Sidang Lanjutan Gugatan Polusi Udara Jakarta Digelar Hari Ini

Kompas.com - 12/09/2019, 10:49 WIB
Sejumlah warga mengikuti sidang perdana gugatan terkait polusi udara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Sidang gugatan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila Moeloek, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut ditunda karena  berkas dan dokumen surat kuasa hukum dari penggugat belum lengkap. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANSejumlah warga mengikuti sidang perdana gugatan terkait polusi udara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Sidang gugatan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila Moeloek, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut ditunda karena berkas dan dokumen surat kuasa hukum dari penggugat belum lengkap.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan gugatan polusi udara pada Kamis (12/9/2019) hari ini.

Gugatan itu diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Greenpeace Indonesia, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), serta 31 orang yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota).

Agenda sidang hari ini dijadwalkan untuk pemeriksaan berkas tahap tiga dan gugatan intervensi.

"Iya (ada sidang), jadwalnya pemeriksaan berkas tahap tiga dan penggugat intervensi," ujar Pengacara Publik LBH Jakarta Ayu Ezra saat dikonfirmasi, Kamis.

Sidang hari ini dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB. Namun, hingga kini sidang ini belum juga dimulai.

Ayu berharap agar tergugat maupun kuasa hukum tergugat dapat menghadiri sidang perdana tersebut.

Baca juga: Jokowi Tidak Datang, Sidang Gugatan Terhadap PLN Terkait Pemadaman Listrik Ditunda

"Harusnya semuanya hadir ya lengkap, kemarin itu yang tidak hadir Gubernur Banten," katanya.

Sebelumnya, sidang perdana gugatan kasus polusi udara ini ditunda.

Hakim ketua perkara ini, Saifudin Zuhri, sidang tersebut ditunda lantaran salah satu tergugat, yakni Gubernur Banten dan penggugat dari Forum Kota Jakarta, tidak menghadiri persidangan itu.

Selain itu, kuasa hukum Kementerian Dalam Negeri baru memberikan foto kopi surat kuasa yang belum dilegalisir dan memberikan surat kuasa yang asli.

Hal ini disampaikannya setelah mengecek satu persatu tergugat dan penggugat.

Adapun sejumlah lembaga tersebut menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Presiden karena kualitas udara Jakarta yang buruk.

Mereka melayangkan gugatan warga negara atau citizen law suit (CLS) kepada sejumlah lembaga pemerintahan melalui PN Jakarta Pusat dengan register perkara nomor : 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST.

"Terdapat tujuh tergugat. Mereka adalah Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, serta turut tergugat Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten," ujar Ayu.

Baca juga: Aktivis Akan Cabut Gugatan Kasus Polusi Udara asal...



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog Sebut Jakarta Masih Sulit Turunkan Kasus Covid-19

Epidemiolog Sebut Jakarta Masih Sulit Turunkan Kasus Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bahas Rencana Pembukaan Kembali Sekolah Jelang Tahun Ajaran Baru

Pemkot Tangsel Bahas Rencana Pembukaan Kembali Sekolah Jelang Tahun Ajaran Baru

Megapolitan
Cegah Covid-19, Sebanyak 72 Anggota PPSU Pondok Labu Jalani Rapid Test

Cegah Covid-19, Sebanyak 72 Anggota PPSU Pondok Labu Jalani Rapid Test

Megapolitan
Dishub Jakarta Sediakan 200 Unit Bike Sharing di 9 Lokasi Ini

Dishub Jakarta Sediakan 200 Unit Bike Sharing di 9 Lokasi Ini

Megapolitan
Viral Video Tawuran di Johar Baru Kamis Pagi Tadi, Polisi Sebut Hoaks

Viral Video Tawuran di Johar Baru Kamis Pagi Tadi, Polisi Sebut Hoaks

Megapolitan
Langgar Isolasi Mandiri, Keluarga di Duri Kepa Ini Juga Tolak Saat Dipindahkan ke RS Darurat Covid-19

Langgar Isolasi Mandiri, Keluarga di Duri Kepa Ini Juga Tolak Saat Dipindahkan ke RS Darurat Covid-19

Megapolitan
Tangkal Covid-19, 11 Wilayah Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang Terapkan Kampung Jawara

Tangkal Covid-19, 11 Wilayah Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang Terapkan Kampung Jawara

Megapolitan
Live Music Dilarang, Musisi Kafe Diminta Tampilkan Pertunjukan dalam Bentuk Rekaman

Live Music Dilarang, Musisi Kafe Diminta Tampilkan Pertunjukan dalam Bentuk Rekaman

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pria Pengguna Ganja di Sekitar Taman Ismail Marzuki

Polisi Tangkap 2 Pria Pengguna Ganja di Sekitar Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
Kondisi Tertusuk, Pengemudi Ojek Lawan Pencuri Saat Motornya Dirampas

Kondisi Tertusuk, Pengemudi Ojek Lawan Pencuri Saat Motornya Dirampas

Megapolitan
Tak Lulus Uji Emisi, Kendaraan ASN di Jakut Tak Boleh Parkir di Kantor Wali Kota

Tak Lulus Uji Emisi, Kendaraan ASN di Jakut Tak Boleh Parkir di Kantor Wali Kota

Megapolitan
Ojek Pangkalan Ditusuk Penumpang dan Motor Nyaris Dirampas

Ojek Pangkalan Ditusuk Penumpang dan Motor Nyaris Dirampas

Megapolitan
Kadishub DKI Jakarta Sebut Pemeriksaan SIKM Masih Dilakukan di 12 Titik

Kadishub DKI Jakarta Sebut Pemeriksaan SIKM Masih Dilakukan di 12 Titik

Megapolitan
Pedagang di Pasar Jakarta yang Tolak Swab Test Covid-19 Dilarang Berjualan

Pedagang di Pasar Jakarta yang Tolak Swab Test Covid-19 Dilarang Berjualan

Megapolitan
Foto Pejabat Depok di Spanduk Tampak Janggal, Pemkot Akui Itu Hasil Editan

Foto Pejabat Depok di Spanduk Tampak Janggal, Pemkot Akui Itu Hasil Editan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X