Walhi Nilai Pemprov DKI Lemah dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta Tubagus Ahmad menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lemah dalam melaksanakan kebijakan perlindungan lingkungan hidup, baik bagi industri besar maupun industri rumahan.

Menurut Tubagus, pencemaran lingkungan dari industri rumahan pembakaran arang dan peleburan alumunium di Cilincing, Jakarta Utara, terjadi karena tidak adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah soal lingkungan hidup.

"Ini kan disebabkan sendiri oleh pemerintah yang selama ini lemah dalam melaksanakan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Atau dibutuhkan pendekatan persuasif untuk industri rumahan tersebut. Tetapi poinnya harus tegas dan konsisten," kata Tubagus, Selasa (17/9/2019).

Baca juga: ISPA hingga Pneumonia Menghantui Warga Sekitar Industri Pembakaran Arang di Cilincing

Tak hanya terhadap industri rumahan, Pemprov DKI juga ditantang untuk tegas dan adil dalam menyasar industri besar yang mencemari lingkungan.

"Pemerintah harus harus memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap segala jenis industri atau aktivitas yang mencemari lingkungan. Terutama untuk industri rumahan, harus adil, industri besar juga harus disasar," kata dia.

Baca juga: Polisi Segel Pabrik Peleburan Aluminium yang Dikeluhkan Warga Cilincing

Warga Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, mengeluhkan keberadaan industri rumahan pembakaran arang dari batok kelapa dan peleburan alumunium yang ada di Jalan Inspeksi Cakung Drain.

Pembakaran batok kelapa dari sejumlah lapak yang ada di sana kerap kali menyebabkan asap  tebal dan bau menyengat.

Salah seorang guru SDN Cilincing 07 Pagi berinisial S misalnya mengalami pneumonia akut gara-gara asap pembakaran itu. Ruang kelas di SDN Cilincing 07 Pagi yang berada di dekat lokasi itu juga terkena dampaknya, keramik ruang kelas menjadi hitam.

Polres Metro Jakarta Utara telah menyegel pabrik peleburan tersebut pada hari Minggu lalu.