Menurut Wali Kota Bekasi, Menekan Jumlah Kendaraan Bermotor Berdampak Buruk bagi Ekonomi

BEKASI, KOMPAS.com - Situs pemantau kualitas udara kota-kota dunia, AirVisual, kerap menampilkan data bahwa polusi udara di Bekasi tak kalah buruk ketimbang DKI Jakarta.

Ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berupaya menekan penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi udara, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi punya pendapat berbeda.

Menurut pria yang akrab disapa Pepen itu, pengurangan kendaraan bermotor berarti melorotnya laju ekonomi di Kota Bekasi.

"Tidak bisa (menekan jumlah kendaraan bermotor). Karena, saat kita tekan kendaraan bermotor, ada produksi nasional yang mengimbangi tenaga kerja yang ada. (Kalau) pabrik motor dan mobil kita tekan, kita kan bagian integral (dengan kepentingan provinsi dan nasional), tidak bisa. Apalagi produksi itu menyangkut tenaga kerja," jelas Pepen ditemui di Kompleks Pemerintah Kota Bekasi, Jumat (13/9/2019.

Baca juga: Senin Pagi, Udara Depok, Tangsel, dan Bekasi Lebih Buruk daripada Jakarta

"Dampak ekonominya, nanti daya beli masyarakat turun, terus inflasi jadi tinggi di sini, laju ekonominya rendah," ia menambahkan.

Pepen berujar, masalah ketenagakerjaan memang diidap hampir semua kota metropolitan. Tak terkecuali pada Bekasi.

Kota yang sebagian warganya mencari nafkah di Jakarta menggunakaan moda transportasi sepeda motor, menyumbang kemacetan serta emisi gas kendaraan bermotor ke Ibu Kota.

Menurut dia, fenomena ini tidak terelakkan karena pemerintah membuka kran investasi demi meraup tenaga kerja.

"Problemnya apa? Macet, karena ekonominya tumbuh. Kalau ditekan, tidak ada aktivitas. Nanti daya beli rendah, semua mahal. Beruntung sekarang kita masih survive dengan DKI. UMK kita lebih besar," ungkap Pepen.