sesuai peradilan militer," ujar jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jaksa menyampaikan, Kivlan saat ini berstatus sebagai purnawirawan TNI, bukan lagi TNI aktif. Kivlan juga menjalani sidang di peradilan umum. Karena itulah, jaksa merasa keberatan Kivlan didampingi penasihat hukum dari TNI.

Baca juga: Kivlan Zen Menangis Saat Berbicara dengan Istrinya Sebelum Hadapi Sidang Dakwaan

"Sekarang Pak Kivlan purnawirawan dan ini sidang umum," kata jaksa.

Jaksa meminta Majelis Hakim mencatat keberatan mereka. Majelis Hakim kemudian meminta tim penasihat hukum Kivlan menjelaskan keberadaan penasihat dari TNI.

"Tim penasihat hukum, dengan adanya keberatan dari penuntut umum, tolong kami diberi penjelasan tertulis. Persiapkan jawaban untuk yang akan datang," kata Hakim Ketua Haryono.

Kemudian, jaksa juga menilai surat kuasa Kivlan kepada ketua tim penasihat hukumnya, Tonin Tachta, tidak sah.

Baca juga: Kivlan Zen Hadiri Sidang Perdana dalam Kondisi Sakit

Majelis hakim meminta tim penasihat hukum memberikan jawaban tertulis, seperti halnya jawaban tertulis mengenai keberadaan penasihat hukum dari TNI.

Tonin menyampaikan, penasihat hukum dari TNI sesuai dengan aturan Mahkamah Agung.

"Bantuan hukum itu bisa diberikan oleh siapa saja, apalagi militer. Panglima menyatakan paling tidak akan memberikan bantuan kepada purnawirawan," kata Tonin.

Majelis hakim tetap meminta jawaban tertulis. Setelah itu, sidang pembacaan dakwaan kemudian dimulai. Sidang masih berlangsung hingga pukul 15.35 WIB.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istri Surya Anta Pastikan Suaminya Ditahan di Ruang Isolasi Mako Bromob

Istri Surya Anta Pastikan Suaminya Ditahan di Ruang Isolasi Mako Bromob

Megapolitan
Antisipasi DBD Saat Musim Hujan, PMI Tangsel Jaga Ketersediaan Stok Trombosit

Antisipasi DBD Saat Musim Hujan, PMI Tangsel Jaga Ketersediaan Stok Trombosit

Megapolitan
Gerindra Ajukan 4 Cawagub DKI, Seperti Apa Rekam Jejaknya?

Gerindra Ajukan 4 Cawagub DKI, Seperti Apa Rekam Jejaknya?

Megapolitan
Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tolak 1.488 WNA Masuk Indonesia, Terbanyak dari India

Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tolak 1.488 WNA Masuk Indonesia, Terbanyak dari India

Megapolitan
WNA Penyelundup Narkoba Terafiliasi Jaringan di Empat Negara

WNA Penyelundup Narkoba Terafiliasi Jaringan di Empat Negara

Megapolitan
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Butuh Damkar Sektor Pondok Gede

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Butuh Damkar Sektor Pondok Gede

Megapolitan
Camat Mengaku Sempat Ajak Warga Sunter Agung Tinjau Lokasi Usaha Baru, tetapi...

Camat Mengaku Sempat Ajak Warga Sunter Agung Tinjau Lokasi Usaha Baru, tetapi...

Megapolitan
Mayat Laki-laki Ditemukan Terapung di Danau Setu Pedongkelan

Mayat Laki-laki Ditemukan Terapung di Danau Setu Pedongkelan

Megapolitan
Beredar Foto Jalur Sepeda di Cikini Dibongkar, Ini Penjelasan Pemprov DKI

Beredar Foto Jalur Sepeda di Cikini Dibongkar, Ini Penjelasan Pemprov DKI

Megapolitan
Narkoba yang Diselundupkan 4 WNA Disebut untuk Stok Tahun Baru

Narkoba yang Diselundupkan 4 WNA Disebut untuk Stok Tahun Baru

Megapolitan
Dampak Dua Proyek Flyover, Macet di Poltangan dan Depan Kampus IISIP

Dampak Dua Proyek Flyover, Macet di Poltangan dan Depan Kampus IISIP

Megapolitan
WNA Afrika Ditangkap karena Selundupkan Narkoba di Balik Pakaian Dalam

WNA Afrika Ditangkap karena Selundupkan Narkoba di Balik Pakaian Dalam

Megapolitan
Normalisasi Situ dan Sungai Jadetabek, Sampah Rumah Tangga dan Lumpur Dikeruk

Normalisasi Situ dan Sungai Jadetabek, Sampah Rumah Tangga dan Lumpur Dikeruk

Megapolitan
12 Oknum Satpol PP DKI Diduga Terlibat Pembobolan ATM

12 Oknum Satpol PP DKI Diduga Terlibat Pembobolan ATM

Megapolitan
Yayasan Tanggung Biaya Pengobatan Korban Kebakaran SMK Yadika 6 Pondok Gede

Yayasan Tanggung Biaya Pengobatan Korban Kebakaran SMK Yadika 6 Pondok Gede

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X