Pemkot Bekasi Klaim Akan Batasi Pembangunan Rumah Tapak

Kompas.com - 20/09/2019, 17:49 WIB
Ilustrasi apartemen. PIXABAY/paulbr75Ilustrasi apartemen.

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi menyatakan bakal membatasi pembangunan rumah tapak. Sebaliknya, pengembangan apartemen akan dibuka lebar bagi pengembang properti.

Hal itu karena kian minimnya lahan yang tersisa di Kota Bekasi, sedangkan jumlah penduduknya semakin banyak dari tahun ke tahun.

"Untuk perumahan, kami sekarang sudah mulai membatasi untuk pembangunan yang landed house atau horizontal. Kami mulai batasi, bukan kami larang, kami batasi. Kami mulai mengembangkan perumahan-perumahan vertikal," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Eka Hidayat Taufik, kepada Kompas.com, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Sulit Cari Lahan untuk Rumah Tapak, Pemerintah Bangun Rusun untuk ASN, TNI, Polri

"Kita lihat sekarang, maraknya pembangunan apartemen adalah bagian dari itu. Karena, kalau misalnya kita tetap berada di landed house, tanahnya sudah mulai terbatas ya mau bangun di mana lagi," ujar dia.

Eka mengatakan, pembatasan itu sudah termaktub dalam rencana detail tata ruang (RDTR). Pemerintah disebut akan mengotak-atik koefisiensi dasar bangunan (KDB) guna menekan pengembangan rumah tapak.

"Misalkan, KDB-nya juga harus memperhatikan lingkungan, bagaimana kami berikan KDB yang luas bangunannya harus lebih kecil, sehingga menyisakan ruang untuk serapan dan segala macam," ujar Eka.

"Kalau seperti ini, otomatis kalau dibangun secara landed house, jadi tidak mempunyai nilai ekonomis bagi mereka. Saya kira mekanisme pasar akan membawa ke arah situ," tambah dia.

Ia mengemuakakn, pemerintah sendiri tidak akan banyak terlibat dalam pembangunan rumah vertikal seperti rumah susun. Pengembang swastalah yang akan diberikan kesempatan menggarap apartemen di Kota Bekasi.

"Pemerintah enggak akan mampu kalau harus bangun semua aspek, mulai rumah sampai yang lain. Dengan adanya investasi yang masuk, itu akan meningkatkan sumber daya pembangunan kita, karena tidak semuanya bisa dibiayai pemerintah," ungkap Eka.

Bappeda Kota Bekasi mencatat, jumlah penduduk Kota Bekasi terus meningkat setiap tahun. Akan tetapi, lajunya semakin lambat. Pertumbuhan penduduk itu pun lebih banyak disumbang oleh urbanisasi ketimbang angka kelahiran.

"Kami lebih banyak di faktor urbanisasi. Bisa saja penduduk ini tinggal di Kota Bekasi hanya 2-3 tahun, lalu pindah lagi," ujar Eka.

Namun, demografi semacam itu justru menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Kota Bekasi. Sebab, daya dukung Kota Bekasi semakin rendah. Jumlah ruang yang tersedia juga kian sempit.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

Megapolitan
Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

Megapolitan
Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

Megapolitan
Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

Megapolitan
Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

Megapolitan
Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

Megapolitan
Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Megapolitan
Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

Megapolitan
Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

Megapolitan
Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

Megapolitan
Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

Megapolitan
Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

Megapolitan
Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

Megapolitan
Kepala Bapenda Bekasi Irit Bicara Usai Dipanggil DPRD soal Kisruh Ormas Kelola Parkir

Kepala Bapenda Bekasi Irit Bicara Usai Dipanggil DPRD soal Kisruh Ormas Kelola Parkir

Megapolitan
Sebelum Bakar Diri, Pria di Cipayung Pernah Mencoba Bunuh Diri

Sebelum Bakar Diri, Pria di Cipayung Pernah Mencoba Bunuh Diri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X