Kompas.com - 16/09/2019, 07:15 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyerahkan berkas APBD DKI Jakarta sebesar Rp 89 triliun yang telah disetujui DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (30/11/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyerahkan berkas APBD DKI Jakarta sebesar Rp 89 triliun yang telah disetujui DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 baru diserap 47,6 persen hingga Senin (16/9/2019) pagi.

Dari total belanja Rp 80,9 triliun, anggaran yang sudah diserap yakni Rp 38,5 triliun.

Tingkat penyerapan anggaran itu dilihat melalui laman http://publik.bapedadki.net.

Penyerapan anggaran belanja dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Untuk belanja langsung, tingkat penyerapannya 39,4 persen atau Rp 18,3 triliun dari alokasi anggaran Rp 46,3 triliun. Belanja langsung isinya merupakan belanja barang dan jasa.

Sementara penyerapan belanja tidak langsung yakni 58,6 persen atau Rp 20,2 triliun dari alokasi anggaran Rp 34,5 triliun. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, hibah, subsidi, bantuan sosial, dan lain-lain.

Baca juga: Serapan APBD DKI Masih Rendah, Ketua DPRD Bilang Anies Tak Berani Bebaskan Lahan

Dari semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tingkat penyerapan anggaran yang paling rendah yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dari alokasi anggaran Rp 2,46 triliun, anggaran yang diserap baru yakni Rp 340,8 miliar atau 13,8 persen.

Kemudian, penyerapan anggaran Dinas Bina Marga menempati posisi kedua terendah. Anggaran yang diserap yaitu Rp 823,7 miliar dari alokasi anggaran Rp 3,81 triliun. Persentasenya 21,5 persen.

Di posisi ketiga terendah yakni Dinas Sumber Daya Air. Dari alokasi anggaran Rp 3,86 triliun, anggaran yang diserap baru yakni Rp 1 triliun atau 26,2 persen.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Perumahan Kelik Indriyanto dan Kepala Dinas Sumber Daya Air Juaini menyatakan, lamanya lelang dan pembebasan lahan menjadi penyebab rendahnya tingkat penyerapan anggaran di SKPD mereka.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Kembali Perpanjangan PPKM hingga 31 Mei

Anies Kembali Perpanjangan PPKM hingga 31 Mei

Megapolitan
Ada 9.291 Pergerakan Penumpang di Soekarno-Hatta pada Hari Terakhir Larangan Mudik

Ada 9.291 Pergerakan Penumpang di Soekarno-Hatta pada Hari Terakhir Larangan Mudik

Megapolitan
Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Megapolitan
Fakta Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan Anak di Bekasi: Positif Narkoba, Ada Residivis, Aktor Utama Buron

Fakta Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan Anak di Bekasi: Positif Narkoba, Ada Residivis, Aktor Utama Buron

Megapolitan
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Megapolitan
Banjir Sempat Melanda Kampung Baru, Warga: Sudah Biasa

Banjir Sempat Melanda Kampung Baru, Warga: Sudah Biasa

Megapolitan
Warga Cimahpar Bogor Pasang Spanduk Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Bebas Covid-19

Warga Cimahpar Bogor Pasang Spanduk Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Bebas Covid-19

Megapolitan
5 Terdakwa Kasus Kerumunan Petamburan Dituntut Penjara Selama 1 Tahun 6 Bulan

5 Terdakwa Kasus Kerumunan Petamburan Dituntut Penjara Selama 1 Tahun 6 Bulan

Megapolitan
Banjir di 6 RT di Pondok Pinang Sudah Surut Senin Sore

Banjir di 6 RT di Pondok Pinang Sudah Surut Senin Sore

Megapolitan
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Shihab Dituntut Penjara Selama 2 Tahun

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Shihab Dituntut Penjara Selama 2 Tahun

Megapolitan
10.000 Rapid Test Antigen Gratis Disiapkan Dinkes Kota Tangerang untuk Antisipasi Lonjakan Covid-19

10.000 Rapid Test Antigen Gratis Disiapkan Dinkes Kota Tangerang untuk Antisipasi Lonjakan Covid-19

Megapolitan
Dinkes DKI Lanjutkan Vaksinasi AstraZeneca Selain Batch CTMAV547

Dinkes DKI Lanjutkan Vaksinasi AstraZeneca Selain Batch CTMAV547

Megapolitan
UPDATE 17 Mei: 21 Kasus Covid-19 Baru di Tangsel, 1 Pasien Meninggal

UPDATE 17 Mei: 21 Kasus Covid-19 Baru di Tangsel, 1 Pasien Meninggal

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Covid-19, Polisi Sediakan 3.400 Tes Antigen Gratis di Sejumlah Titik di Kota Tangerang

Antisipasi Lonjakan Covid-19, Polisi Sediakan 3.400 Tes Antigen Gratis di Sejumlah Titik di Kota Tangerang

Megapolitan
Penumpang yang Tiba di Terminal Kalideres Dites Cepat Antigen Covid-19, Dua Positif

Penumpang yang Tiba di Terminal Kalideres Dites Cepat Antigen Covid-19, Dua Positif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X