Fraksi Gerindra: Pembahasan Wagub DKI Lebih dari 1 Tugas DPR, Bukan DPRD

Kompas.com - 11/09/2019, 15:38 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta nondefenitif Syarif di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIWakil Ketua DPRD DKI Jakarta nondefenitif Syarif di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif menyebutkan, pembahasan tentang wakil gubernur DKI Jakarta lebih dari satu orang bukan tugas DPRD DKI.

Alasannya, landasan hukum mengenai wagub ada dalam undang-undang yang merupakan tugas DPR.

"Itu undang-undang dong, bukan DPRD membahas itu. Domain itu ada di DPR. Di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 kan domain DPR, soal mengganti wagub yang dulu pernah 4 sekarang jadi 1, lalu dikonsesi jadi deputi 4," kata Syarif, Rabu (11/9/2019).

Syarif mengatakan belum mendengar usulan tersebut, padahal posisinya saat ini sebagai wakil ketua sementara DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Kemendagri: Jumlah Wagub 1 Orang, Tak Ada Perbedaan untuk DKI

"Saya baru dengar, bagaimana usulnya (lapor ke Kemendagri) enggaklah enggak mungkin. Bukan domain," kata dia.

Meski demikian, Syarif mengatakan dari sisi kebutuhan Jakarta butuh lebih dari satu wakil gubernur. Jumlah penduduk Jakarta mencapai 10 juta dengan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 86 triliun.

"Saya sebagai saya (pribadi) nih ya, saya setuju, usul boleh saja. Kan penduduk padat, masalah berat, APBD besar," ujar Syarif.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mewacanakan, wakil gubernur DKI Jakarta sebaiknya lebih dari satu orang.

Ketua sementara DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebutkan, usulan itu berasal dari beberapa anggota DPRD.

"Usulan itu muncul karena dalam kenyataannya sampai dengan (masa Gubernur) Sutiyoso, wagub DKI itu ada empat. Dan itu didukung oleh otonomi DKI yang ada di tingkat provinsi," ujar Pantas.

Pantas menyebutkan, para pengusul merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta yang menyebut bahwa gubernur dan wagub dipilih oleh DPRD DKI maka wagub pun lebih dari 1 orang.

Namun, saat era Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY), aturan itu dicabut dan diganti dengan UU Nomor 29 Tahun 2007.

Pasal 10 UU Nomor 29 Tahun 2007 menyebutkan, "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah."



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pascabom Bunuh Diri di Medan, Polisi Sebut Situasi di Jakarta Masih Kondusif

Pascabom Bunuh Diri di Medan, Polisi Sebut Situasi di Jakarta Masih Kondusif

Megapolitan
Polisi Tangkap Seorang Terduga Teroris di Depok yang Pernah Berkunjung ke Suriah

Polisi Tangkap Seorang Terduga Teroris di Depok yang Pernah Berkunjung ke Suriah

Megapolitan
Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Megapolitan
Video Tak Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Video Tak Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Megapolitan
Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Megapolitan
Baju Bekas di Pasar Baru Tetap Eksis di Tengah Menjamurnya Online Shop

Baju Bekas di Pasar Baru Tetap Eksis di Tengah Menjamurnya Online Shop

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Perencanaan Bom Molotov oleh Dosen IPB

Polisi Gelar Rekonstruksi Perencanaan Bom Molotov oleh Dosen IPB

Megapolitan
DPRD DKI Hapus Anggaran untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah

DPRD DKI Hapus Anggaran untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah

Megapolitan
Bantah Tebang Pilih, Kuasa Hukum Kemenag Klaim Akan Ratakan Seluruh Bangunan di Lahan Proyek UIII

Bantah Tebang Pilih, Kuasa Hukum Kemenag Klaim Akan Ratakan Seluruh Bangunan di Lahan Proyek UIII

Megapolitan
JPO Akan Dipasang Alat yang Menonaktifkan Skuter Listrik Secara Otomatis

JPO Akan Dipasang Alat yang Menonaktifkan Skuter Listrik Secara Otomatis

Megapolitan
Rumah Aparat Lolos Penertiban Lahan untuk UIII, Warga Minta Keadilan

Rumah Aparat Lolos Penertiban Lahan untuk UIII, Warga Minta Keadilan

Megapolitan
Pemkot Tangsel Tolak Prioritaskan Pegawai Honorer dalam Pendaftaran CPNS

Pemkot Tangsel Tolak Prioritaskan Pegawai Honorer dalam Pendaftaran CPNS

Megapolitan
Penertiban Kampung Bulak, Warga: Bongkar Juga RS Sentra Medika!

Penertiban Kampung Bulak, Warga: Bongkar Juga RS Sentra Medika!

Megapolitan
Polemik Penebangan Pohon Angsana di Trotoar, Dianggap Rusak Drainase dan Diganti Tabebuya

Polemik Penebangan Pohon Angsana di Trotoar, Dianggap Rusak Drainase dan Diganti Tabebuya

Megapolitan
Pembuatan SKCK untuk CPNS di Polres Jakbar Naik Tiga Kali Lipat

Pembuatan SKCK untuk CPNS di Polres Jakbar Naik Tiga Kali Lipat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X