Sidang Lanjutan Gugatan Polusi Udara Jakarta Digelar Hari Ini

Kompas.com - 12/09/2019, 10:49 WIB
Sejumlah warga mengikuti sidang perdana gugatan terkait polusi udara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Sidang gugatan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila Moeloek, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut ditunda karena  berkas dan dokumen surat kuasa hukum dari penggugat belum lengkap. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANSejumlah warga mengikuti sidang perdana gugatan terkait polusi udara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Sidang gugatan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila Moeloek, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut ditunda karena berkas dan dokumen surat kuasa hukum dari penggugat belum lengkap.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan gugatan polusi udara pada Kamis (12/9/2019) hari ini.

Gugatan itu diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Greenpeace Indonesia, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), serta 31 orang yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota).

Agenda sidang hari ini dijadwalkan untuk pemeriksaan berkas tahap tiga dan gugatan intervensi.

"Iya (ada sidang), jadwalnya pemeriksaan berkas tahap tiga dan penggugat intervensi," ujar Pengacara Publik LBH Jakarta Ayu Ezra saat dikonfirmasi, Kamis.

Sidang hari ini dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB. Namun, hingga kini sidang ini belum juga dimulai.

Ayu berharap agar tergugat maupun kuasa hukum tergugat dapat menghadiri sidang perdana tersebut.

Baca juga: Jokowi Tidak Datang, Sidang Gugatan Terhadap PLN Terkait Pemadaman Listrik Ditunda

"Harusnya semuanya hadir ya lengkap, kemarin itu yang tidak hadir Gubernur Banten," katanya.

Sebelumnya, sidang perdana gugatan kasus polusi udara ini ditunda.

Hakim ketua perkara ini, Saifudin Zuhri, sidang tersebut ditunda lantaran salah satu tergugat, yakni Gubernur Banten dan penggugat dari Forum Kota Jakarta, tidak menghadiri persidangan itu.

Selain itu, kuasa hukum Kementerian Dalam Negeri baru memberikan foto kopi surat kuasa yang belum dilegalisir dan memberikan surat kuasa yang asli.

Hal ini disampaikannya setelah mengecek satu persatu tergugat dan penggugat.

Adapun sejumlah lembaga tersebut menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Presiden karena kualitas udara Jakarta yang buruk.

Mereka melayangkan gugatan warga negara atau citizen law suit (CLS) kepada sejumlah lembaga pemerintahan melalui PN Jakarta Pusat dengan register perkara nomor : 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST.

"Terdapat tujuh tergugat. Mereka adalah Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, serta turut tergugat Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten," ujar Ayu.

Baca juga: Aktivis Akan Cabut Gugatan Kasus Polusi Udara asal...



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangsel Terapkan New Normal Jika Kasus Covid-19 Tak Bertambah

Tangsel Terapkan New Normal Jika Kasus Covid-19 Tak Bertambah

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Khawatir Gelombang Kedua Covid-19 jika Warga Tak Disiplin Pakai Masker

Wali Kota Tangerang Khawatir Gelombang Kedua Covid-19 jika Warga Tak Disiplin Pakai Masker

Megapolitan
Petugas Damkar Evakuasi Penderita Stroke yang Terjebak di Lantai 2 Rumah

Petugas Damkar Evakuasi Penderita Stroke yang Terjebak di Lantai 2 Rumah

Megapolitan
Tidak Punya SIKM Dilarang Masuk Kota Bekasi

Tidak Punya SIKM Dilarang Masuk Kota Bekasi

Megapolitan
UPDATE 28 Mei: Tambah 103 Kasus, Total 6.929 Pasien Covid-19 di DKI

UPDATE 28 Mei: Tambah 103 Kasus, Total 6.929 Pasien Covid-19 di DKI

Megapolitan
Ikut Arahan Pusat, Rangkaian Pilkada Depok Dimulai 15 Juni 2020

Ikut Arahan Pusat, Rangkaian Pilkada Depok Dimulai 15 Juni 2020

Megapolitan
Jaksa: Lucinta Luna Dapat Dua Butir Ekstasi dari Orang Tak Dikenal di Tempat Hiburan Malam

Jaksa: Lucinta Luna Dapat Dua Butir Ekstasi dari Orang Tak Dikenal di Tempat Hiburan Malam

Megapolitan
Buat Mabuk Lalu Perkosa Perempuan, Pria di Depok Ditangkap

Buat Mabuk Lalu Perkosa Perempuan, Pria di Depok Ditangkap

Megapolitan
PT MRT Minta Jam Kerja Perkantoran di Jakarta Fleksibel untuk Cegah Penumpukan Penumpang

PT MRT Minta Jam Kerja Perkantoran di Jakarta Fleksibel untuk Cegah Penumpukan Penumpang

Megapolitan
Warga yang Sakit dan Harus Berobat di RS Jakarta Tak Perlu Urus SIKM

Warga yang Sakit dan Harus Berobat di RS Jakarta Tak Perlu Urus SIKM

Megapolitan
Sebarkan Hoaks Pornografi, Pemilik Instagram Mengaku Benci Syahrini

Sebarkan Hoaks Pornografi, Pemilik Instagram Mengaku Benci Syahrini

Megapolitan
Terapkan Pergub Keluar Masuk Jakarta, Bandara Soekarno Hatta Dijaga Satpol PP DKI

Terapkan Pergub Keluar Masuk Jakarta, Bandara Soekarno Hatta Dijaga Satpol PP DKI

Megapolitan
Siswa di DKI Mulai Belajar 13 Juli, Berikut Kalender Pendidikan 2020/2021

Siswa di DKI Mulai Belajar 13 Juli, Berikut Kalender Pendidikan 2020/2021

Megapolitan
Bersiap New Normal, MRT Ajukan Penambahan Jumlah Maksimal Penumpang

Bersiap New Normal, MRT Ajukan Penambahan Jumlah Maksimal Penumpang

Megapolitan
Ini Daftar Lokasi Pos Pemeriksaan SIKM di Jakarta Timur

Ini Daftar Lokasi Pos Pemeriksaan SIKM di Jakarta Timur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X