Pemkot Bekasi Klaim Akan Batasi Pembangunan Rumah Tapak

Kompas.com - 20/09/2019, 17:49 WIB
Ilustrasi apartemen. PIXABAY/paulbr75Ilustrasi apartemen.

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi menyatakan bakal membatasi pembangunan rumah tapak. Sebaliknya, pengembangan apartemen akan dibuka lebar bagi pengembang properti.

Hal itu karena kian minimnya lahan yang tersisa di Kota Bekasi, sedangkan jumlah penduduknya semakin banyak dari tahun ke tahun.

"Untuk perumahan, kami sekarang sudah mulai membatasi untuk pembangunan yang landed house atau horizontal. Kami mulai batasi, bukan kami larang, kami batasi. Kami mulai mengembangkan perumahan-perumahan vertikal," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Eka Hidayat Taufik, kepada Kompas.com, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Sulit Cari Lahan untuk Rumah Tapak, Pemerintah Bangun Rusun untuk ASN, TNI, Polri

"Kita lihat sekarang, maraknya pembangunan apartemen adalah bagian dari itu. Karena, kalau misalnya kita tetap berada di landed house, tanahnya sudah mulai terbatas ya mau bangun di mana lagi," ujar dia.

Eka mengatakan, pembatasan itu sudah termaktub dalam rencana detail tata ruang (RDTR). Pemerintah disebut akan mengotak-atik koefisiensi dasar bangunan (KDB) guna menekan pengembangan rumah tapak.

"Misalkan, KDB-nya juga harus memperhatikan lingkungan, bagaimana kami berikan KDB yang luas bangunannya harus lebih kecil, sehingga menyisakan ruang untuk serapan dan segala macam," ujar Eka.

"Kalau seperti ini, otomatis kalau dibangun secara landed house, jadi tidak mempunyai nilai ekonomis bagi mereka. Saya kira mekanisme pasar akan membawa ke arah situ," tambah dia.

Ia mengemuakakn, pemerintah sendiri tidak akan banyak terlibat dalam pembangunan rumah vertikal seperti rumah susun. Pengembang swastalah yang akan diberikan kesempatan menggarap apartemen di Kota Bekasi.

"Pemerintah enggak akan mampu kalau harus bangun semua aspek, mulai rumah sampai yang lain. Dengan adanya investasi yang masuk, itu akan meningkatkan sumber daya pembangunan kita, karena tidak semuanya bisa dibiayai pemerintah," ungkap Eka.

Bappeda Kota Bekasi mencatat, jumlah penduduk Kota Bekasi terus meningkat setiap tahun. Akan tetapi, lajunya semakin lambat. Pertumbuhan penduduk itu pun lebih banyak disumbang oleh urbanisasi ketimbang angka kelahiran.

"Kami lebih banyak di faktor urbanisasi. Bisa saja penduduk ini tinggal di Kota Bekasi hanya 2-3 tahun, lalu pindah lagi," ujar Eka.

Namun, demografi semacam itu justru menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Kota Bekasi. Sebab, daya dukung Kota Bekasi semakin rendah. Jumlah ruang yang tersedia juga kian sempit.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jam Operasional Diperpanjang, Pengusaha Mal Tetap Minta Dikecualikan dari Pembatasan

Jam Operasional Diperpanjang, Pengusaha Mal Tetap Minta Dikecualikan dari Pembatasan

Megapolitan
Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Tersedia di Stasiun Gambir dan Yogyakarta

Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Tersedia di Stasiun Gambir dan Yogyakarta

Megapolitan
Olah TKP Kasus Begal Pesepeda di Jalan Latumenten, Polisi Sisir Kamera CCTV

Olah TKP Kasus Begal Pesepeda di Jalan Latumenten, Polisi Sisir Kamera CCTV

Megapolitan
Dishub DKI Keluarkan SK Juknis Transportasi Selama PSBB Ketat, Pengemudi Ojek Dilarang Berkerumun

Dishub DKI Keluarkan SK Juknis Transportasi Selama PSBB Ketat, Pengemudi Ojek Dilarang Berkerumun

Megapolitan
Jam Operasional Mal Diperpanjang, Pengusaha Harap Bisa Kembalikan Peak Hour

Jam Operasional Mal Diperpanjang, Pengusaha Harap Bisa Kembalikan Peak Hour

Megapolitan
Pesepeda Dibegal di Jalan Latumenten Jakbar, 1 Unit Ponsel Raib

Pesepeda Dibegal di Jalan Latumenten Jakbar, 1 Unit Ponsel Raib

Megapolitan
Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Megapolitan
33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

Megapolitan
Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Megapolitan
Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X