Jaksa Keberatan Kivlan Zen Didampingi Penasihat Hukum dari TNI

Kompas.com - 10/09/2019, 15:45 WIB
Terdakwa Kivlan Zen didampingi oleh penasihat hukum dari TNI dalam sidang perdana kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARITerdakwa Kivlan Zen didampingi oleh penasihat hukum dari TNI dalam sidang perdana kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum dalam kasus kepemilikan senjata api dengan terdakwa Kivlan Zen merasa keberatan karena Kivlan didampingi oleh penasihat hukum dari TNI dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, Selasa (10/9/2019).

Menurut jaksa, penasihat hukum dari TNI hanya bisa memberikan jasa hukum di dalam peradilan militer.

"Kami keberatan menyangkut keberatan penasihat hukum dari militer. Memang disampaikan ada surat perintah dan surat kuasa, tapi kami baca Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hanya bisa memberikan jasa hukum sesuai peradilan militer," ujar jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jaksa menyampaikan, Kivlan saat ini berstatus sebagai purnawirawan TNI, bukan lagi TNI aktif. Kivlan juga menjalani sidang di peradilan umum. Karena itulah, jaksa merasa keberatan Kivlan didampingi penasihat hukum dari TNI.

Baca juga: Kivlan Zen Menangis Saat Berbicara dengan Istrinya Sebelum Hadapi Sidang Dakwaan

"Sekarang Pak Kivlan purnawirawan dan ini sidang umum," kata jaksa.

Jaksa meminta Majelis Hakim mencatat keberatan mereka. Majelis Hakim kemudian meminta tim penasihat hukum Kivlan menjelaskan keberadaan penasihat dari TNI.

"Tim penasihat hukum, dengan adanya keberatan dari penuntut umum, tolong kami diberi penjelasan tertulis. Persiapkan jawaban untuk yang akan datang," kata Hakim Ketua Haryono.

Kemudian, jaksa juga menilai surat kuasa Kivlan kepada ketua tim penasihat hukumnya, Tonin Tachta, tidak sah.

Baca juga: Kivlan Zen Hadiri Sidang Perdana dalam Kondisi Sakit

Majelis hakim meminta tim penasihat hukum memberikan jawaban tertulis, seperti halnya jawaban tertulis mengenai keberadaan penasihat hukum dari TNI.

Tonin menyampaikan, penasihat hukum dari TNI sesuai dengan aturan Mahkamah Agung.

"Bantuan hukum itu bisa diberikan oleh siapa saja, apalagi militer. Panglima menyatakan paling tidak akan memberikan bantuan kepada purnawirawan," kata Tonin.

Majelis hakim tetap meminta jawaban tertulis. Setelah itu, sidang pembacaan dakwaan kemudian dimulai. Sidang masih berlangsung hingga pukul 15.35 WIB.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Palsukan Buku KIR, Ayah dan Anak Ini Rugikan Negara Rp 10 Miliar

Palsukan Buku KIR, Ayah dan Anak Ini Rugikan Negara Rp 10 Miliar

Megapolitan
[BERITA FOTO] Kondisi Kantor Penyelenggara Pernikahan di Pulogadung yang Terbakar dan Tewaskan Seorang Pegawai

[BERITA FOTO] Kondisi Kantor Penyelenggara Pernikahan di Pulogadung yang Terbakar dan Tewaskan Seorang Pegawai

Megapolitan
Soal Ayah Perkosa Anak Tiri di Tangsel, Kak Seto Ingatkan Polisi Tak Tebang Pilih Kasus

Soal Ayah Perkosa Anak Tiri di Tangsel, Kak Seto Ingatkan Polisi Tak Tebang Pilih Kasus

Megapolitan
Pendaftaran CPNS 2019, Pemprov DKI Siapkan Formasi untuk Disabilitas dan Lulusan Terbaik

Pendaftaran CPNS 2019, Pemprov DKI Siapkan Formasi untuk Disabilitas dan Lulusan Terbaik

Megapolitan
Kabur Setelah Serempet Kendaraan dengan Mobil, Polisi Diamuk Massa di Tanjung Barat

Kabur Setelah Serempet Kendaraan dengan Mobil, Polisi Diamuk Massa di Tanjung Barat

Megapolitan
Pendaftaran CPNS, Antrean SKCK di Polres Jaksel Ramai sejak Loket Belum Dibuka

Pendaftaran CPNS, Antrean SKCK di Polres Jaksel Ramai sejak Loket Belum Dibuka

Megapolitan
Kabel Menjuntai ke Tanah, Jalan Tanah Abang Timur Ditutup Sementara

Kabel Menjuntai ke Tanah, Jalan Tanah Abang Timur Ditutup Sementara

Megapolitan
Pengamat: Anies Masuk Daftar Calon yang Berpotensi Maju Pilpres 2024

Pengamat: Anies Masuk Daftar Calon yang Berpotensi Maju Pilpres 2024

Megapolitan
Pohon Tumbang Terjang Sejumlah Wilayah di Kota Bogor

Pohon Tumbang Terjang Sejumlah Wilayah di Kota Bogor

Megapolitan
Pembangunan Trotoar Jakarta, Diprotes karena Telan Triliunan dan Alasan di Baliknya

Pembangunan Trotoar Jakarta, Diprotes karena Telan Triliunan dan Alasan di Baliknya

Megapolitan
Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus 02, Korban Gemetaran

Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus 02, Korban Gemetaran

Megapolitan
Proses Damai SMA Kolese Gonzaga dan Orangtua Murid Kian Menjelimet

Proses Damai SMA Kolese Gonzaga dan Orangtua Murid Kian Menjelimet

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Lowongan 3.958 CPNS, dari Tenaga Pendidikan hingga Kesehatan

Pemprov DKI Buka Lowongan 3.958 CPNS, dari Tenaga Pendidikan hingga Kesehatan

Megapolitan
Klaim Rizieq Shihab dapat Surat Cekal yang Dibantah Pemerintah Indonesia

Klaim Rizieq Shihab dapat Surat Cekal yang Dibantah Pemerintah Indonesia

Megapolitan
Polisi Sita Senjata Api dari Sopir yang Diamuk Massa di Poltangan karena Tabrak Lari

Polisi Sita Senjata Api dari Sopir yang Diamuk Massa di Poltangan karena Tabrak Lari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X