Serapan APBD DKI Masih Rendah, Ketua DPRD Bilang Anies Tak Berani Bebaskan Lahan

Kompas.com - 06/09/2019, 16:13 WIB
Petugas Satpol PP melalui dua back hoe membongkar bangunan semi permanen yang berada di area bantaran aliran Sungai Ciliwung di RW 01 Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017). Setelah bangunan diratakan dengan tanah, Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan memulai memasang sheet pile sebagai lanjutan proyek normalisasi Ciliwung. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPetugas Satpol PP melalui dua back hoe membongkar bangunan semi permanen yang berada di area bantaran aliran Sungai Ciliwung di RW 01 Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017). Setelah bangunan diratakan dengan tanah, Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan memulai memasang sheet pile sebagai lanjutan proyek normalisasi Ciliwung.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPRD DKI Jakarta nondefenitif, Pantas Nainggolan, mengkritik serapan anggaran sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta masih rendah hingga awal September 2019.

Menurut Pantas, serapan anggaran masih rendah karena pembebasan lahan untuk sejumlah proyek tak kunjung dilakukan Pemerintah Provinsi DKI. Padahal alokasi anggaran cukup besar untuk proyek pembangunan yang membutuhkan pembebasan lahan.

"Yang cukup terkendala itu pembebasan-pembebasan. Nah ini memang biaya alokasi anggaran mungkin besar, tetapi tidak semudah itu mengeksekusinya. Saya kira butuh keberanian dari eksekutif untuk melakukan terobosan seperti yang sudah pernah dilakukan Pak Jokowi waktu jadi gubernur," kata Pantas di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019).

Salah satu program yang tidak dapat terlaksana akibat pembebasan lahan yang tak kunjung dilakukan adalah normalisasi sungai atau yang dalam program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut naturalisasi.

Baca juga: Penyerapan Anggaran DKI Masih Rendah karena Lelang dan Pembebasan Lahan

Menurut Pantas, hingga saat ini hal itu tak kunjung terlihat wujudnya.

"Normalisasi kali kan sampai saat ini saya tidak melihat cara lain tanpa melakukan pemindahan (pembebasan lahan). Dan itu butuh keberanian. Pak Anies kan tidak berani lakukan itu. Beliau menggunakan terminologi naturalisasi-naturalisasi yang tidak pernah terwujud," kata dia.

Pantas melanjutkan, Pemprov DKI harus lebih berani dalam mengambil sikap termasuk untuk pembebasan lahan agar normalisasi sungai segera terlaksana.

Hingga Jumat siang ini, serapan APBD DKI Jakarta 2019 baru mencapai 45,9 persen.

Dinas Perumahan baru menyerap 13,5 persen atau Rp 332 miliar dari alokasi Rp 2,46 triliun. Sementara Dinas Sumber Daya Air baru menyerap 26 persen atau Rp 1 triliun dari alokasi anggaran Rp 3,86 triliun.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini mengatakan, penyebab rendahnya serapan anggaran di Dinas Sumber Daya Air salah satunya adalah pembebasan lahan.

"Kalau pembebasan kan kami harus hati-hati karena banyak juga surat-surat yang dobel yang dipakai, sertifikatnya bisa palsu. Jadi kami perlu hati-hati," kata Juaini secara terpisah, Jumat.

Pembebasan lahan juga menjadi penyebab serapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI masih rendah hingga awal September 2019.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto menyampaikan, kebanyakan anggaran di instansinya dialokasikan untuk pembangunan fisik, seperti rusunawa.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kota Tua Ditutup, Warga Malah Nekat Berkerumun di Kali Besar

Kota Tua Ditutup, Warga Malah Nekat Berkerumun di Kali Besar

Megapolitan
Tenaga Medis Covid-19 Mengaku Tak Pulang Hampir 3 Bulan

Tenaga Medis Covid-19 Mengaku Tak Pulang Hampir 3 Bulan

Megapolitan
[UPDATE 24 Mei]: Kasus Positif Covid-19 di Depok Tembus 500

[UPDATE 24 Mei]: Kasus Positif Covid-19 di Depok Tembus 500

Megapolitan
BMKG: Mayoritas Wilayah Jakarta Akan Diguyur Hujan Siang hingga Sore Nanti

BMKG: Mayoritas Wilayah Jakarta Akan Diguyur Hujan Siang hingga Sore Nanti

Megapolitan
Anies: Anak-anak Ingat Pandemi Ini, Bawa Pengalaman Ini Sampai Tua...

Anies: Anak-anak Ingat Pandemi Ini, Bawa Pengalaman Ini Sampai Tua...

Megapolitan
Anies: Berdiam Diri di Rumah, Artinya Sudah Menyelamatkan Orang Lain

Anies: Berdiam Diri di Rumah, Artinya Sudah Menyelamatkan Orang Lain

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Minta Relaksasi PSBB ke Ridwan Kamil, Ini Pertimbangannya

Wali Kota Bekasi Minta Relaksasi PSBB ke Ridwan Kamil, Ini Pertimbangannya

Megapolitan
Anies Nilai Silaturahim Virtual Membuat Semua Saudara Jadi Terhubung

Anies Nilai Silaturahim Virtual Membuat Semua Saudara Jadi Terhubung

Megapolitan
450.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Sepekan Ini, Turun 62 Persen

450.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Sepekan Ini, Turun 62 Persen

Megapolitan
Warga Bekasi Bisa Shalat Berjemaah Mulai Pekan Pertama Syawal, tetapi...

Warga Bekasi Bisa Shalat Berjemaah Mulai Pekan Pertama Syawal, tetapi...

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 DKI Jakarta: 6.561 Kasus Positif, 14.448 Orang Tanpa Gejala

[UPDATE] Covid-19 DKI Jakarta: 6.561 Kasus Positif, 14.448 Orang Tanpa Gejala

Megapolitan
Travel Gelap Tujuan Bandung Tepergok Polisi di Depok Saat Malam Takbiran

Travel Gelap Tujuan Bandung Tepergok Polisi di Depok Saat Malam Takbiran

Megapolitan
Pemkot Bekasi Ajukan Perpanjangan PSBB ke Ridwan Kamil

Pemkot Bekasi Ajukan Perpanjangan PSBB ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Malam Takbiran, Sekelompok Pemuda Konvoi Bawa Celurit di Depok

Malam Takbiran, Sekelompok Pemuda Konvoi Bawa Celurit di Depok

Megapolitan
Cerita Dokter Lebaran di RS Wisma Atlet Kemayoran, Tak Tahu Kapan Pulang ke Rumah...

Cerita Dokter Lebaran di RS Wisma Atlet Kemayoran, Tak Tahu Kapan Pulang ke Rumah...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X